Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada sawah yang tetap hijau atau gudang beras yang penuh. Ketahanan pangan juga bergantung pada kesejahteraan petani. Karena itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah membuka evaluasi terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, negara harus memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak agar fondasi pangan nasional tetap kuat.
Tabooo.id: Misbakhun menyampaikan permintaan itu dalam keterangan tertulis pada Senin, 13/07/2026. Ia menilai pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan harga dengan kondisi riil di lapangan. Biaya produksi terus berubah, sementara harga gabah ikut bergerak mengikuti dinamika pasar. Tapi yang harus diingat juga adalah jangan sampai ketahanan pangan menjadi senjata untuk memeras keringat petani.
“Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak,” kata Misbakhun.
Pernyataan tersebut muncul saat Komisi XI DPR mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkuat arah pembangunan sektor pangan. Misbakhun meminta pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pangan nasional.
Harga Beli Tidak Boleh Tertinggal dari Biaya Produksi
Misbakhun menilai pemerintah perlu melihat persoalan pangan secara lebih utuh. Selama ini, perhatian sering tertuju pada stabilitas harga beras bagi konsumen. Namun, petani justru menghadapi kenaikan biaya pupuk, benih, pestisida, bahan bakar, hingga ongkos tenaga kerja.
Jika biaya produksi terus meningkat, sementara harga pembelian pemerintah tetap bertahan, keuntungan petani akan terus tergerus. Kondisi itu berpotensi menurunkan semangat petani untuk terus menanam.
“Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat,” ujar Misbakhun.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak cukup diukur dari jumlah produksi nasional. Negara juga harus memastikan petani menikmati hasil yang sepadan dengan kerja keras mereka.
Pakar: Ketahanan Pangan Berawal dari Petani yang Sejahtera
Pandangan Misbakhun sejalan dengan berbagai kajian akademik mengenai pembangunan pertanian.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Hermanto Siregar pernah menegaskan bahwa ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan. Petani harus memperoleh insentif ekonomi agar tetap memiliki motivasi untuk berproduksi,” ujar Hermanto dalam diskusi ketahanan pangan IPB pada 2024.
Ekonom pertanian IPB Prof. Dwi Andreas Santosa juga beberapa kali mengingatkan bahwa harga gabah memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
“Kalau bertani tidak lagi memberikan keuntungan, petani akan meninggalkan sawah. Dalam jangka panjang, produksi pangan nasional ikut terancam,” kata Dwi Andreas Santosa dalam diskusi pangan nasional 2024.
Pendapat para akademisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan harga tidak sekadar mengatur transaksi jual beli gabah. Kebijakan itu ikut menentukan masa depan produksi pangan Indonesia.
Bappenas Diminta Mengubah Cara Mengevaluasi Program
Selain membahas HPP gabah, Misbakhun juga meminta Bappenas memperbaiki sistem evaluasi berbagai Instruksi Presiden yang berkaitan dengan pembangunan nasional, termasuk sektor pangan.
Ia menilai evaluasi pemerintah selama ini masih terlalu berfokus pada laporan administratif. Padahal masyarakat membutuhkan ukuran keberhasilan yang benar-benar terlihat di lapangan.
“Evaluasi itu harus konkret. Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya. Dengan begitu, Bappenas bisa memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan,” tegas Misbakhun.
Menurutnya, evaluasi harus mengukur dampak nyata. Pemerintah perlu melihat apakah setiap program benar-benar meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ekonomi daerah, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Juga Menekankan Pentingnya Keuntungan Petani
Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berulang kali menegaskan bahwa petani harus memperoleh keuntungan agar ketahanan pangan dapat berjalan berkelanjutan.
“Petani harus untung. Negara tidak boleh membangun ketahanan pangan dengan membuat petani merugi,” kata Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pangan, 31 Januari 2024.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kesejahteraan petani mulai menjadi perhatian penting dalam kebijakan pangan nasional. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan evaluasi yang konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
Ketahanan Pangan Tidak Bisa Bertumpu pada Produksi Saja
Data produksi memang penting. Stok beras juga tetap harus terjaga. Namun, semua itu tidak akan bertahan lama jika petani terus menghadapi keuntungan yang semakin tipis.
Kebijakan harga yang adil akan menjaga minat petani untuk tetap menanam. Sebaliknya, harga yang tertinggal dari biaya produksi akan memperbesar risiko berkurangnya regenerasi petani dan menurunnya produktivitas pertanian.
Di banyak daerah, persoalan utama bukan lagi kemampuan petani menghasilkan padi. Persoalannya adalah apakah hasil panen masih mampu membiayai kehidupan keluarga mereka.
Ketika Kebijakan Bertemu Kenyataan
Permintaan DPR untuk mengevaluasi HPP gabah menunjukkan satu persoalan yang sering luput dalam diskusi pangan nasional. Negara kerap berbicara tentang swasembada, cadangan beras, hingga stabilitas harga. Namun, kesejahteraan petani masih sering menjadi variabel yang datang belakangan.
Padahal, ketahanan pangan bukan sekadar soal berapa juta ton beras berhasil dipanen setiap tahun. Ketahanan pangan juga berbicara tentang siapa yang tetap mau menanam ketika biaya terus naik, cuaca semakin sulit diprediksi, dan keuntungan semakin menipis.
Jika negara ingin membangun ketahanan pangan yang kokoh, kebijakan harga harus memberi kepastian kepada petani. Sebab, tidak ada sistem pangan yang mampu bertahan lama ketika pelaku utamanya terus menanggung beban paling besar.
Produksi dapat meningkat dalam satu musim. Namun, kepercayaan petani kepada negara membutuhkan keberpihakan yang nyata. Di situlah masa depan ketahanan pangan Indonesia sebenarnya dipertaruhkan. @teguh
