Pemerintah memastikan cicilan Kopdes Merah Putih kepada Himbara tidak gagal bayar. Namun, jaminan pembayaran belum menjawab pertanyaan terbesar apakah koperasinya sehat dan mampu hidup tanpa terus disangga negara?
Tabooo.id – Ada perbedaan besar antara utang yang aman dibayar dan bisnis yang sehat. Pemerintah kini memastikan cicilan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak akan gagal bayar. Ini Menandakan Pemerintah siapa melihat apakah Koperasinya sehat atau tidak.
Skemanya pun jelas. Kementerian Koperasi mengajukan permintaan pembayaran. Setelah persyaratan terpenuhi, Kementerian Keuangan mentransfer dana langsung kepada Himbara.
Purbaya menyebut anggaran pembayaran sudah tersedia. Pemerintah bahkan menyiapkan Rp40 triliun untuk cicilan dan bunga yang jatuh tempo pada September 2026.
Masalahnya, kepastian kepada bank belum otomatis berarti kepastian terhadap kesehatan koperasi.
Cicilan Aman, Tapi Bisnis Koperasinya sehat?
Di sinilah persoalan Kopdes menjadi lebih menarik. Pemerintah tidak hanya mengurus pembayaran kredit. Kementerian Koperasi juga akan melakukan verifikasi dan validasi ulang sebelum mengajukan pembayaran.
Langkah tersebut menunjukkan satu hal penting: pemerintah sendiri membutuhkan filter sebelum uang bergerak.
Satgas gabungan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan BP BUMN juga akan mengawal pemanfaatan Kopdes. Salah satu fokusnya memastikan infrastruktur koperasi dapat mendukung distribusi barang subsidi pemerintah.
Artinya, Kopdes mulai memegang fungsi lebih besar daripada sekadar badan usaha desa. Ia masuk ke dalam rantai distribusi kebijakan pemerintah.
Namun, semakin besar fungsi yang diberikan negara, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang kuat. Pertanyaan akhirnya bukan hanya siapa yang membayar cicilan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang memastikan koperasi mampu menghasilkan uang untuk membayar dirinya sendiri?
Risiko Moral Hazard Sudah Diingatkan
Kekhawatiran itu bukan muncul setelah pemerintah mengumumkan kepastian pembayaran. Pengamat koperasi Rully Indrawan sudah mengingatkan potensi moral hazard pada 06/04/2026.
Ia menilai kebijakan pemerintah dapat mempercepat pembangunan koperasi desa. Namun, pengawasan tetap menjadi titik krusial karena kapasitas pengurus koperasi berbeda-beda di setiap daerah.
Masalahnya cukup sederhana, Ketika sebuah kewajiban mendapat perlindungan negara, tekanan untuk menjaga disiplin bisnis bisa berubah.
Bukan berarti Kopdes pasti gagal. Resikonya adalah sistem dapat menciptakan rasa aman yang terlalu besar jika pengawasan tidak berjalan.
Karena itu, jaminan pembayaran harus berjalan beriringan dengan evaluasi kinerja.
Ekonom: Jaminan Bukan Penentu Keberhasilan
Pengamat keuangan sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, sudah memberikan catatan serupa pada 24 Oktober 2025.
Menurut Rizal, jaminan pemerintah hanya menjadi pemicu kepercayaan.
“Dalam kacamata kebijakan, langkah ini baru berfungsi sebagai pemicu kepercayaan, bukan penentu keberhasilan program,” ujar Rizal kepada ANTARA.
Ia menilai persoalan utama justru berada pada rekam jejak bisnis koperasi, tata kelola keuangan, dan disiplin arus kas. Bank, menurutnya, tetap perlu menjalankan prinsip kehati-hatian.
Rizal bahkan mendorong agar pembiayaan Kopdes berorientasi pada produktivitas dan arus kas riil. Bukan sekadar mengejar besarnya dana yang tersalurkan.
Pesannya jelas yaitu, Uang yang mengalir bukan bukti bahwa bisnis tumbuh.
Ketika Negara Terlalu Banyak Masuk
Persoalan lain muncul dari desain program. Dalam diskusi publik di UGM pada 20/05/2026, sosiolog Dr. Andreas Budi Widyanta menilai konsep Kopdes saat ini menjauh dari gagasan awal koperasi.
“Koperasi lahir karena ada kebutuhan bersama dari para anggotanya, yang kemudian dikelola secara demokratis,” ujar Andreas. Ia menyebut model Kopdes sebagai bentuk korporatisme negara.
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, juga mempertanyakan pola pembentukan Kopdes.
“Saya lihat, Koperasi Desa Merah Putih itu dibentuk melalui instruksi politik, bukan dari kebutuhan masyarakat di bawah,” kata Zainal dalam forum yang sama.
Dua pandangan tersebut membawa kita pada persoalan yang lebih besar. Koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan anggota. Jangan sampai ia hanya tumbuh karena perintah negara.
Negara Bisa Bayar Utangnya, Bukan Membeli Produktivitas
Ini bukan sekadar cerita tentang cicilan bank tapi ini cerita tentang perpindahan risiko.
Pada awalnya, risiko bisnis berada pada koperasi. Bank kemudian mengambil risiko ketika memberikan pembiayaan.
Saat negara memastikan cicilan tetap berjalan, sebagian risiko tersebut bersinggungan langsung dengan keuangan publik.
Negara memang bisa membayar kewajiban, Pemerintah juga bisa membentuk satgas dan Aturan dapat diperketat.
Namun, semua itu tidak otomatis menciptakan pasar. Tidak pula otomatis membuat pengurus koperasi kompeten. Lebih jauh, kebijakan fiskal tidak bisa menggantikan produktivitas.
Kalau Koperasinya Sehat, Desa Menang
Bagi masyarakat desa, keberhasilan Kopdes tentu bisa membawa manfaat. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi barang.
Ia bisa membuka peluang usaha. Bahkan, keberadaannya dapat memperkuat rantai ekonomi lokal. Namun, kegagalan juga memiliki konsekuensi.
Ketika koperasi tidak mampu menghasilkan arus kas, kewajiban kredit tetap berjalan. Ketika negara mengambil posisi sebagai penyangga pembayaran, publik ikut berkepentingan memastikan uang tersebut menghasilkan manfaat.
Karena itu, ukuran keberhasilan Kopdes tidak boleh berhenti pada satu angka berapa banyak cicilan yang berhasil dibayar.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak koperasi yang mampu bertahan, menghasilkan keuntungan sehat, melayani anggota, dan akhirnya membayar kewajibannya sendiri.
Negara Menjamin Cicilan. Siapa Menjamin Koperasinya?
Pemerintah benar ketika menjaga agar sistem perbankan tidak terganggu. Namun, stabilitas Himbara bukan satu-satunya tujuan.
Kopdes juga harus memiliki bisnis yang masuk akal. Pengurusnya perlu kompeten. Arus kas harus sehat. Anggota harus punya peran nyata. Pengawasan harus berjalan sebelum masalah berubah menjadi tagihan negara.
Jaminan pemerintah bisa membeli waktu. Tetapi produktivitaslah yang menentukan apakah Kopdes punya masa depan.
Jadi, persoalannya bukan lagi sekadar:
“Apakah negara sanggup membayar utangnya?”
Pertanyaan yang lebih mendalam yaitu, Jauh lebih mengganggu:
“Kalau suatu hari negara berhenti menopang, apakah koperasinya sehat dan masih sanggup berdiri?”
Karena koperasi yang sehat bukan koperasi yang selalu diselamatkan. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang akhirnya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. @teguh
