Tabooo.id: Regional – Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri berdiri di ruang sederhana milik keluarga Irene Sokoy. Udara malam terasa berat ketika ia menyampaikan permintaan maaf kepada mereka permintaan maaf yang lahir dari kemarahan sekaligus rasa bersalah.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah,” ujarnya lirih. Kalimat itu tidak muncul begitu saja ia tahu sistem kesehatan Papua sedang runtuh di depan matanya.
Kunjungannya pada Jumat malam itu berubah menjadi momen pengakuan publik rumah sakit tidak berfungsi, dokter minim, dan administrasi justru menghalangi pertolongan. Fakhiri seakan melihat langsung bagaimana kebijakan yang tampak rapi di atas kertas berubah menjadi jebakan bagi warga yang membutuhkan bantuan cepat.
Dari Satu Pintu ke Pintu Lain yang Sama-Sama Tertutup
Siang itu, kontraksi Irene mulai kuat. Keluarganya segera membawa ia dengan speedboat menuju RSUD Yowari. Mereka berharap Irene segera mendapat tindakan medis. Namun harapan itu runtuh ketika perawat mengatakan dokter kandungan sedang tidak berada di tempat. Satu-satunya spesialis Obgyn sedang berada di luar kota. Wajah keluarga langsung menegang waktu terus berjalan, sedangkan bantuan tidak muncul.
Berkas rujukan yang seharusnya cepat keluar justru tertahan. Sementara Irene menahan nyeri di ruang yang seharusnya menyelamatkannya, petugas sibuk merapikan administrasi. Ketika malam tiba, keluarga memutuskan membawa Irene ke RS Dian Harapan.
Mereka melaju dengan ambulans, namun di tengah perjalanan rumah sakit memberi kabar ruang kebidanan penuh, dokter spesialis tidak siap. Keluarga tidak punya waktu untuk bingung mereka tetap melanjutkan perjalanan, berharap ada celah pertolongan.
Setibanya di RSUD Abepura, info baru muncul ruang operasi sedang direnovasi. Irene hanya bisa menunggu di mobil, menahan rasa sakit yang makin intens. Mereka kembali bergerak ke RS Bhayangkara. Tetapi harapan kembali kandas ruang kelas III penuh. Rumah sakit menawarkan ruang VIP dengan syarat uang muka Rp 4 juta. Keluarga kebingungan mereka tidak membawa uang sebanyak itu.
Ambulans masih terus berjalan dari satu gedung ke gedung lain, tetapi setiap gedung memberi alasan yang berbeda. Namun semua alasan itu memunculkan kenyataan yang sama Irene dibiarkan menunggu tanpa tindakan nyata. Ketika ambulans hendak menuju RSUD Jayapura, tubuhnya mulai kejang. Mereka terpaksa putar balik.
Dalam perjalanan kembali ke RS Bhayangkara, Irene dan bayinya meninggal.
Alasan Silih Berganti, Hasil Tetap Sama
Setelah kasus ini ramai dibicarakan publik, empat rumah sakit mencoba memberi klarifikasi. RSUD Yowari menjelaskan bahwa mereka memiliki satu dokter Obgyn saja. RS Dian Harapan menegaskan bahwa ruang NICU dan kebidanan sudah penuh. RSUD Abepura menyebut renovasi ruang operasi sebagai kendala utama. RS Bhayangkara menyatakan tidak menolak pasien, tetapi kapasitas ruang kelas III habis.
Semua institusi berpegang pada aturan masing-masing. Klaim itu terdengar masuk akal dari sudut pandang administrasi. Namun tragedi Irene memperlihatkan sisi lain aturan berjalan, tapi nyawa melayang. Tidak satu pun rumah sakit mengambil inisiatif menyelamatkan pasien dengan tindakan darurat.
Setiap rumah sakit sibuk menunjukkan alasan, tetapi tidak ada yang menyediakan solusi.
Rakyat Papua Menanggung Akibat, Sistem Tetap Dingin
Di tengah hiruk-pikuk klarifikasi itu, masyarakat Papua kembali menjadi pihak yang harus menerima kenyataan pahit. Fasilitas kesehatan mereka tampak megah dari luar, namun isi di dalamnya penuh keterbatasan. Alat tidak lengkap, tenaga medis minim, dan birokrasi kaku menghambat langkah-langkah darurat.
Sementara itu, struktur birokrasi tetap aman di balik regulasi. Kata “penuh”, “cuti”, “renovasi” seluruh alasan itu menjadi tameng. Sistem berhasil melindungi dirinya sendiri, tetapi tidak berhasil menjaga warganya.
Gubernur Fakhiri berencana mengevaluasi seluruh rumah sakit, mencopot pejabat yang lalai, dan meminta Kementerian Kesehatan turun tangan. Tetapi masyarakat Papua sudah melewati terlalu banyak evaluasi yang berakhir tanpa perubahan berarti.
Janji tidak lagi cukup mereka butuh layanan yang benar-benar hidup.
Ketika Administrasi Menjadi Penguasa dan Nyawa Jadi Detail Sampingan
Dalam tragedi Irene, satu hal menjadi jelas: administrasi lebih berkuasa daripada kemanusiaan. Prosedur rujukan memakan waktu, layanan BPJS menjadi hambatan, kelas perawatan membatasi ruang gerak keluarga. Semua hal itu mengulur waktu, padahal setiap menit menentukan hidup atau mati.
Fakhiri berkata dengan tegas, “Layani dulu pasien, baru urus yang lain.” Prinsip itu seharusnya menjadi pondasi. Sayangnya, di lapangan, prinsip tersebut terkubur oleh tumpukan formulir dan regulasi yang tidak fleksibel.
Papua membutuhkan rumah sakit yang memprioritaskan tindakan cepat, bukan yang bersembunyi di belakang kelengkapan dokumen. Mereka membutuhkan dokter yang siap menangani urgensi, bukan jadwal yang mengabaikan kondisi darurat. Mereka membutuhkan sistem yang mengutamakan manusia, bukan mekanisme yang kaku.
Akhir yang Tidak Seharusnya Terjadi
Ada satu momen yang merangkum seluruh tragedi ini ambulans yang berputar balik. Pergerakan sederhana itu menjadi simbol perjalanan Irene sepanjang malam berputar tanpa arah, tanpa pegangan, tanpa kepastian. Dari gedung ke gedung, ia mencari pertolongan yang seharusnya mudah didapat.
Namun sistem memilih bekerja seperti mesin yang tidak peduli terhadap waktu. Ketika Irene menutup mata untuk terakhir kalinya, Papua kembali kehilangan warganya bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena tidak adanya keberpihakan.
Yang merenggut nyawa Irene dan bayinya bukan semata komplikasi persalinan. Sistem kesehatan yang macet, birokrasi yang lambat, dan ketidakberanian mengambil keputusanlah yang mengakhirinya.
Dan itulah ironi paling tragis dari layanan kesehatan yang seharusnya melindungi, bukan membiarkan. @dimas
