Data 1,2 juta warga miskin Jawa Tengah dibobol. Kasus ini memicu sorotan terhadap keamanan sistem digital pemerintah dan perlindungan data pribadi.
Tabooo.id: Jawa Tengah – Negara menyimpan data jutaan warga miskin untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Namun, seseorang justru memanfaatkan data itu demi keuntungan pribadi. Yang bocor bukan sekadar angka dalam server. Yang terancam adalah identitas jutaan warga yang paling rentan.
Kasus pembobolan data sekitar 1.239.573 warga miskin Jawa Tengah membuka pertanyaan besar. Seberapa kuat pemerintah melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan sendiri?
Pelaku Bobol Situs Dinsos Jateng
Patroli siber kepolisian mengungkap dugaan pencurian data pada Januari 2026. Penelusuran kemudian mengarah kepada Rahmat Nugroho.
Rahmat membobol laman resmi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ia mengambil data penerima bantuan sosial yang tersimpan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Data itu memuat nama lengkap, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, hingga status rumah tangga.
Sebagian besar pemilik data merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, dan bantuan iuran pemerintah.
Keuntungan Rp108 Juta Berujung Penjara
Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan Rahmat bersalah karena mencuri dan menyalahgunakan data sekitar 1,2 juta warga Jawa Tengah.
Rahmat memanfaatkan data tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp108 juta.
Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta, serta memerintahkan terdakwa tetap menjalani penahanan.
Dinsos Mengaku Terkejut
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah Elliya Ch mengaku baru mengetahui kasus itu setelah Polda Banten mengirimkan informasi pada Februari 2026.
Elliya membenarkan bahwa pelaku mengambil data warga miskin penerima berbagai program bantuan pemerintah.
“Kami juga kaget dan prihatin atas kejadian ini,” ujarnya.
Elliya menegaskan Dinas Sosial telah menerapkan prosedur keamanan dalam pengelolaan data. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Komdigi) Jawa Tengah untuk memperkuat sistem keamanan.
BSSN Dampingi Penguatan Sistem
Kepala Dinas Komdigi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut mendeteksi indikasi kebocoran tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian meminta asesmen dan pendampingan kepada BSSN.
Menurut Lilik, keamanan siber selalu berubah mengikuti perkembangan ancaman digital. Karena itu, pemerintah terus memperbarui sistem perlindungan setiap kali menemukan insiden baru.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola sekitar 400 domain website milik 50 organisasi perangkat daerah (OPD).
Lilik meminta seluruh OPD rutin memeriksa sistem, meningkatkan patroli siber, dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan. Salah satu tandanya ialah munculnya pop-up yang mengarah ke situs judi daring atau halaman asing lainnya.
Ombudsman: Publik Berhak Tahu
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menilai kasus ini menunjukkan sistem keamanan digital pemerintah masih lemah.
Ia meminta pemerintah segera memperkuat perlindungan seluruh situs yang menyimpan data masyarakat.
Farida juga mendorong pemerintah membuka informasi kepada publik secara transparan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan posko pengaduan bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan.
Perlindungan Data Belum Maksimal
Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdul Mufid, menilai kasus ini memperlihatkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-undang tersebut mewajibkan setiap pengelola data menjaga keamanan informasi masyarakat sekaligus menyiapkan mitigasi risiko apabila terjadi kebocoran.
Menurut Mufid, pemerintah juga wajib mengumumkan setiap insiden kebocoran data kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan pendampingan hukum, teknis, dan teknologi kepada warga yang terdampak.
Bukan Sekadar Peretasan
Kasus ini tidak berhenti pada vonis terhadap pelaku.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa keamanan digital pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Satu celah saja dapat membuka akses terhadap jutaan identitas warga.
Bagi penerima bantuan sosial, data pribadi bukan sekadar informasi administratif. Identitas itu dapat menjadi pintu masuk penipuan, penyalahgunaan identitas, hingga kejahatan digital lain yang sulit mereka lawan.
Negara tidak cukup hanya menyalurkan bantuan sosial. Negara juga harus menjaga setiap data yang dipercayakan masyarakat.
Sebab ketika data warga miskin berubah menjadi komoditas kejahatan, yang hilang bukan hanya keamanan digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara. @dimas
