BEM Undip menagih keseriusan pemerintah menangani karhutla yang terus berulang, dari pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum.
Tabooo.id – Api kembali membakar hutan dan lahan di Indonesia. Namun bagi mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), persoalannya tidak berhenti pada musim kemarau, cuaca kering, atau luas lahan yang terbakar.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip melihat karhutla sebagai masalah yang berulang karena negara belum menyelesaikan akar persoalannya. Mereka menilai pemerintah terlalu sering bergerak setelah api membesar, bukan membangun sistem pencegahan yang mampu menghentikan kebakaran sebelum terjadi.
Ratusan mahasiswa dan massa aksi memadati Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (24/8/2026). Mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah sambil membawa sejumlah poster bernada kritik.
“All Eyes on Kalimantan” menjadi salah satu pesan yang mereka bawa. Poster lain berbunyi, “Karhutla Bukan Cuma Soal El Nino, Ada Politik di Baliknya.”
Pesan itu memperlihatkan perubahan cara mahasiswa membaca karhutla. Mereka tidak hanya melihat api sebagai bencana ekologis, tetapi juga mempertanyakan kebijakan, pengawasan, tata kelola lahan, dan kepentingan ekonomi di balik kawasan yang terbakar.
Karhutla Terus Berulang
Koordinator Lapangan Aksi BEM Undip, Fadil Zikra, mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah karhutla yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Menurut Fadil, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami sangat berbelasungkawa atas kejadian yang terus berulang dan tidak ditangani oleh pemerintah secara serius,” kata Fadil saat aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (24/8/2026).
Ia menilai kebakaran hutan tidak bisa pemerintah perlakukan sebagai bencana musiman.
Pemerintah, kata dia, seharusnya sudah memiliki evaluasi dari berbagai kasus sebelumnya. Evaluasi itu kemudian harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pencegahan.
“Harusnya itu diselesaikan dari lampau, karena itu bukan momok permasalahan yang hari ini hadir saja. Sudah beberapa kali,” ujarnya.
Fadil mempertanyakan mengapa pola yang sama terus muncul ketika pemerintah sebenarnya memiliki rekam jejak panjang mengenai karhutla.
“Masak pemerintah hari ini tidak mau mengevaluasi apa yang pernah terjadi dan apa kesalahan yang pernah dilakukan,” katanya.
Pertanyaan tersebut menjadi titik penting dalam aksi BEM Undip.
Sebab, persoalan karhutla tidak lagi sekadar soal bagaimana memadamkan api. Persoalannya menyangkut mengapa api terus memiliki ruang untuk muncul.
Ketika Api Membuka Pertanyaan tentang Bisnis
Kecurigaan mahasiswa juga mengarah pada tata kelola kawasan yang terbakar.
BEM Undip menilai lemahnya pencegahan dan pengawasan dapat membuka celah bagi kepentingan bisnis. Kawasan yang terbakar berpotensi berubah menjadi ruang baru untuk pembukaan lahan.
Mahasiswa tidak secara otomatis menuduh setiap kebakaran berkaitan dengan kepentingan bisnis. Namun mereka meminta pemerintah menutup celah yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.
Di titik inilah karhutla berubah dari persoalan lingkungan menjadi persoalan tata kelola.
Jika pemerintah hanya menghitung hektare yang terbakar, negara bisa kehilangan pertanyaan yang lebih penting siapa yang bertanggung jawab, mengapa kebakaran terjadi, dan apa yang terjadi pada kawasan setelah api padam?
Fadil meminta pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan kawasan rawan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Pemerintah seharusnya punya langkah konkret untuk mencegahnya. Jangan sampai persoalan ini terus berulang,” ujarnya.
72.798 Hektare Terbakar
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil.
Total luas karhutla di Indonesia tercatat mencapai 72.798 hektare. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan dampak terberat, mencapai 38.310 hektare.
Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi kejadian lokal yang dapat pemerintah tangani secara sporadis.
Setiap hektare yang terbakar membawa konsekuensi ekologis dan sosial. Asap dapat mengganggu kehidupan masyarakat, sementara hilangnya vegetasi memperbesar tekanan terhadap ekosistem.
Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatag Muttaqin, mengatakan cuaca kering dan panas memang dapat meningkatkan risiko karhutla.
Vegetasi yang mengering kemudian menjadi bahan bakar. Angin juga dapat mempercepat penyebaran api.
Namun kondisi alam tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan pencegahan.
Karhutla memiliki pola. Musim kemarau meningkatkan risiko, kawasan dengan bahan bakar kering memperbesar potensi api, sedangkan lemahnya pengawasan dapat memperbesar dampaknya.
Karena itu, pemerintah membutuhkan strategi yang bekerja sebelum api muncul.
Bukan Sekadar El Nino
Poster mahasiswa tentang karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan El Nino menyimpan kritik yang lebih dalam.
Cuaca memang memengaruhi risiko kebakaran. Tetapi cuaca tidak menentukan siapa yang membuka lahan, bagaimana kawasan diawasi, bagaimana izin diberikan, dan bagaimana aparat menindak pelanggaran.
Di sinilah mahasiswa meminta pemerintah melihat persoalan secara lebih menyeluruh.
Karhutla tidak cukup dijawab dengan patroli ketika titik panas sudah muncul. Negara juga harus memperkuat pengawasan sejak tahap penggunaan lahan, memperjelas tanggung jawab pengelola kawasan, serta memastikan penegakan hukum berjalan.
Dengan pendekatan tersebut, pencegahan tidak lagi menjadi slogan ketika musim kemarau datang.
Pencegahan menjadi sistem yang bekerja sepanjang tahun.
Lima Tuntutan BEM Undip
Isu karhutla menjadi salah satu bagian dari kritik BEM Undip dalam aksi tersebut. Mahasiswa juga membawa lima tuntutan yang lebih luas kepada pemerintah.
Pertama, mereka menuntut penguatan desentralisasi dan demokratisasi tata kelola pemerintahan.
Kedua, mereka meminta peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap kebijakan strategis negara.
Ketiga, mahasiswa menuntut perlindungan ruang sipil sekaligus perbaikan komunikasi publik pemerintah.
Keempat, mereka meminta kebijakan pangan yang menjamin keterjangkauan dan ketahanan pangan masyarakat.
Kelima, mereka mendorong perlindungan masyarakat pesisir melalui tata kelola pembangunan yang lebih berkeadilan.
Lima tuntutan itu menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak hanya berbicara mengenai satu kebakaran.
BEM Undip sedang menghubungkan persoalan lingkungan dengan persoalan tata kelola negara.
Ketika Bencana Menjadi Pola
Karhutla selalu memiliki dua wajah.
Wajah pertama adalah api yang terlihat. Hutan terbakar, lahan menghitam, asap menyebar, dan masyarakat merasakan dampaknya.
Wajah kedua berada di balik api. Ada kebijakan, pengawasan, tata ruang, kepentingan ekonomi, penegakan hukum, dan keputusan politik yang menentukan apakah sebuah kawasan memiliki perlindungan cukup atau tidak.
Inilah yang sedang dipersoalkan mahasiswa.
Karhutla bukan sekadar kejadian. Karhutla adalah pola.
Ketika kebakaran berulang, persoalan tidak lagi cukup dijelaskan sebagai kejadian alam. Pemerintah harus menjelaskan mengapa sistem pencegahan belum mampu memutus siklus tersebut.
Jika pemerintah kembali menunggu api membesar, pemadaman hanya akan menjadi respons sementara.
Api mungkin padam.
Tetapi masalahnya tetap hidup.
Bagi BEM Undip, evaluasi tidak boleh berhenti pada jumlah titik panas yang berhasil dipadamkan. Pemerintah harus mengukur keberhasilan dari kemampuannya mencegah kebakaran berikutnya.
Dan jika tuntutan tersebut kembali berhenti tanpa tindak lanjut, mahasiswa menyatakan siap melakukan aksi lanjutan.
Sebab yang mereka tagih bukan sekadar respons ketika hutan sudah terbakar.
Mereka menagih negara yang mampu mencegah api sebelum kembali menjadi bencana. @dimas
