Demo 27 Agustus di DPR/MPR mempertemukan tuntutan RUU Perampasan Aset, pekerja MBG, dan pendukung pemerintah dalam perebutan narasi tentang rakyat.
Tabooo.id – Gedung DPR/MPR RI akan menjadi titik temu berbagai kepentingan pada 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok berencana menyampaikan aspirasi dengan isu berbeda, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan pekerja dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aparat memperkirakan massa yang hadir mencapai ratusan orang. Jumlah itu memang tidak sebesar gelombang demonstrasi mahasiswa atau buruh pada momentum politik sebelumnya.
Namun, demokrasi tidak selalu bekerja melalui angka.
Beberapa ratus orang dengan isu yang tepat dapat menghasilkan tekanan politik yang jauh lebih besar daripada ribuan orang tanpa narasi yang kuat.
Karena itu, publik tidak cukup melihat 27 Agustus dari jumlah massa. Momentum tersebut lebih menarik jika dibaca sebagai pertarungan narasi tentang siapa yang paling berhak berbicara atas nama rakyat.
Di titik inilah persoalannya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar demonstrasi.
Rakyat Tidak Pernah Tunggal
Kata “rakyat” sering muncul dalam pidato politik. Pemerintah menggunakannya. Demonstran menggunakannya. Kelompok pendukung pemerintah pun membawa istilah yang sama.
Padahal, rakyat tidak pernah benar-benar tunggal.
Sebagian warga menuntut pemberantasan korupsi. Sebagian lainnya membutuhkan pekerjaan, perlindungan, dan kepastian penghasilan. Ada pula keluarga yang berharap program pemerintah memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
Kelompok lain mungkin menerima manfaat kebijakan negara, tetapi tetap mengkritik cara pemerintah menjalankannya.
Semua kepentingan tersebut nyata.
Maka, ketika sebuah kelompok menyatakan diri sebagai pembela rakyat, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada klaim tersebut.
Rakyat yang mana? Kepentingan yang mana? Perubahan seperti apa yang mereka perjuangkan?
Pertanyaan itu penting karena politik kerap menyederhanakan masyarakat menjadi dua kubu: rakyat dan bukan rakyat.
Realitasnya jauh lebih rumit.
RUU Perampasan Aset Menyentuh Luka Lama
Salah satu tuntutan yang akan muncul berkaitan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman lebih berat bagi koruptor.
Isu tersebut memiliki daya tarik politik yang kuat.
Korupsi tidak hanya menghilangkan uang negara. Praktik itu juga menggerus kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang layak.
Ketika anggaran pendidikan bocor, sekolah kehilangan sumber daya. Saat anggaran kesehatan diselewengkan, kualitas pelayanan ikut terdampak. Ketika proyek publik bermasalah, masyarakat kehilangan infrastruktur yang seharusnya mereka nikmati.
Karena itu, tuntutan untuk memperkuat instrumen negara dalam mengejar hasil kejahatan korupsi memiliki dasar keresahan yang kuat.
Namun, pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan prinsip negara hukum.
Negara tetap harus menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, mekanisme pembuktian yang jelas, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat.
Di sinilah kualitas RUU Perampasan Aset akan diuji.
Publik tidak hanya membutuhkan aturan yang keras. Publik membutuhkan aturan yang kuat sekaligus adil.
Negara memang harus tegas menghadapi koruptor. Namun, kewenangan besar tanpa pengawasan juga dapat membuka risiko penyalahgunaan kekuasaan.
MBG Menguji Sisi Lain Politik Rakyat
Aspirasi pekerja dapur MBG memperlihatkan wajah lain dari politik rakyat.
Mereka tidak sedang memperdebatkan teori besar tentang negara. Mereka berbicara tentang pekerjaan, status, perlindungan, dan kepastian hidup.
Di sinilah program MBG menghadapi ujian berbeda.
Tujuan program tersebut mudah memperoleh dukungan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi. Negara juga ingin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Akan tetapi, program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang sama besarnya.
Pemerintah harus memastikan keamanan pangan. Pengelola perlu menjaga distribusi. Proses pengadaan harus transparan. Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pekerja yang menopang program juga membutuhkan perlindungan.
Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak otomatis berarti penolakan terhadap MBG.
Meminta perlindungan pekerja bukan berarti menghendaki program berhenti.
Mempertanyakan keamanan pangan juga bukan berarti menolak hak anak mendapatkan makanan bergizi.
Kritik justru dapat menjadi mekanisme koreksi agar program publik tidak berhenti sebagai slogan.
Dukungan Pemerintah Juga Bagian dari Demokrasi
Situasi menjadi semakin menarik ketika kelompok pendukung pemerintah turut membawa aspirasi pada momentum yang sama.
Secara demokratis, mereka memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan.
Demokrasi tidak hanya melindungi suara yang mengkritik pemerintah. Sistem yang sehat juga melindungi warga yang percaya terhadap pemerintah.
Persoalan muncul ketika dua kelompok dengan posisi politik berbeda bertemu dalam ruang yang sama.
Jalanan memiliki karakter berbeda dengan ruang sidang parlemen.
