Sekarang ketahanan pangan dibangun tapi petani menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Pupuk menjadi komponen biaya yang terus mengalami kenaikan. Benih juga membutuhkan modal lebih besar dibanding beberapa musim sebelumnya. Di saat yang sama, upah tenaga kerja ikut meningkat karena biaya hidup masyarakat terus bergerak naik.
Tabooo.id – Ketika pemerintah membangun ketahanan pangan disaat ini juga dibarengi kenaikan harga solar yang berimbas memperbesar ongkos pengolahan lahan sekaligus distribusi hasil panen. Belum termasuk biaya pestisida, irigasi, dan perawatan alat pertanian yang terus menggerus keuntungan.
Sejak awal musim tanam, petani sudah mengeluarkan modal dalam jumlah besar. Mereka harus membeli kebutuhan produksi jauh sebelum mengetahui apakah panen nanti berhasil atau justru gagal.
Tekanan itu semakin berat karena perubahan iklim mengubah pola bertani yang selama puluhan tahun menjadi pegangan. Musim hujan datang lebih lambat. Kemarau berlangsung lebih panjang. Banjir muncul ketika tanaman mulai memasuki masa pertumbuhan.
Akibatnya, risiko gagal panen terus meningkat. Namun keuntungan yang diterima petani tidak ikut bergerak secepat kenaikan biaya produksi.
Ironisnya, ruang publik lebih sering memperdebatkan harga beras di pasar daripada biaya yang harus ditanggung petani sejak hari pertama mereka mengolah sawah.
Ketahanan Pangan Tidak Bisa Berdiri di Atas Margin yang Tipis
Pemerintah sering menggunakan jumlah produksi nasional, stabilitas harga beras, dan cadangan pangan sebagai ukuran keberhasilan sektor pertanian.
Semua indikator itu memang penting. Namun angka-angka tersebut belum cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada gudang yang penuh.
Ketahanan pangan juga membutuhkan petani yang masih percaya bahwa bertani mampu memberikan kehidupan yang layak.
Ketika keuntungan terus menyusut, sebagian petani mulai meninggalkan lahan pertanian. Sebagian lainnya memilih menjual sawah karena pekerjaan itu tidak lagi mampu menopang kebutuhan keluarga.
Situasi tersebut memunculkan persoalan baru. Jika generasi muda ikut meninggalkan sektor pertanian, siapa yang akan menanam padi sepuluh atau dua puluh tahun mendatang?
Pertanyaan itu mulai mengkhawatirkan banyak akademisi.
“Regenerasi petani menjadi tantangan besar Indonesia. Anak-anak muda tidak akan tertarik masuk sektor pertanian apabila pertanian tidak mampu memberikan kesejahteraan.”
— Arif Satria dalam berbagai forum pembangunan pertanian sepanjang 2024–2025.
Ucapan tersebut bukan sekadar prediksi dan Fenomena itu sudah mulai terlihat di banyak daerah ketika usia petani terus bertambah, sementara jumlah petani muda justru semakin sedikit.
Petani Tidak Sedang Meminta Belas Kasihan
Banyak orang mengira petani hanya membutuhkan bantuan pemerintah. Padahal, sebagian besar petani tidak meminta belas kasihan.
Mereka menginginkan harga yang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang wajar.
Keuntungan yang sehat memungkinkan mereka membeli pupuk untuk musim berikutnya. Pendapatan yang layak juga memberi ruang bagi keluarga petani menyekolahkan anak, memperbaiki alat pertanian, hingga bertahan ketika musim gagal panen datang.
Sebaliknya, keuntungan yang terus menipis membuat banyak petani mengambil keputusan sulit. Ada yang menjual lahan, Ada yang beralih profesi.
Tidak sedikit pula yang membiarkan sawah berubah menjadi kawasan permukiman atau bangunan komersial.
Perubahan itu memang berlangsung perlahan. Namun dampaknya bisa bertahan selama puluhan tahun.
