Imigrasi menggagalkan keberangkatan 8.287 WNI yang diduga berisiko menjadi korban TPPO. Namun, sindikat perdagangan orang masih terus merekrut korban dengan berbagai modus.
Tabooo.id: Jakarta – Tawaran gaji puluhan juta rupiah masih menjadi umpan paling ampuh bagi sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka tidak lagi merekrut korban secara terang-terangan. Kini mereka memanfaatkan media sosial, calo, hingga jaringan perekrut ilegal untuk menjebak ribuan warga negara Indonesia.
Pemerintah terus memperketat pengawasan. Namun, sindikat juga terus mengubah pola operasinya. Akibatnya, ancaman perdagangan orang belum menunjukkan tanda berakhir.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi menunda keberangkatan 8.287 WNI yang terindikasi berisiko menjadi korban TPPO. Pada periode yang sama, petugas juga menolak 9.394 permohonan paspor yang diduga akan digunakan untuk keberangkatan nonprosedural.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan pihaknya memperkuat pengawasan sejak tahap penerbitan paspor. Petugas juga meningkatkan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
“Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pencegahan secara berlapis, mulai dari proses penerbitan paspor hingga pemeriksaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Petugas memeriksa dokumen, mewawancarai pemohon, dan melakukan profiling. Mereka memastikan tujuan perjalanan sesuai dengan dokumen pendukung. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan paspor atau potensi TPPO, petugas segera menunda atau menolak permohonan untuk pemeriksaan lanjutan.
Selain itu, Imigrasi juga mengawasi korban yang sudah dipulangkan. Petugas memasukkan identitas mereka ke dalam sistem Subject of Interest (SOI). Langkah itu membuat setiap keberangkatan berikutnya mendapat perhatian khusus.
“Tujuannya bukan mempersulit pemohon paspor, tetapi memastikan dokumen perjalanan tidak dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang dan memastikan masyarakat berangkat melalui jalur yang aman serta sesuai prosedur,” tegas Hendarsam.
Tidak hanya memperketat pengawasan, Ditjen Imigrasi juga membangun pencegahan di tingkat desa. Hingga kini, lembaga itu telah membentuk 1.178 Desa Binaan Imigrasi dan menugaskan 516 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Mereka memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah yang rentan menjadi sasaran perekrut ilegal.
Modus Berubah, Penyebab Tetap Sama
Di sisi lain, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melihat pola kasus yang terus berulang. Sindikat berganti cara. Namun, mereka tetap memanfaatkan persoalan yang sama.
Direktur Jenderal KP2MI Rinardi menyebut banyak calon pekerja belum memiliki kompetensi yang memadai. Proses penempatan resmi juga masih dianggap rumit. Sementara itu, calo ilegal terus beroperasi. Tekanan ekonomi membuat banyak orang akhirnya memilih jalur berisiko.
Sejak 2022 hingga Juli 2026, KP2MI paling banyak menerima tiga jenis pengaduan. Masyarakat melaporkan permintaan pemulangan pekerja migran, kegagalan keberangkatan, serta gaji yang tidak dibayarkan. Jumlah pengaduan setiap tahun tetap mencapai ratusan kasus.
Rinardi meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan situasi telah membaik.
“Gejala ini bukan penurunan yang permanen,” katanya.
Kamboja Menjadi Episentrum Baru
Perubahan paling mencolok terlihat dari negara asal kepulangan pekerja migran bermasalah.
Pada 2025, Malaysia masih menjadi negara dengan jumlah kepulangan tertinggi. Arab Saudi menempati posisi berikutnya. Namun, situasi berubah pada 2026.
Sepanjang Januari hingga 29 Juli 2026, Malaysia mencatat 8.066 kepulangan, sedangkan Kamboja mencapai 6.245 kepulangan. Taiwan menyusul dengan 440 orang, Arab Saudi 329 orang, dan Myanmar 244 orang.
Lonjakan kepulangan dari Kamboja dan Myanmar memperlihatkan perubahan pola eksploitasi. Sindikat kini lebih banyak mengirim korban ke industri online scam dan judi daring. Mereka tidak lagi hanya mengeksploitasi korban di sektor domestik atau perkebunan.
Perubahan itu menunjukkan bahwa perdagangan orang telah memasuki babak baru. Kejahatan ini kini memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas negara.
Negara Dinilai Masih Mengejar, Mafia Terus Berlari
Organisasi masyarakat sipil menilai langkah pemerintah belum mampu mengejar kecepatan sindikat.
Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas APO), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal, mengatakan pelaku tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik.
“Para pelaku tidak lagi menggunakan jeruji besi, tetapi memanfaatkan impian, harapan, dan keputusasaan korban melalui media sosial,” ujarnya.
Romo Paschal juga menyoroti Batam. Menurutnya, banyak calon pekerja melewati kota itu meski daerah asal mereka memiliki penerbangan langsung ke luar negeri. Ia menduga jaringan mafia telah lama mengendalikan jalur tersebut.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah luar biasa.
“Kita darurat, dan Presiden harus perintah jelas betul. Semua orang harus menganggap ini sebagai perang terhadap mafia,” tegasnya.
Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai korban berusia 20 hingga 30 tahun terus bertambah dalam lima tahun terakhir. Mayoritas berangkat menuju Kamboja.
Menurut Irwan, pendekatan sektoral sudah tidak memadai. Indonesia membutuhkan lembaga permanen yang khusus menangani TPPO, seperti BNPT untuk terorisme dan BNN untuk narkotika.
“Bagaimana perlakuan negara terhadap kejahatan transnasional terorganisir? Terorisme punya BNPT, narkotika punya BNN. Masa TPPO cuma gugus tugas?” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan lagi sekadar persoalan migrasi tenaga kerja. Sindikat telah mengubahnya menjadi bisnis lintas negara yang memanfaatkan kemiskinan, minimnya literasi digital, dan harapan hidup yang lebih baik.
Imigrasi memang berhasil menghentikan ribuan keberangkatan. Namun, selama perekrut ilegal masih bebas mencari korban di desa-desa, antrean calon korban baru akan terus muncul. Pertarungan melawan TPPO akhirnya tidak hanya berlangsung di bandara. Pertarungan itu justru dimulai dari kampung-kampung tempat harapan sering kali lebih besar daripada kewaspadaan. @dimas
