Modern di Aturan, Tradisional di Perilaku: Kita Masih Prismatik?

Modern di aturan, tetapi masih tradisional dalam perilaku. Artikel ini membedah masyarakat prismatik, benturan aturan formal, hubungan personal, dan realitas birokrasi.

Tabooo.id – Kita hidup dalam masa ketika banyak institusi bergerak menuju modernitas. Pemerintah mengembangkan pelayanan digital, birokrasi mendorong sistem merit, dan berbagai regulasi terus lahir untuk memperkuat profesionalisme aparatur.

Namun, perubahan kelembagaan tidak selalu berjalan secepat perubahan perilaku.

Di ruang formal, prosedur menjadi dasar pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan personal kadang masih menentukan seberapa mudah seseorang memperoleh akses. Kita mengenal istilah orang dalam, jalur khusus, rekomendasi personal, hingga pertimbangan kedekatan yang bekerja di balik aturan.

Kontradiksi tersebut melahirkan pertanyaan yang lebih dalam apakah masyarakat benar-benar bergerak menuju modernitas, atau hanya mengganti wajah institusinya sementara sebagian perilaku lama tetap bertahan?

Pertanyaan itu mengingatkan kita pada gagasan Fred W. Riggs tentang masyarakat prismatik. Riggs menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan masyarakat yang berada dalam masa transisi, ketika unsur tradisional dan modern berkembang secara bersamaan. Kajian mengenai perubahan sosial di Indonesia juga menggunakan perspektif tersebut untuk membaca proses peralihan dari karakter tradisional menuju modern.

Masyarakat prismatik tidak berarti masyarakat yang gagal menjadi modern. Konsep ini justru membantu menjelaskan mengapa perubahan dapat menghasilkan situasi yang tampak kontradiktif: institusinya berubah, tetapi pola hubungan sosial belum sepenuhnya mengikuti perubahan tersebut.

Ketika aturan modern bertemu kebiasaan lama

Bayangkan sebuah kantor pemerintah yang telah menggunakan sistem pelayanan digital. Informasi tersedia secara daring, prosedur tercantum jelas, dan setiap warga seharusnya memperoleh layanan berdasarkan ketentuan yang sama.

Secara kelembagaan, sistem itu menunjukkan modernisasi.

Namun, persoalan dapat muncul ketika warga yang menghadapi prosedur rumit memilih mencari kenalan di dalam kantor daripada mengikuti jalur resmi. Hubungan personal kemudian menawarkan sesuatu yang tidak diberikan oleh prosedur: akses yang dianggap lebih cepat dan mudah.

Di sini muncul dua mekanisme yang berjalan bersamaan. Mekanisme pertama mengikuti aturan formal, sedangkan mekanisme kedua bergerak melalui jaringan sosial, kedekatan, dan hubungan personal.

Keduanya tidak selalu saling meniadakan. Justru karena dapat hidup berdampingan, masyarakat prismatik menjadi menarik untuk dibaca.

Para peneliti menemukan persoalan dalam penataan kepegawaian meskipun perangkat formal reformasi birokrasi telah tersedia. Mereka juga mengidentifikasi stigma formalistis, yakni kondisi ketika ketentuan formal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan realitas organisasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang konsisten.

Aturan dapat berubah lebih cepat daripada kebiasaan.

Modernisasi tidak otomatis mengubah perilaku

Kita sering menganggap perubahan institusi akan membawa perubahan perilaku secara otomatis. Ketika pemerintah membuat regulasi baru, membangun sistem digital, atau mengubah struktur organisasi, masyarakat dianggap akan menyesuaikan diri.

Padahal perubahan sosial bekerja dengan cara yang lebih rumit.

Institusi baru masuk ke tengah masyarakat yang sudah memiliki nilai, kebiasaan, jaringan, dan kepentingan. Semua unsur tersebut ikut menentukan bagaimana seseorang menerima dan menjalankan aturan.

Karena itu, sebuah kebijakan dapat memiliki desain modern tetapi menghasilkan praktik yang berbeda ketika bertemu dengan lingkungan sosial tertentu.

Kajian tentang masyarakat prismatik di Indonesia menjelaskan masyarakat transisi sebagai ruang pertemuan antara karakter tradisional dan modern. Perspektif ini membantu melihat bahwa perubahan sosial tidak selalu menghasilkan pemisahan yang tegas antara kedua karakter tersebut. ALLIRI: Journal of Anthropology

Dalam kondisi semacam itu, teknologi dapat berubah tanpa mengubah pola hubungan.

Birokrasi dapat menggunakan aplikasi baru, tetapi pegawai dan masyarakat tetap membawa kebiasaan lama ketika berinteraksi. Sistem merit dapat berkembang, tetapi jaringan sosial masih dapat memengaruhi cara orang membaca peluang.

Perangkat modern belum tentu menghasilkan perilaku modern.

Ketika meritokrasi bertemu patronase

Persoalan tersebut menjadi semakin jelas dalam birokrasi.

