350 tahun penjajahan membentuk ingatan bangsa. Mengapa setelah merdeka, mentalitas terjajah masih bertahan dalam cara kita melihat diri sendiri?
Tabooo.id – Setiap Agustus, satu cerita kembali memenuhi ingatan kita.
Belanda disebut menjajah Indonesia selama 350 tahun.
Cerita itu terdengar sederhana. Belanda datang, menguasai Nusantara, rakyat melawan, lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945.
Namun, sejarah tidak sesederhana itu.
Satu pertanyaan layak kita ajukan benarkah seluruh wilayah Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun?
Pertanyaan ini bukan untuk menghapus luka kolonial. Sebaliknya, kita perlu mengajukan pertanyaan itu agar sejarah tidak kehilangan konteks.
Sebab, ketika Belanda datang, Indonesia belum menjadi sebuah negara.
Nusantara terdiri atas kerajaan, kesultanan, komunitas, dan pusat perdagangan. Masing-masing memiliki kekuasaan dan hubungan politik yang berbeda.
Karena itu, pengalaman kolonial setiap wilayah juga berbeda.
Angka 350 Tahun yang Terlanjur Melekat
Angka 350 tahun memiliki daya ingat yang kuat.
Ia menggambarkan kolonialisme sebagai sebuah perjalanan panjang dan utuh. Narasi itu kemudian membentuk cara banyak orang memahami sejarah Indonesia.
Namun, sejumlah kajian sejarah menunjukkan persoalan dalam narasi tersebut.
Sejarawan G.J. Resink meneliti dokumen hukum dan perjanjian kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ia menemukan bahwa Belanda tidak menguasai seluruh wilayah Nusantara pada waktu yang sama.
Jika kita menghitung mundur 350 tahun dari 1945, Belanda seharusnya sudah menguasai Nusantara sejak 1595.
Faktanya, Cornelis de Houtman baru tiba di Nusantara pada 1596. Ekspedisinya pun tidak langsung menghasilkan kekuasaan kolonial.
VOC kemudian membangun pengaruh perdagangan pada abad ke-17.
Namun, VOC bukan pemerintah Kerajaan Belanda. Perusahaan dagang itu berdiri untuk mengejar monopoli perdagangan rempah-rempah.
VOC memang memiliki tentara dan menjalankan kekuasaan di sejumlah wilayah. Akan tetapi, pemerintah Belanda baru mengambil alih kekuasaan setelah VOC bubar pada 1799.
Perubahan itu penting.
Sejak saat itu, pemerintah Kerajaan Belanda memperluas kolonialisme melalui birokrasi, hukum, pajak, perang, dan penguasaan wilayah.
Jadi, kolonialisme tidak bergerak dalam satu garis lurus.
Nusantara Tidak Ditaklukkan Sekaligus
Sejarah kolonial juga menunjukkan perbedaan pengalaman antarwilayah.
Jawa menghadapi Perang Diponegoro pada 1825-1830. Penangkapan Pangeran Diponegoro kemudian memperkuat kendali Belanda di Jawa.
Aceh menghadapi jalan yang jauh lebih panjang.
Belanda memulai perang pada 1873. Konflik itu terus berlangsung hingga memasuki awal abad ke-20.
Bali juga memberikan perlawanan keras. Puputan Badung dan Puputan Klungkung menjadi bagian penting dari sejarah penaklukan Belanda di Bali.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa Belanda tidak langsung menguasai seluruh Nusantara.
Mereka menggunakan berbagai cara.
Di satu wilayah, mereka memakai perang.
Di wilayah lain, mereka menggunakan perjanjian.
Pada tempat tertentu, mereka membangun pengaruh melalui perdagangan dan intervensi politik.
Kolonialisme karena itu bekerja sebagai proses panjang.
Ia tumbuh sedikit demi sedikit.
Bahkan Belanda Pernah Kehilangan Kendali
Konteks Eropa membuat sejarah kolonial semakin rumit.
Pada awal abad ke-19, Napoleon Bonaparte menguasai Belanda. Pemerintahan di Hindia kemudian mengalami perubahan.
Daendels memimpin Hindia dalam periode tersebut.
Tidak lama kemudian, Inggris mengalahkan Prancis dan mengambil alih pemerintahan di Hindia pada 1811.
Thomas Stamford Raffles memimpin pemerintahan Inggris dalam periode itu.
Inggris kemudian menyerahkan kembali Hindia kepada Belanda pada 1816.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Eropa di Nusantara juga mengalami perubahan.
Karena itu, angka 350 tahun tidak cukup untuk menjelaskan seluruh perjalanan kolonialisme.
Sejarah membutuhkan konteks.
Kalau Begitu, Mengapa Angka 350 Tahun Bertahan?
Pertanyaan ini justru lebih menarik.
Jika angka tersebut tidak menggambarkan penguasaan seluruh Nusantara secara terus-menerus, mengapa masyarakat terus mengingatnya?
Jawabannya tidak hanya berada di buku sejarah.
Narasi juga bekerja sebagai alat pembentuk ingatan kolektif.
Pada masa awal Republik, narasi tentang penjajahan panjang membantu membangun semangat nasionalisme. Presiden Sukarno juga menggunakan narasi tersebut untuk membangkitkan semangat mempertahankan kemerdekaan.
Dalam konteks itu, angka 350 tahun memiliki fungsi politik.
Angka tersebut menggambarkan betapa panjang pengalaman penindasan yang harus dilawan.
Masalah muncul ketika simbol berubah menjadi fakta tunggal.
Kita kemudian mengulang angka itu tanpa lagi bertanya tentang konteks sejarahnya.
Di titik inilah sejarah membutuhkan keberanian untuk dikaji ulang.
