Presiden Prabowo klaim memasuki hampir dua tahun pemerintahannya dengan nada percaya diri. Di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19/09/2026, ia menyebut pemerintah telah membuktikan diri bukan sekadar “omon-omon”.
Tabooo.id: Jakarta – Prabowo klaim menilai pemerintah sudah menghasilkan sejumlah capaian nyata. Namun, sejumlah survei sepanjang Juli hingga Agustus 2026 menunjukkan tren kepuasan publik yang menurun. Di sinilah ceritanya menjadi menarik.
Prabowo Klaim: Pemerintah Bukan Sekadar “Omon-Omon”
Saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Prabowo mengatakan pemerintah telah mencapai berbagai keberhasilan.
“Kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo, Sabtu, 19/09/2026.
Ia juga mengaku semakin percaya diri karena berbagai capaian pemerintah selama hampir dua tahun telah dirangkum dalam sebuah buku.
Prabowo menyebut sejumlah capaian tersebut mencakup swasembada pangan, kemandirian energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga berbagai kebijakan transformatif.
Pemerintah juga menyatakan Indonesia sejak 01/07/2026 tidak lagi mengimpor solar. Klaim tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato yang sama.
121 Kebijakan dalam 663 Hari
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat, 14/08/2026, Prabowo menyebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan. Angka itu setara dengan rata-rata satu kebijakan setiap sekitar lima hari.
Namun, Prabowo juga memberikan catatan penting.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri mengakui masih ada pekerjaan besar yang belum selesai.
Masalahnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya berada di meja kabinet. Ukuran lainnya muncul dari pengalaman masyarakat sehari-hari.
Ketika Angka Survei Mulai Berbicara
SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026.
Angka tersebut turun dari 81,2 persen pada November 2025.
Survei SMRC dilakukan pada 5–19/07/2026 terhadap 749 responden yang memiliki hak pilih. Margin of error tercatat ±3,7 persen.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan penurunan kepuasan berkaitan dengan memburuknya penilaian publik terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” kata Deni saat memaparkan survei, Minggu, 26/07/2026.
Pada sisi lain, Istana mengatakan pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan sikap itu pada Kamis, 30/07/2026.
“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari hasil survei,” kata Prasetyo.
Tempo Data: 37 Persen
Tempo Data Science kemudian mencatat angka berbeda. Dalam survei yang dilakukan 31/07–11/08/2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di 37 persen.
Sebanyak 62 persen responden menyatakan tidak puas. General Manager Tempo Data Science Khairul Anam menyebut kepuasan tersebut terus turun dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026.
“Dua persoalan utama yang paling menekan kehidupan harian masyarakat adalah mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja,” kata Anam dalam pemaparan survei, Rabu, 26/08/2026.
Artinya, persoalan yang muncul bukan hanya soal persepsi terhadap pemerintah. Ada isu yang langsung menyentuh meja makan dan dompet.
Poltracking: 55,1 Persen, Tetapi Tren Tetap Turun
Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen.
Survei dilakukan pada 14–20/08/2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Margin of error tercatat ±2,9 persen.
Angka itu memang masih menunjukkan mayoritas responden puas. Namun, Poltracking juga mencatat tren penurunan.
Kepuasan berada di 78,1 persen pada Oktober 2025. Angka itu turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, 58,4 persen pada Juli, lalu 55,1 persen pada Agustus.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda juga menunjuk ekonomi sebagai persoalan utama.
Sebanyak 55,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau. Sementara 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangga mereka lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi, daya beli masyarakat itu melemah,” kata Hanta pada Senin, 31/08/2026.
Bukan Cuma Soal Angka
Tiga survei tersebut menghasilkan angka berbeda.
SMRC: 51,1 persen.
Tempo Data Science: 37 persen.
Poltracking: 55,1 persen.
Angka itu tidak bisa disamakan begitu saja. Waktu survei, metodologi, jumlah responden, dan objek pengukuran berbeda.
Namun, ada satu pola yang muncul. Ketiganya sama-sama menunjukkan penurunan kepuasan sepanjang 2026.
Bahkan dalam survei Poltracking, tingkat kepuasan bidang ekonomi hanya 41,8 persen. Bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga berada di 48,3 persen.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penurunan tersebut perlu dibaca sebagai sinyal evaluasi.
“Turunnya kepuasan terhadap kinerja kabinet sebesar 30 persen sebenarnya sudah lampu kuning bagi Presiden Prabowo,” kata Jamiluddin pada Selasa, 04/08/2026.
Sementara itu, peneliti Poltracking Ahmad Zia Fitrahuddin pada Juni 2026 sudah mengingatkan bahwa persepsi ekonomi dan daya beli menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepuasan publik.
Capaian Pemerintah Tidak Otomatis Menjadi Kepuasan Publik
Di sinilah jarak antara pemerintah dan publik terlihat. Pemerintah menghitung kebijakan, program, produksi, dan capaian.
Publik menghitung harga beras, biaya hidup, pekerjaan, pendapatan, layanan publik, serta rasa aman. Dua ukuran itu bisa berjalan bersamaan.
Sebuah kebijakan dapat dianggap berhasil secara administratif. Namun, dampaknya belum tentu langsung terasa di rumah tangga.
Sebaliknya, masyarakat bisa merasakan tekanan ekonomi meski pemerintah menunjukkan berbagai capaian makro.
Jadi, ini bukan sekadar soal siapa yang benar. Ini soal bagaimana keberhasilan diterjemahkan menjadi pengalaman nyata.
Yang Dirasakan Ada di Dompet
Poltracking mencatat 44,3 persen responden menyebut mahalnya kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.
Tempo Data Science juga menemukan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja sebagai sumber utama ketidakpuasan.
Dengan kata lain, sebagian evaluasi publik bergerak dari sesuatu yang sangat sederhana:
“Bisa nggak hidup terasa lebih ringan?”
Pertanyaan itu tidak membutuhkan buku laporan setebal apa pun. Ia dijawab setiap hari di pasar, tempat kerja, rekening bank, dan meja makan.
Pemerintah Punya Angka. Publik Juga Punya Pengalaman.
Prabowo mengatakan pemerintahannya bukan “omon-omon”. Pemerintah juga punya daftar capaian yang panjang.
Tetapi survei menunjukkan pekerjaan rumah masih besar, terutama pada ekonomi, daya beli, lapangan kerja, hukum, dan pemberantasan korupsi.
Di titik ini, capaian pemerintah dan kepuasan publik bukan dua hal yang harus saling meniadakan. Keduanya justru perlu dibaca bersama.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak kebijakan yang lahir.
Pertanyaannya lebih sederhana, Berapa banyak perubahan yang benar-benar terasa dalam kehidupan rakyat?. @teguh