Sistem merit menempatkan kompetensi sebagai dasar penting dalam pengelolaan aparatur. Prinsip itu menghendaki keputusan berdasarkan kualifikasi, kemampuan, dan kinerja.

Namun, birokrasi juga berada di tengah jaringan sosial.

Pegawai memiliki keluarga, teman, kelompok, serta hubungan politik dan sosial. Hubungan tersebut merupakan bagian normal dari kehidupan manusia. Masalah muncul ketika kedekatan personal mulai menggantikan prinsip yang seharusnya berlaku bagi semua orang.

Di sinilah konsep universalisme dan partikularisme menjadi penting.

Universalisme mengandaikan bahwa aturan berlaku secara umum. Sebaliknya, partikularisme membuka ruang bagi pertimbangan khusus berdasarkan hubungan atau karakter tertentu.

Dalam masyarakat prismatik, kedua kecenderungan tersebut dapat muncul secara bersamaan.

Penelitian Iwan Tanjung Sutarna di Universitas Gadjah Mada menggunakan perspektif masyarakat prismatik untuk mengkaji korupsi berkelanjutan pada tingkat lokal di Lombok. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan wawancara mendalam. Disertasi Iwan Tanjung Sutarna – Repository UGM

Kajian itu menunjukkan pertautan antara nilai universalisme dan partikularisme dalam birokrasi. Temuan tersebut membantu menjelaskan bagaimana aturan formal dapat berjalan bersamaan dengan kepentingan dan hubungan tertentu di tingkat lokal. Repository UGM – penelitian masyarakat prismatik dan korupsi lokal

Karena itu, pertanyaan “apa kompetensinya?” terkadang dapat berhadapan dengan pertanyaan lain yang lebih informal:

“Dia punya hubungan dengan siapa?”

Ketika pertanyaan kedua ikut menentukan keputusan yang seharusnya bersifat universal, modernisasi institusi menghadapi persoalan yang lebih dalam daripada sekadar masalah administrasi.

Formalisme membuat jarak itu semakin terlihat

Konsep formalisme membantu menjelaskan mengapa masyarakat prismatik dapat menghasilkan kontradiksi.

Formalisme muncul ketika aturan formal memiliki jarak dengan praktik yang berlangsung. Sebuah organisasi dapat memiliki struktur, prosedur, dan regulasi yang lengkap, tetapi penerapannya belum tentu sepenuhnya mengikuti desain tersebut.

Penelitian Kambau, Sunarding, dan Harun di Wara Timur, Palopo, menjadi contoh yang relevan. Studi tersebut menemukan ketidaksesuaian dalam penataan jabatan meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi mengenai kelas jabatan.

Temuan tersebut tidak berarti setiap organisasi pemerintah mengalami persoalan yang sama. Namun, penelitian itu memperlihatkan bagaimana perangkat formal dapat berjalan berdampingan dengan kondisi organisasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan rancangan regulasi.

Masalah seperti ini membuat reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan aturan.

Membuat regulasi relatif mudah. Mengubah kebiasaan jauh lebih sulit.

Reformasi jangan berhenti pada perubahan bentuk

Kita sering melihat reformasi melalui sesuatu yang mudah dihitung: jumlah regulasi, aplikasi yang dibuat, struktur organisasi yang berubah, atau indikator kinerja yang berhasil disusun.

Semua itu penting.

Namun, reformasi akan kehilangan makna jika perubahan hanya berhenti pada struktur.

Pertanyaan berikutnya harus mengarah pada perilaku: apakah aparatur benar-benar menjalankan prinsip yang tertulis dalam regulasi? Apakah masyarakat memperoleh perlakuan yang sama? Apakah kompetensi menjadi pertimbangan utama ketika keputusan dibuat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan apakah reformasi telah menyentuh kehidupan sehari-hari atau baru menghasilkan perubahan administratif.

Di sinilah masyarakat prismatik memberi pelajaran penting.

Modernisasi tidak cukup mengubah sistem. Modernisasi harus mengubah cara manusia menggunakan sistem.

Teknologi bisa modern, tetapi polanya tetap lama

Digitalisasi memberikan contoh yang paling mudah.

Hari ini banyak pelayanan dapat dilakukan melalui aplikasi. Warga tidak selalu perlu datang langsung ke kantor. Informasi juga lebih mudah diperoleh.

Namun, teknologi hanya mengubah medium.

Jika seseorang tetap mencari akses khusus melalui hubungan personal, maka pola lama dapat bertahan dalam bentuk baru.

Dulu seseorang mungkin datang langsung menemui pejabat.

Sekarang ia bisa mengirim pesan kepada orang yang memiliki akses.

Dulu rekomendasi berbentuk surat.

Kini rekomendasi dapat muncul melalui pesan singkat.

Perubahannya terlihat pada alat, bukan selalu pada hubungan sosial yang bekerja di baliknya.

