Ketika Presiden RI Prabowo Subianto membuka opsi mengurangi anggaran pertahanan demi memberantas kemiskinan, negara menghadapi pertanyaan besar keamanan itu soal senjata, atau kemampuan rakyat untuk hidup bermartabat?
Tabooo.id – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran pertahanan sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN. “Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/07/2026).
Dua Medan Perang, Satu Dompet Negara
Negara selalu menghadapi lebih dari satu medan perang. Di luar perbatasan, ancaman datang melalui konflik geopolitik, perebutan pengaruh, pelanggaran kedaulatan, hingga perlombaan teknologi militer.
Sementara itu, jutaan rakyat menghadapi perang yang jauh lebih dekat. Mereka berhadapan dengan kemiskinan, harga pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup.
Presiden Prabowo Subianto mempertemukan dua medan itu dalam satu pernyataan pada Jumat, 17/07/2026.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo dalam Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur.
Pernyataan tersebut langsung membuka ruang perdebatan yang lebih besar daripada sekadar angka APBN.
Sebab, pemerintah tidak hanya berbicara tentang menghemat uang. Pemerintah sedang menentukan apa yang paling layak mendapat prioritas ketika kebutuhan negara datang hampir bersamaan.
Apa gunanya pertahanan kuat jika sebagian rakyat masih berperang melawan lapar?
Sebaliknya, apa gunanya ekonomi tumbuh jika negara kehilangan kemampuan menjaga kedaulatannya?
Di titik inilah persoalannya menjadi rumit ketika Indonesia tidak sedang memilih antara senjata atau nasi tapi Indonesia sedang mencari cara agar keduanya tidak saling mengorbankan.
Efisiensi Boleh, tetapi Jangan Salah Potong
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono melihat pernyataan Prabowo sebagai penegasan bahwa APBN harus kembali kepada tujuan dasarnya: kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu, 18/07/2026.
Menurut Dave, efisiensi menjadi instrumen penting agar setiap rupiah negara menghasilkan manfaat optimal. Namun, sektor pertahanan memiliki karakter berbeda.
Pemerintah harus menjaga kesiapan operasi, profesionalisme prajurit, modernisasi alat utama sistem senjata, logistik, pemeliharaan, serta kemampuan menghadapi ancaman masa depan.
Karena itu, Dave meminta pemerintah menghitung setiap penyesuaian secara matang.
“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” ujarnya.
Di sinilah pemerintah harus membedakan efisiensi dengan pemotongan. Memotong anggaran mungkin mudah dilakukan lewat spreadsheet.
Namun, menentukan bagian yang bisa dikurangi tanpa melemahkan pertahanan jauh lebih sulit. Jika pemerintah memangkas pemborosan, efisiensi akan memperkuat negara.
Sebaliknya, jika pemerintah salah memotong kebutuhan strategis, penghematan hari ini bisa berubah menjadi tagihan mahal pada masa depan.
Pertahanan Bukan Sekadar Belanja Senjata
Indonesia tidak hidup dalam ruang geopolitik yang tenang. Persaingan kekuatan besar terus berkembang di Indo-Pasifik. Selain itu, Laut China Selatan tetap menjadi arena kompetisi strategis.
Pada saat yang sama, teknologi perang berubah cepat. Drone, kecerdasan buatan, pertahanan siber, rudal jarak jauh, satelit, serta sistem tanpa awak mulai mengubah wajah peperangan modern.
Indonesia juga harus menjaga wilayah kepulauan yang sangat luas. Karena itu, modernisasi pertahanan bukan aksesori. Namun, modernisasi juga tidak boleh berubah menjadi cek kosong.
Pengamat militer Beni Sukadis pernah menekankan pentingnya modernisasi alutsista Indonesia pada Minggu, 27 Februari 2022. Pandangan tersebut tetap relevan karena kekuatan militer membutuhkan pembaruan yang konsisten untuk menghadapi perubahan ancaman.
Meski begitu, membeli lebih banyak senjata tidak otomatis membuat pertahanan semakin kuat.
Analis pertahanan Evan A. Laksmana pada 20 Maret 2025 menyoroti persoalan sumber daya latihan dan standardisasi peralatan militer.
Catatan itu memperlihatkan satu masalah mendasar. Kekuatan pertahanan tidak hanya bergantung pada jumlah tank, kapal perang, pesawat tempur, atau rudal.
Sebaliknya, kesiapan manusia menentukan apakah semua alat itu benar-benar berguna. Latihan, pemeliharaan, logistik, interoperabilitas, teknologi, dan kualitas organisasi sama pentingnya. Senjata mahal yang tidak siap digunakan akhirnya hanya menjadi monumen anggaran.
