Presiden Prabowo membuka kemungkinan mengurangi anggaran pertahanan dan kepolisian demi melawan kemiskinan. Komisi I DPR mendukung efisiensi, tetapi mengingatkan negara tak boleh menghemat sampai kehilangan kesiapan menjaga dirinya sendiri.
Tabooo.id: Presiden Prabowo Subianto membuka pilihan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara berlatar belakang militer: memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian jika langkah itu diperlukan untuk menghapus kemiskinan.
Sehari kemudian, Sabtu, 18/07/2026, Komisi I DPR memberi respons. Efisiensi boleh berjalan, tetapi pertahanan tidak bisa diperlakukan seperti pos belanja biasa.
Di sinilah dilema negara muncul. Ancaman terhadap rakyat tidak selalu datang membawa senjata. Kadang ia datang sebagai kemiskinan. Namun negara juga tidak boleh memadamkan satu ancaman dengan membuka pintu bagi ancaman lain.
Prabowo: Bila Perlu, Anggaran Pertahanan Dikurangi
Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tersebut saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.
Pernyataan resmi kepresidenan juga menegaskan orientasi tersebut. Presiden menempatkan TNI dan Polri sebagai institusi milik rakyat. Karena itu, kekuatan negara harus ikut membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Pernyataan ini penting karena muncul di tengah tuntutan pemerintah menjaga disiplin fiskal sekaligus membiayai berbagai prioritas pembangunan.
Prabowo bahkan bertanya langsung kepada personel TNI dan Polri yang hadir.
“Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucap Prabowo setelah jajaran yang hadir menyatakan kesiapan.
Pesannya terdengar sederhana anggaran negara harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Namun ketika menyentuh pertahanan, hitungannya tidak pernah sesederhana memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lain.
Komisi I: Efisiensi Jangan Melemahkan Pertahanan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons pernyataan Presiden sehari kemudian.
“Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu, 18/07/2026.
Menurut Dave, efisiensi merupakan instrumen agar setiap rupiah negara menghasilkan manfaat optimal.
“Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” ujarnya.
Namun Dave memberi garis tegas karena sektor pertahanan memiliki karakter jangka panjang. Pemerintah tidak hanya membayar kebutuhan hari ini. Negara juga harus menjaga kesiapan personel, merawat alat utama sistem senjata, memperkuat industri pertahanan, dan menghadapi perubahan geopolitik.
Karena itu, pemangkasan anggaran membutuhkan kalkulasi matang.
“Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” kata Dave.
Peringatan itu relevan karena APBN 2026 sebelumnya justru menempatkan pertahanan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Anggaran tersebut berkaitan dengan modernisasi alat pertahanan, penguatan komponen cadangan, industri pertahanan nasional, dan kesejahteraan prajurit.
Artinya, pemerintah menghadapi pertanyaan penting bagian mana yang benar-benar bisa dihemat tanpa menggerus kemampuan pertahanan?
APBN Bukan Sekadar Soal Mana yang Dipotong
Perdebatan ini tidak cukup jika berhenti pada pilihan “senjata atau kesejahteraan”.
Riset tentang belanja militer menunjukkan hubungan yang lebih rumit. Belanja pertahanan pada tingkat tertentu dapat mendukung industri, teknologi, dan aktivitas ekonomi. Namun alokasi yang terlalu besar juga berpotensi mengurangi ruang investasi sipil.
Pada sisi lain, kajian mengenai perlindungan sosial Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengurangan kemiskinan membutuhkan belanja sosial yang memadai sekaligus tepat sasaran.
Jadi, persoalannya bukan sekadar mencari anggaran besar lalu memotongnya. Pertanyaan yang lebih penting apakah setiap rupiah benar-benar bekerja?
Efisiensi yang hanya mengejar angka penghematan bisa menciptakan masalah baru. Sebaliknya, mempertahankan anggaran tanpa mengukur hasil juga bukan kebijakan yang sehat.
Indonesia membutuhkan pertahanan kuat. Namun rakyat yang lapar, miskin, dan tertinggal juga menghadapi bentuk ketidakamanan yang nyata setiap hari.
Dua Ancaman, Satu Dompet Negara
Pemerintah kini menghadapi dua tuntutan sekaligus. Pertama, negara harus menjaga pertahanan di tengah lingkungan geopolitik yang terus berubah. Kedua, pemerintah harus mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Dave menilai dua kepentingan itu tidak seharusnya saling meniadakan. Komisi I DPR, katanya, akan mengawasi pembahasan anggaran agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan tersebut.
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Dave.
Musuh Negara Tidak Selalu Berseragam
Pernyataan Prabowo membuka perdebatan yang lebih besar daripada sekadar pemotongan anggaran.
Apa sebenarnya arti keamanan nasional? Apakah negara aman hanya ketika memiliki tentara kuat dan persenjataan modern?
Atau keamanan juga berarti rakyat bisa makan, bekerja, berobat, dan hidup tanpa terus dihantui kemiskinan? Jawabannya seharusnya tidak memaksa negara memilih salah satu.
Pertahanan melindungi kedaulatan dari ancaman luar. Kebijakan sosial menjaga masyarakat agar tidak runtuh dari dalam. Masalahnya muncul ketika efisiensi berubah menjadi pemotongan tanpa peta risiko.
Karena itu, jika pemerintah benar-benar ingin mengurangi anggaran pertahanan, publik berhak mengetahui pos mana yang dipangkas. Pemerintah juga perlu menjelaskan dampaknya terhadap modernisasi alutsista, kesiapan operasional, kesejahteraan prajurit, dan industri pertahanan.
Transparansi menjadi kunci sebab hemat bukan berarti asal potong. Efisiensi yang sehat membuang lemak tanpa ikut memotong otot.
Kenapa Ini Penting Buat Kamu?
Perdebatan anggaran pertahanan mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal sumber uangnya tetap sama yaitu, APBN.
Ketika pemerintah mengubah prioritas anggaran, dampaknya bisa menyentuh program sosial, lapangan kerja, pembangunan daerah, keamanan, hingga pelayanan publik.
Pada akhirnya, rakyat membutuhkan dua hal sekaligus negara yang mampu melindungi dan negara yang mampu menyejahterakan.
Prabowo kini membuka pintu untuk menghitung ulang prioritas itu. Tantangannya bukan menentukan apakah kemiskinan lebih penting daripada pertahanan.
Tantangannya jauh lebih sulit bagaimana mengalahkan kemiskinan tanpa membuat pertahanan kehilangan daya, dan bagaimana membangun pertahanan tanpa membuat kesejahteraan rakyat hanya kebagian sisa anggaran.
Karena negara yang kuat bukan hanya negara yang sulit diserang. Negara yang kuat juga negara yang rakyatnya tidak kalah setiap hari melawan kemiskinan. @teguh
