Gerakan Perempuan Indonesia, perlawanan di bawah bayang Penindasan mengulas sejarah panjang pembungkaman gerakan perempuan, dari kolonialisme, Gerwani, Orde Baru, hingga tantangan patriarki yang masih membayangi Indonesia hari ini.
Tabooo.id – Malam tidak selalu turun bersama gelap. Kadang ia hadir sebagai halaman sejarah yang sengaja disobek, nama-nama yang dihapus dari ingatan, dan keberanian yang perlahan berubah menjadi ketakutan.
Begitulah cara kekuasaan bekerja. Ia tidak selalu menembakkan peluru untuk mengalahkan lawannya. Sering kali, kekuasaan cukup menghapus ingatan agar sebuah bangsa lupa bahwa mereka pernah memiliki orang-orang yang berani melawan.
Indonesia mengenal banyak perempuan hebat. Mereka menjadi menteri, akademisi, hakim, pemimpin daerah, aktivis, hingga pengusaha. Dari kejauhan, semua itu tampak seperti tanda bahwa perjuangan kesetaraan sudah berjalan jauh.
Namun jika ditarik lebih dalam, muncul pertanyaan yang mengganggu: mengapa setiap generasi perempuan seolah harus memulai perjuangannya dari nol?
Jawabannya mungkin tidak terletak pada kurangnya keberanian perempuan, melainkan pada keberhasilan negara dan berbagai rezim politik memutus ingatan kolektif tentang sejarah gerakan perempuan di Indonesia.
Kolonialisme Tidak Hanya Menjajah Tanah, tetapi Juga Tubuh Perempuan
Banyak orang mengingat kolonialisme sebagai perebutan rempah-rempah dan wilayah. Padahal penjajahan juga mengubah cara masyarakat memandang perempuan.
Dalam masyarakat agraris Nusantara, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan jauh lebih lentur. Kehidupan sosial memberi ruang bagi perempuan untuk berperan dalam aktivitas ekonomi maupun kehidupan komunitas. Situasi berubah ketika kolonialisme Eropa membawa budaya aristokrat Victoria yang menempatkan perempuan terutama sebagai ibu rumah tangga dan penjaga moral keluarga.
Warisan itu tidak berhenti ketika Indonesia merdeka.
Setiap rezim berikutnya terus menggunakan konsep serupa. Negara mengatur bagaimana perempuan berpakaian, bekerja, berbicara, bahkan menentukan seperti apa sosok perempuan yang dianggap “baik”.
Tubuh perempuan pun berubah menjadi ruang politik.
Gerwani Pernah Menawarkan Masa Depan yang Berbeda
Jauh sebelum istilah kesetaraan gender ramai diperbincangkan, Indonesia sebenarnya pernah memiliki organisasi perempuan yang sangat progresif.
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang berawal dari Gerwis pada 1950, berkembang dari sekitar 500 anggota menjadi lebih dari satu juta anggota pada awal dekade 1960-an. Organisasi ini memperjuangkan berbagai isu yang hingga kini masih relevan, mulai dari hak perempuan menjadi lurah, reformasi hukum perkawinan, koperasi simpan pinjam, sekolah politik perempuan, hak atas tanah, pemberantasan buta huruf, hingga perlindungan terhadap korban pemerkosaan.
Agenda itu menunjukkan bahwa perjuangan perempuan ketika itu bukan sekadar tuntutan simbolik.
Gerwani berusaha mengubah struktur sosial yang membuat perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan.
Sayangnya, perjalanan itu berhenti secara brutal.
Tragedi 1965 Menghancurkan Organisasi Sekaligus Ingatan
Peristiwa 1965 tidak hanya mengubah arah politik nasional. Rezim Orde Baru juga menghancurkan gerakan perempuan melalui propaganda yang berlangsung selama puluhan tahun.
Penguasa membangun citra Gerwani sebagai organisasi yang biadab, amoral, dan identik dengan kekerasan seksual. Narasi itu kemudian menyebar melalui buku pelajaran, film, media, hingga percakapan sehari-hari.
Strategi tersebut terbukti sangat efektif.