Harga Gabah Hanya Satu Bagian dari Persoalan Besar
Ekonom pertanian Bustanul Arifin berulang kali mengingatkan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh harga jual gabah. Pemerintah juga perlu memperbaiki keseluruhan ekosistem pertanian, mulai dari akses pupuk, pembiayaan, teknologi, irigasi, distribusi, hingga kepastian pasar.
Pandangan itu menunjukkan bahwa kenaikan HPP memang penting. Namun kebijakan harga tidak akan cukup apabila biaya produksi terus meningkat tanpa kendali.
Di sisi lain, rantai distribusi yang panjang juga mengurangi keuntungan yang seharusnya diterima petani.
Artinya, solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada angka Rp6.500 atau Rp7.000 per kilogram.
Indonesia membutuhkan sistem pertanian yang mampu memberikan kepastian ekonomi bagi orang-orang yang mengolah sawah.
Evaluasi Kebijakan Harus Menyentuh Kehidupan Nyata
Selain meminta evaluasi HPP, Mukhamad Misbakhun juga mendorong Kementerian PPN/Bappenas memperkuat evaluasi terhadap berbagai Instruksi Presiden yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti pada laporan administratif.
“Evaluasi itu harus konkret, Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya,” ujar Misbakhun.
Pesan itu sesungguhnya sederhana.Dokumen perencanaan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan angka. Setiap program harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Kalau produksi meningkat tetapi kehidupan petani tetap berjalan di tempat, berarti kebijakan belum menyentuh akar persoalan.
Harga Beras Selalu Menjadi Berita, Kehidupan Petani Sering Terlupakan
Setiap kali harga beras naik, perhatian publik langsung tertuju pada inflasi. Pemerintah segera menggelar operasi pasar. Media ramai memberitakan kenaikan harga.
Masyarakat pun mulai menghitung ulang pengeluaran rumah tangga. Namun perhatian yang sama jarang muncul ketika petani menerima harga gabah yang tidak lagi sebanding dengan biaya produksi.
Padahal kedua persoalan tersebut saling berkaitan. Keuntungan yang terus menyusut membuat petani mengurangi investasi pada musim tanam berikutnya.
Produktivitas akhirnya menurun, Pasokan beras ikut terganggu dan Pada akhirnya, masyarakat kembali menghadapi kenaikan harga pangan.
Rantai itu terus berulang Karena itu, menjaga kesejahteraan petani bukan sekadar melindungi satu kelompok profesi. Langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi keamanan pangan nasional.
Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Ketahanan Hidup Petani
Ada ironi yang terus berulang dalam pembangunan pertanian Indonesia. Pemerintah terus mendorong petani meningkatkan produksi pangan. Pada saat yang sama, berbagai program meminta mereka menjaga sawah sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Bahkan, hampir setiap target swasembada selalu menempatkan petani sebagai aktor utama keberhasilan.
Ironisnya, perhatian terhadap kesejahteraan mereka justru sering datang belakangan. Inilah pola yang layak dipertanyakan dan Banyak pihak sibuk menghitung tonase beras.
Sebagian ekonom fokus membaca inflasi pangandan Pasar terus mengawasi pergerakan harga.
Sementara itu, petani setiap hari menghitung utang, biaya pupuk, cicilan alat pertanian, hingga kebutuhan sekolah anak. Ketahanan pangan memang membutuhkan produksi yang tinggi.
Namun produksi tidak akan bertahan tanpa petani yang merasa pekerjaannya memberi harapan. Sawah mampu menghasilkan gabah Tetapi hanya petani yang sejahtera yang sanggup menjaga sawah tetap hidup.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan sekadar apakah pemerintah akan menaikkan HPP menjadi Rp6.700 atau Rp7.000 per kilogram.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah Apakah Indonesia sedang membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan, atau hanya memperpanjang daya tahan petani untuk terus memikul beban yang semakin berat?. @teguh