Di parlemen, perbedaan pendapat dapat mengalir melalui debat, interupsi, lobi, dan voting. Di jalanan, emosi massa dapat bergerak lebih cepat daripada argumentasi.
Satu spanduk bisa memancing reaksi. Teriakan dapat berbalas. Satu dorongan bahkan bisa memicu bentrokan.
Kemudian, video berdurasi beberapa detik dapat beredar di media sosial tanpa konteks. Potongan gambar itu bisa memicu kemarahan yang jauh lebih besar daripada peristiwa sebenarnya.
Karena itu, tantangan terbesar 27 Agustus bukan sekadar menjaga demonstrasi tetap aman.
Tantangan sebenarnya adalah mencegah demokrasi berubah menjadi pertarungan rakyat melawan rakyat.
Negara Tidak Boleh Salah Membaca Kritik
Respons aparat terhadap aksi tersebut juga akan menjadi bagian dari cerita politik.
Negara memang wajib menjaga keamanan. Demonstrasi tidak boleh berubah menjadi kekerasan, perusakan, atau tindakan yang mengancam keselamatan orang lain.
Namun, negara juga harus mampu membedakan kritik dari ancaman.
Isu mengenai penundaan transaksi pada rekening salah satu koordinator aksi, misalnya, dapat memunculkan dua pembacaan di ruang publik.
Aparat dapat menjelaskannya sebagai bagian dari proses klarifikasi hukum. Masyarakat, sebaliknya, bisa melihatnya sebagai upaya menghambat aksi jika penjelasan negara tidak cukup transparan.
Di sinilah persepsi publik menjadi penting.
Dalam demokrasi, legalitas saja tidak selalu cukup untuk membangun legitimasi.
Negara perlu menjelaskan setiap tindakan secara terbuka agar publik memahami konteksnya.
Jika aparat memiliki dasar hukum, sampaikan dasar tersebut, jika proses pemeriksaan berjalan, jelaskan tahapannya dan jika tindakan tersebut tidak berkaitan dengan upaya menghambat aksi, negara perlu menunjukkan hal itu secara terang.
Pemerintah yang percaya diri terhadap legitimasi politiknya tidak perlu takut terhadap kritik.
Pemerintahan yang kuat justru mampu menghadapi kritik tanpa menganggap setiap kritik sebagai ancaman.
DPR Jangan Sekadar Mengatakan “Sedang Bekerja”
Momentum 27 Agustus juga menempatkan DPR pada posisi penting.
Ketika masyarakat datang menuntut RUU Perampasan Aset, DPR tidak cukup menjawab bahwa pembahasan masih berjalan.
Publik membutuhkan jawaban konkret.
Apa yang sudah dibahas?
Pasal apa yang masih menjadi perdebatan?
Bagaimana negara melindungi pihak ketiga?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kewenangan perampasan aset?
Dan yang paling penting, kapan publik dapat melihat hasilnya?
Parlemen merupakan ruang representasi rakyat. Karena itu, DPR tidak semestinya otomatis memandang demonstrasi sebagai gangguan.
Demonstrasi dapat menjadi pengingat bahwa setiap proses legislasi membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat.
Jika DPR mampu menjelaskan proses tersebut secara terbuka, aksi massa dapat berubah menjadi dialog politik.
Sebaliknya, jawaban normatif hanya akan memperpanjang kecurigaan bahwa parlemen tidak memiliki kemauan politik.
Ini Bukan Sekadar Demonstrasi
Ada sesuatu yang lebih dalam dari rencana aksi 27 Agustus.
Ini bukan sekadar soal demonstrasi. Ini adalah pertarungan narasi tentang siapa yang dapat mendefinisikan kepentingan rakyat.
Kelompok antikorupsi membawa keresahan terhadap lemahnya pemberantasan korupsi.
Pekerja dapur MBG membawa persoalan perlindungan kerja.
Pendukung pemerintah membawa keyakinan bahwa program-program Prabowo perlu berjalan sekaligus mendapat perbaikan.
Tidak satu pun kelompok tersebut memiliki monopoli atas kata “rakyat”.
Justru di situlah demokrasi bekerja.
Demokrasi bukan sistem yang membuat semua orang sepakat. Demokrasi menyediakan ruang agar perbedaan dapat bertemu tanpa berubah menjadi permusuhan.
Maka, ukuran keberhasilan 27 Agustus bukan sekadar jumlah massa yang memenuhi jalanan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah negara mampu mendengar tanpa membungkam, apakah demonstran mampu mengkritik tanpa merusak, dan apakah kelompok berbeda mampu berkompetisi tanpa saling menganggap sebagai musuh.
Jika semua itu terjadi, ratusan orang yang turun ke jalan dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kerumunan besar.
Mereka dapat memaksa kekuasaan memberikan jawaban.
Dan dalam demokrasi, kemampuan rakyat meminta jawaban dari kekuasaan merupakan tanda bahwa demokrasi masih bekerja.
Bukan siapa yang paling keras berbicara atas nama rakyat yang penting. Yang penting adalah apakah kekuasaan benar-benar mendengar rakyat. @dimas