Karena itu, ukuran modernitas tidak cukup berhenti pada pertanyaan tentang seberapa canggih sistem yang kita gunakan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut membuat hubungan personal semakin tidak diperlukan untuk memperoleh hak yang seharusnya tersedia bagi semua orang?

Tradisi bukan musuh modernitas

Membicarakan masyarakat prismatik juga tidak berarti menempatkan tradisi sebagai sesuatu yang buruk.

Nilai kekeluargaan, gotong royong, solidaritas komunitas, dan penghormatan terhadap lingkungan sosial memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.

Masalah muncul ketika hubungan tersebut masuk ke wilayah yang menuntut prinsip universal.

Membantu keluarga adalah tindakan sosial yang wajar. Namun, jika hubungan keluarga menentukan seseorang memperoleh jabatan publik tanpa mempertimbangkan kompetensi, persoalannya berubah menjadi persoalan tata kelola.

Begitu pula dengan hubungan pertemanan. Memiliki jaringan sosial bukan masalah. Persoalan muncul ketika jaringan tersebut menentukan siapa yang mendapat pelayanan lebih cepat dibandingkan warga lain yang memiliki hak sama.

Jadi, persoalannya bukan keberadaan hubungan sosial.

Persoalannya adalah ketika hubungan sosial mengambil alih fungsi aturan.

Kita terlalu sibuk membangun sistem?

Mungkin selama ini kita terlalu fokus membangun sesuatu yang terlihat.

Kita membangun aplikasi, memperbarui regulasi, mengubah struktur organisasi, dan menciptakan berbagai sistem pengawasan. Semua langkah itu penting, tetapi perubahan kelembagaan tidak selalu berjalan seiring dengan perubahan perilaku.

Bagian tersulit justru muncul ketika seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi dan aturan yang berlaku.

Di situlah modernitas diuji: apakah seseorang tetap mengikuti prosedur meski memiliki kenalan, memilih kandidat berdasarkan kompetensi, dan memberikan pelayanan setara tanpa melihat status atau koneksi?

Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi jawabannya memperlihatkan seberapa jauh modernisasi telah masuk ke dalam perilaku.

Sebab modernitas tidak hanya terlihat ketika aturan bekerja dengan baik.

Modernitas justru terlihat ketika seseorang tetap menaati aturan meskipun ia memiliki kesempatan untuk melewatinya.

Dua dunia dalam satu masyarakat

Mungkin itulah kekuatan konsep masyarakat prismatik.

Riggs tidak sekadar meminta kita memilih antara tradisional atau modern. Ia membantu melihat ruang transisi ketika kedua karakter tersebut hadir secara bersamaan.

Indonesia tidak perlu langsung dicap sebagai masyarakat prismatik secara keseluruhan. Penelitian yang tersedia lebih banyak membahas konteks tertentu, termasuk birokrasi lokal di Palopo dan persoalan korupsi pada tingkat lokal di Lombok. Karena itu, konsep ini lebih tepat digunakan sebagai lensa untuk membaca gejala, bukan sebagai label tunggal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pertanyaan yang lebih produktif bukan:

“Apakah Indonesia masyarakat prismatik?”

Melainkan:

“Di mana perilaku prismatik masih bekerja?”

Jawabannya mungkin tidak hanya ada di kantor pemerintah.

Ia dapat muncul dalam organisasi, dunia pendidikan, perusahaan, politik, komunitas, bahkan dalam keputusan sehari-hari.

Modernitas diuji ketika tidak ada yang melihat

Pada akhirnya, modernitas bukan hanya perkara jumlah regulasi atau kecanggihan teknologi.

Modernitas diuji ketika seseorang memiliki kesempatan menggunakan jalur belakang, tetapi memilih mengikuti prosedur.

Ia diuji ketika seorang pejabat memiliki kewenangan memberikan perlakuan khusus, tetapi tetap menggunakan standar yang sama untuk semua orang.

Ia diuji ketika seseorang memiliki koneksi, tetapi tidak menggunakan koneksi tersebut untuk mengambil hak orang lain.

Di titik itulah pertanyaan tentang masyarakat prismatik menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita.

Kita mungkin sudah memiliki institusi modern, tetapi sebagian perilaku masih membawa logika masa lalu.

Perubahan memang sedang berlangsung. Namun, perubahan itu tidak selalu bergerak dalam satu kecepatan. Sistem dapat melaju lebih cepat, sementara kebiasaan sosial berjalan lebih lambat dan sesekali menarik kita kembali.

Maka pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah kita memiliki aturan modern.

Pertanyaannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih mengganggu:

Ketika aturan bertentangan dengan kepentingan kita, apakah kita tetap memilih aturan atau mencari hubungan yang bisa membukakan jalan?

Jawaban atas pertanyaan itu mungkin menjadi ukuran paling jujur tentang seberapa jauh modernitas telah berubah dari sekadar aturan menjadi perilaku. @dimas