Keamanan Tidak Selalu Memakai Seragam Loreng
Perdebatan ini kemudian membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar.
Apa sebenarnya arti keamanan? Selama ini, publik sering menghubungkan keamanan nasional dengan tentara, kapal perang, pesawat tempur, radar, rudal, dan senjata.
Padahal, konsep human security memperluas makna tersebut. Ancaman terhadap manusia tidak selalu datang dari invasi militer.
Kemiskinan, kelaparan, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan sulitnya mengakses kebutuhan dasar juga dapat mengguncang stabilitas masyarakat.
Karena itu, ketika pemerintah membiayai pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan, negara sebenarnya juga sedang membangun pertahanan Hanya bentuknya berbeda.
Tank menjaga perbatasan, sementara pangan menjaga kehidupan, Radar membaca ancaman dari udara, sedangkan pendidikan membantu bangsa membaca ancaman masa depan.
Rumah sakit menjaga kesehatan warga. Lapangan kerja menjaga keluarga agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Dengan kata lain, ketahanan nasional tidak hanya lahir dari kekuatan senjata.
Ketahanan juga tumbuh dari kemampuan rakyat menjalani hidup tanpa terus-menerus berada di tepi krisis.
Data Badan Pusat Statistik yang dirilis Kamis, 5 Februari 2026 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, atau 8,25 persen dari populasi.
Memang, persentase tersebut turun Namun, 23,36 juta manusia tetap bukan angka kecil. Bagi kelompok rentan, ancaman terbesar mungkin bukan kapal perang asing yang muncul di cakrawala.
Sebaliknya, ancaman bisa datang setiap pagi melalui harga beras, biaya sekolah, kehilangan pekerjaan, atau anggota keluarga yang sakit.
Prabowo Harus Pangkas Lemaknya, Jangan Ototnya
Di sinilah pertanyaan utama muncul. Bukan apakah anggaran pertahanan boleh masuk meja efisiensi, Tentu boleh.
Tidak ada kementerian atau lembaga yang seharusnya kebal dari evaluasi anggaran. Namun, pemerintah harus menjawab pertanyaan yang lebih penting bagian mana yang akan dikurangi?
Misalnya, pemerintah bisa meninjau perjalanan dinas, seremoni, belanja administratif berlebihan, proyek yang tidak mendesak, atau pengadaan dengan urgensi rendah.
Jika pemerintah memangkas bagian tersebut, efisiensi justru bisa membuat pertahanan lebih sehat. Masalah muncul ketika gunting anggaran menyentuh bagian vital.
Pemeliharaan alutsista, latihan tempur, kesiapan operasi, kesejahteraan prajurit, radar, pertahanan siber, amunisi, serta modernisasi strategis membutuhkan kesinambungan.
Jika pemerintah mengurangi bagian itu tanpa kalkulasi matang, risiko baru akan muncul. Alutsista yang terlambat dirawat bisa membutuhkan biaya lebih besar.
Selain itu, modernisasi yang terus tertunda menciptakan kesenjangan teknologi. Lebih jauh lagi, kemampuan militer yang hilang tidak bisa pulih dalam semalam ketika krisis datang.
Karena itu, pemerintah seharusnya memakai efisiensi sebagai pisau bedah untuk Buang lemaknya tapi Jangan potong ototnya.
Meriam Tak Bisa Dimakan, Nasi Tak Bisa Menembak
Ada jebakan lain yang perlu kita hindari. Perdebatan publik bisa berubah menjadi pertarungan sederhana antara pertahanan dan kesejahteraan. Seolah negara harus memilih satu Padahal, logika tersebut terlalu sempit.
Dave Laksono menegaskan bahwa pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan dua pilar yang saling melengkapi.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Dave, Sabtu, 18/07/2026.
Karena itu, masalah sebenarnya bukan memilih membeli senjata atau memberi makan rakyat. Masalahnya adalah memastikan negara tidak membuang uang pada keduanya.
Program sosial tanpa tata kelola bisa bocor. Demikian pula, anggaran pertahanan tanpa pengawasan dapat kehilangan efektivitas.
Maka, ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada besarnya anggaran. Publik perlu melihat hasil dari setiap rupiah.
Berapa banyak kemiskinan yang benar-benar berkurang? Seberapa siap sistem pertahanan menjaga wilayah Indonesia?
Apakah pembelian alutsista menjawab kebutuhan nyata? Kemudian, apakah program sosial benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan?
