Ribuan mahasiswa memadati Kepung Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/06/2026). Mereka datang dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa dengan satu tujuan yang sama mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi berbagai kebijakan yang mereka nilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Tabooo.id: Suara orasi bergema dari atas mobil komando. Spanduk tuntutan membentang di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Sementara massa terus bertambah hingga memenuhi ruas jalan arah Slipi. Di tengah panasnya suhu politik nasional, mahasiswa Kepung DPR/MPR RI unruk menghidupkan satu simbol yang pernah mengguncang sejarah Indonesia yaitu, Tritura.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya demonstrasi rutin mahasiswa. Namun bagi para peserta aksi, ini adalah peringatan bahwa keresahan publik mulai menemukan jalannya kembali ke jalanan.
Tritura Versi 2026
Mahasiswa Universitas Trisakti mengusung konsep “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Arief, menjelaskan bahwa gerakan tersebut membawa tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat publik, serta pengembalian supremasi sipil.
Menurut Arief, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini masih jauh dari harapan.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), memperluas akses BBM subsidi, dan menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mereka juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
“Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik,” tegas Arief dalam orasinya.
Selain itu, tujuan mahasiswa kepung DPR/MPR RI menuntut pemerintah mengembalikan supremasi sipil dengan menolak UU Polri, menghentikan tindakan represif aparat, membebaskan tahanan politik, menolak militerisme di ruang sipil, dan mengevaluasi berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Mahasiswa Desak Audit Program Pemerintah
Tidak hanya Trisakti, mahasiswa Universitas Esa Unggul juga membawa serangkaian tuntutan yang berfokus pada pengawasan anggaran negara dan fungsi kontrol DPR.
Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Sondakh, mengatakan mahasiswa telah melakukan konsolidasi selama sepekan sebelum turun ke jalan dan hari ini mahasiswa kepung DPR/MPR RI.
Menurut David, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap program-program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Mahasiswa meminta pemerintah mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga Program Koperasi Desa Merah Putih.
“Termasuk MBG, Kopdes Merah Putih. Evaluasi semua yang bisa dievaluasi,” kata David.
Selain audit program pemerintah, mahasiswa juga mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Mereka menilai parlemen harus lebih aktif mengawasi penggunaan anggaran negara dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan publik.
Jalan Gatot Subroto Lumpuh
Meningkatnya jumlah massa membuat aparat menutup sementara Jalan Gatot Subroto arah Slipi sekitar pukul 16.10 WIB.
Petugas mengalihkan arus kendaraan dari Semanggi menuju Slipi melalui Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, hingga kawasan Palmerah.
Sekitar pukul 16.15 WIB, mahasiswa mulai menyampaikan orasi secara bergantian.
Mereka berdiri di atas dua mobil komando yang terparkir tepat di depan gerbang utama DPR.
Sementara itu, puluhan personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi.
Meski berlangsung dengan pengamanan ketat, mahasiswa tetap menyuarakan tuntutan mereka secara bergantian.
Mana Pimpinan DPR?
Salah satu tuntutan utama massa adalah bertemu langsung dengan pimpinan DPR RI.
Orator dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berulang kali meminta pimpinan parlemen keluar dari gedung dan mendengar aspirasi mahasiswa secara langsung.
“Kami minta perwakilan DPR menemui kami. Kami minta kami bisa diterima pimpinan DPR,” teriak salah satu orator.
Tak lama kemudian, suara massa semakin lantang.
“Mana pimpinan DPR itu kawan-kawan?” teriak orator yang langsung disambut sorakan ribuan peserta aksi.
Sementara itu, orator dari Universitas Trisakti menyoroti berbagai program pemerintah yang selama ini mengklaim berpihak kepada rakyat.
Namun menurutnya, masyarakat belum merasakan manfaat yang dijanjikan.
“Mana kemaslahatan itu? Tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada rakyat luas!” serunya.
Ia juga mempertanyakan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Mana yang katanya berpihak kepada rakyat kecil? Mana yang katanya mendorong ekonomi? Ekonomi bukan masalah matematika. Ekonomi adalah masalah kemaslahatan bersama!” tegasnya.
DPR Akhirnya Turun Temui Mahasiswa
Menjelang malam, tekanan massa akhirnya mendapat respons.
Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, keluar dari Gedung DPR untuk menemui mahasiswa di luar kompleks parlemen.
Sebelumnya, keduanya menerima perwakilan mahasiswa dalam audiensi tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam.
Setelah menyelesaikan pertemuan, Dasco dan Saan berjalan menuju lokasi aksi bersama sejumlah mahasiswa.
Dalam perjalanan menuju titik demonstrasi, beberapa mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPR, termasuk persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
Saat keduanya tiba di lokasi, massa langsung meminta mereka menyampaikan hasil audiensi secara terbuka.
“Kami ini teman-teman mendengarkan langsung,” ujar seorang mahasiswa dari atas mobil komando.
Dasco dan Saan kemudian naik ke atas mobil komando dan menyampaikan hasil pertemuan kepada ribuan mahasiswa yang masih bertahan di depan gerbang DPR.
Alarm Politik dari Jalanan
Pengamat politik dari Universitas Indonesia menilai demonstrasi mahasiswa selalu menjadi indikator penting untuk membaca kondisi demokrasi.
Ketika mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan yang luas, situasi itu biasanya menunjukkan adanya jarak antara kebijakan negara dan harapan masyarakat.
Sosiolog Musni Umar pernah mengingatkan bahwa tuntutan supremasi sipil sering menguat ketika masyarakat mulai khawatir terhadap perluasan pengaruh kekuasaan di ruang sipil.
Sementara mantan aktivis Reformasi 1998, Ray Rangkuti, berulang kali menyebut gerakan mahasiswa sebagai salah satu mekanisme koreksi dalam demokrasi.
Menurutnya, suara mahasiswa sering muncul ketika publik merasa saluran formal pengawasan tidak berjalan maksimal.
Ini Bukan Sekadar Demonstrasi
Aksi di depan DPR hari ini bukan hanya soal harga BBM, Program Makan Bergizi Gratis, UU Polri, atau Proyek Strategis Nasional.
Di balik ribuan mahasiswa yang memenuhi jalanan Senayan, terdapat pesan yang lebih besar tentang akuntabilitas, pengawasan, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Mahasiswa sedang mengirim sinyal bahwa masyarakat ingin melihat kebijakan yang lebih transparan, komunikasi yang lebih jujur, dan fungsi pengawasan yang benar-benar bekerja.
Ini bukan sekadar demonstrasi tapi Ini adalah cermin yang memperlihatkan hubungan antara rakyat dan kekuasaan.
Ketika mahasiswa kembali menghidupkan Tritura di tahun 2026, yang sedang mereka pertanyakan bukan hanya satu program atau satu undang-undang. Mereka sedang mempertanyakan arah perjalanan demokrasi itu sendiri.
Dan seperti yang berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia, suara dari jalanan sering kali menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu didengar lebih serius oleh para pengambil keputusan. @teguh