Penjajahan Tidak Berhenti di Batas Wilayah
Persoalan menjadi lebih dalam ketika kita membaca pemikiran Frantz Fanon.
Pemikir antikolonial asal Martinik itu melihat kolonialisme bukan hanya sebagai penguasaan wilayah.
Kolonialisme juga memengaruhi cara manusia memandang dirinya sendiri.
Dalam sistem kolonial, penjajah menempatkan dirinya sebagai pihak yang superior. Mereka mengklaim diri lebih modern, lebih beradab, dan lebih maju.
Sebaliknya, masyarakat terjajah menempati posisi inferior.
Masalahnya, hierarki tersebut tidak selalu hilang ketika penjajah pergi.
Ia bisa bertahan dalam cara masyarakat menilai dirinya sendiri.
Di sinilah kemerdekaan menghadapi ujian yang lebih rumit.
Indonesia memang memiliki negara sendiri.
Indonesia juga memiliki pemerintahan sendiri.
Namun, apakah cara kita melihat diri sendiri sudah benar-benar bebas?
Merdeka dari Siapa?
Pertanyaan itu terdengar sederhana.
Namun, jawabannya tidak mudah.
Kita bisa melihat jejaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Produk asing sering mendapat nilai lebih hanya karena berasal dari luar negeri.
Standar kemajuan kerap datang dari negara lain.
Kita bahkan sering mengukur keberhasilan bangsa sendiri melalui pengakuan dunia luar.
Tentu, belajar dari negara lain bukan sebuah kesalahan.
Sebaliknya, keterbukaan menjadi bagian penting dari kemajuan.
Persoalannya muncul ketika keterbukaan berubah menjadi rasa rendah diri.
Di titik tersebut, kolonialisme tidak lagi bekerja melalui tentara.
Ia bekerja melalui cara berpikir.
Proklamasi dan Lahirnya Subyek Baru
Karena itu, kalimat pertama Proklamasi memiliki makna yang sangat kuat.
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.”
Kalimat itu tidak menunggu izin dari kekuasaan kolonial.
Bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai subyek.
Kata “kami” menunjukkan keberanian untuk mendefinisikan diri sendiri.
Kata “menyatakan” menunjukkan kehendak untuk menentukan nasib sendiri.
Kemerdekaan akhirnya bukan sekadar pergantian penguasa.
Kemerdekaan berarti kemampuan menentukan arah.
Karena itu, persoalan utama hari ini bukan sekadar berapa lama Belanda menguasai wilayah Nusantara.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa lama kita ingin terus mendefinisikan diri sebagai bangsa yang pernah dijajah?
Ini Bukan Sekadar Debat Angka
Narasi 350 tahun tidak perlu kita hapus dari ingatan.
Kita hanya perlu menempatkannya secara tepat.
Angka tersebut dapat menjadi simbol panjangnya pengalaman kolonial. Namun, kita tidak seharusnya menggunakannya sebagai fakta bahwa seluruh wilayah Indonesia berada di bawah Belanda sejak 1595 hingga 1945.
Perbedaan itu penting.
Sebab cara kita menceritakan masa lalu memengaruhi cara kita melihat masa kini.
Sejarah yang terlalu sederhana dapat menghapus pengalaman lokal.
Padahal, Aceh memiliki sejarahnya sendiri.
Jawa memiliki pengalaman kolonialnya sendiri.
Bali juga memiliki kisah perlawanan yang berbeda.
Begitu pula wilayah lain di Nusantara.
Semua pengalaman tersebut kemudian bertemu dalam proses panjang pembentukan Indonesia.
Inilah twist-nya persoalannya bukan sekadar angka 350 tahun. Persoalannya adalah siapa yang menentukan cara kita memahami sejarah sendiri.
Dekolonisasi Bukan Berarti Membenci Barat
Membebaskan diri dari warisan kolonial tidak berarti menutup diri dari dunia.
Kita tetap bisa belajar dari Barat.
Kita juga bisa menerima teknologi, ilmu pengetahuan, dan gagasan dari negara lain.
Namun, kita tidak perlu merasa lebih rendah karenanya.
Dekolonisasi mental berarti mampu belajar tanpa kehilangan identitas.
Kita dapat mengakui kekurangan tanpa merendahkan bangsa sendiri.
Kita juga bisa mengkritik masa lalu tanpa menjadikannya alasan untuk terus hidup sebagai korban.
Pada akhirnya, kemerdekaan menuntut keberanian untuk menjadi subyek.
Bukan sekadar objek sejarah.
Merdeka Bukan Berarti Melupakan Luka
Indonesia tidak perlu melupakan kolonialisme.
Kita justru harus mengingatnya dengan lebih kritis, kita perlu memahami bahwa Nusantara memiliki banyak pengalaman kolonial dan kita juga perlu memahami bahwa proses pembentukan Indonesia berlangsung melalui sejarah yang panjang dan kompleks.
Dengan cara itu, sejarah tidak berhenti sebagai cerita tentang penderitaan.
Sejarah berubah menjadi pengetahuan untuk menentukan masa depan.
Sebab bangsa yang merdeka tidak hanya mengenang bagaimana dirinya pernah ditaklukkan.
Bangsa yang merdeka juga berani menentukan ke mana dirinya akan berjalan.
Kolonialisme pernah menguasai tanah.
Kini, tantangannya jauh lebih halus.
Ia bisa muncul melalui rasa rendah diri, ketergantungan, atau keyakinan bahwa segala sesuatu dari luar pasti lebih baik.
Karena itu, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaannya bukan lagi sekadar “berapa lama kita dijajah?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Sudahkah kita benar-benar merdeka dalam menentukan cara melihat diri sendiri?” @dimas