Di situlah efisiensi seharusnya bekerja. Bukan sebagai gunting yang memotong semua pos secara rata.
Melainkan sebagai alat untuk memastikan uang negara bekerja lebih keras daripada slogan pemerintah.
Prabowo Sadar Geopolitik Tidak Menunggu Kemiskinan Selesai
Di sisi lain, Indonesia tidak bisa menunda seluruh kebutuhan pertahanan sampai persoalan kemiskinan selesai. Ancaman geopolitik tidak bekerja mengikuti kalender APBN.
Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Selain menjadi jalur perdagangan penting, kawasan ini juga menjadi arena persaingan kekuatan besar.
Karena itu, perubahan lingkungan strategis menuntut Indonesia menjaga postur militer, industri pertahanan, serta kemampuan teknologi.
Masalahnya, membangun kekuatan pertahanan membutuhkan waktu panjang. Negara membutuhkan bertahun-tahun untuk melatih personel.
Industri pertahanan juga membutuhkan investasi konsisten. Sementara itu, interoperabilitas antarsistem tidak muncul hanya dengan membeli peralatan baru.
Teknologi pun terus berkembang. Akibatnya, penghematan yang terlihat kecil hari ini bisa menciptakan kesenjangan besar beberapa tahun kemudian.
Itulah alasan pemerintah harus menghitung efisiensi secara strategis. Sebab, kita tidak bisa menunggu rumah terbakar baru membeli alat pemadam.
Prabowo Merasa Ini Bukan Soal Anggaran, Ini Soal Definisi Negara Aman
Pada akhirnya, perdebatan ini membawa kita pada pertanyaan paling tabu. Apa sebenarnya arti negara yang aman?
Jet tempur modern tentu memperkuat keamanan. Kapal perang yang mampu menjaga laut juga penting. Begitu pula radar, rudal, pertahanan siber, dan prajurit yang terlatih.
Namun, keamanan tidak berhenti di sana. Negara juga harus memastikan rakyat bisa makan. Anak-anak membutuhkan pendidikan. Keluarga membutuhkan pekerjaan.
Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan. Sebab, negara yang rakyatnya rapuh secara ekonomi juga menghadapi ancaman dari dalam. Sebaliknya, negara yang pertahanannya lemah akan rentan menghadapi tekanan dari luar Keduanya sama-sama berbahaya. Karena itu, pilihan paling cerdas bukan senjata atau perut rakyat.
Pilihan sebenarnya adalah bagaimana negara membangun keduanya tanpa membiarkan pemborosan bersembunyi di balik kata “strategis” ataupun “pro-rakyat”. Di situlah ujian sesungguhnya bagi agenda efisiensi Prabowo.
Rakyat Membayar, Maka Rakyat Berhak Bertanya
Setiap rupiah APBN berasal dari ruang ekonomi yang juga ditopang rakyat.Maka, publik berhak meminta jawaban dan pemerintah melalui Prabowo harus siap dengan itu.
Program pertahanan mana yang benar-benar mendesak?, Pengadaan apa yang bisa ditunda?, Belanja administratif mana yang bisa dikurangi? dan Bagaimana pemerintah melindungi pemeliharaan dan kesiapan tempur?
Lalu, berapa besar hasil efisiensi yang benar-benar mengalir untuk mengurangi kemiskinan? Pertanyaan terakhir bahkan lebih penting. Bagaimana rakyat bisa mengukur keberhasilannya?
Sebab, efisiensi tanpa ukuran mudah berubah menjadi slogan. Sementara itu, pertahanan tanpa evaluasi berisiko menjadi cek kosong.
Program kesejahteraan tanpa akuntabilitas juga bisa menciptakan lubang anggaran baru Jadi, negara memang membutuhkan senjata.
Namun, negara juga membutuhkan rakyat yang cukup makan, sehat, terdidik, bekerja, dan memiliki harapan terhadap masa depan.
Kedaulatan bukan hanya soal menjaga garis perbatasan agar musuh tidak menembusnya. Lebih dari itu, kedaulatan berarti memastikan rakyat tidak kalah setiap hari melawan kemiskinan.
Negara kuat bukan negara yang memilih antara meriam dan nasi. Negara kuat tahu kapan membeli meriam, kapan menyediakan nasi, dan kapan memangkas pemborosan dari keduanya.
Sekarang, ketika efisiensi mulai mengetuk pintu sektor pertahanan, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah anggarannya akan berkurang.
Pertanyaannya jauh lebih penting Apakah pemerintah akan memotong lemak anggaran atau tanpa sadar ikut memotong otot yang menjaga republik?. @teguh