Masyarakat akhirnya tidak hanya melupakan perjuangan Gerwani, tetapi juga mulai mencurigai setiap perempuan yang aktif dalam organisasi politik.
Kekuasaan berhasil mengubah aktivisme menjadi stigma.
Keberanian berubah menjadi ancaman.
Ketika Negara Mengganti Perlawanan dengan Kepatuhan
Setelah menghancurkan organisasi perempuan progresif, Orde Baru membangun organisasi-organisasi baru yang mendefinisikan perempuan terutama sebagai pendamping suami dan pengurus rumah tangga.
Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, serta PKK menjadi bagian dari konstruksi sosial tersebut. Organisasi-organisasi itu memperkuat identitas perempuan sebagai pendukung keluarga, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak politik setara.
Perubahan itu berlangsung perlahan.
Masyarakat akhirnya menganggap peran domestik sebagai sesuatu yang alami, padahal negara membentuk cara pandang tersebut melalui kebijakan dan pendidikan selama puluhan tahun.
Ketika sebuah gagasan diulang terus-menerus, masyarakat sering menganggapnya sebagai kodrat.
Reformasi Membuka Ruang, tetapi Luka Belum Sembuh
Reformasi 1998 memang menghadirkan kebebasan yang lebih luas.
Berbagai organisasi perempuan kembali tumbuh. Suara Ibu Peduli, PEKKA, Yayasan Pulih, Migrant Care, hingga sejumlah organisasi lain terus mengangkat isu kekerasan seksual, hak buruh perempuan, dan keadilan sosial.
Namun demokrasi tidak otomatis menghapus pola lama.
Banyak korban kekerasan seksual masih menghadapi kriminalisasi, pelabelan, dan hambatan ketika mencari keadilan. Penulis sumber juga menilai sejumlah kebijakan publik mempertahankan pembagian peran yang membatasi ruang perempuan di sektor publik.
Represi memang berubah bentuk.
Dulu negara menggunakan kekerasan terbuka.
Kini tekanan sering muncul melalui aturan, stigma sosial, hingga birokrasi yang membuat korban semakin sulit bersuara.
Kapitalisme Menemukan Cara Baru Mengendalikan Perempuan
Perempuan masa kini memiliki lebih banyak pilihan dibanding generasi sebelumnya.
Namun pilihan tidak selalu berarti kebebasan.
Industri kecantikan, media sosial, dan iklan terus membangun standar tubuh yang nyaris mustahil dipenuhi. Tubuh perempuan berubah menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus melahirkan tekanan psikologis. Penulis sumber menilai objektifikasi dan standar kecantikan menjadi bentuk baru pengendalian terhadap perempuan dalam masyarakat modern.
Ironinya, banyak orang menyebut tekanan itu sebagai pilihan pribadi.
Padahal pasar, algoritma, dan budaya populer ikut membentuk pilihan tersebut.
Perjuangan Perempuan Tidak Pernah Berakhir
Sejarah menunjukkan satu kenyataan penting.
Perempuan tidak pernah memperjuangkan dominasi atas laki-laki.
Mereka memperjuangkan hak untuk hidup sebagai manusia yang setara.
Karena itu, pembebasan perempuan tidak cukup bergantung pada slogan, tren media sosial, atau kampanye sesaat. Penulis sumber menegaskan bahwa perubahan membutuhkan organisasi yang kuat, solidaritas lintas kelompok, dan perjuangan kolektif yang menyentuh akar penindasan.
Kekuasaan mungkin mampu membubarkan organisasi.
Propaganda mungkin sanggup menghapus nama dari buku sejarah.
Namun tidak ada rezim yang benar-benar berhasil mematikan gagasan tentang kebebasan.
Selama masih ada orang yang berani mengingat, sejarah akan selalu menemukan jalannya kembali.
Dan mungkin, perjuangan perempuan di Indonesia tidak pernah benar-benar selesai.
Bangsa ini hanya terlalu lama diajarkan untuk melupakan bahwa mereka pernah berdiri paling depan dalam memperjuangkan keadilan. @dimas
