Primordialisme tak lagi sekadar identitas budaya. Ketika kedekatan mengalahkan kompetensi, meritokrasi melemah dan demokrasi menghadapi ujian serius.
Tabooo.id – Di banyak ruang publik, kita sering mendengar satu kalimat yang terdengar sederhana: “Yang penting orang kita.”
Kalimat itu muncul saat pemilihan pemimpin, perekrutan pegawai, pembagian proyek, bahkan dalam urusan bisnis sehari-hari. Sekilas, tidak ada yang salah. Setiap kelompok memang cenderung mempercayai orang yang mereka kenal. Namun, persoalannya muncul ketika kedekatan identitas mulai mengalahkan kompetensi.
Di titik itulah primordialisme berubah dari sekadar ikatan sosial menjadi kekuatan ekonomi-politik yang nyata.
Banyak orang pernah percaya bahwa modernisasi akan mengikis loyalitas tradisional. Demokrasi dianggap mampu membuka ruang kompetisi yang setara. Sementara itu, kapitalisme diyakini mendorong efisiensi dan profesionalisme. Namun, kenyataan bergerak ke arah yang berbeda.
Sebaliknya, identitas kesukuan, kekerabatan, kedaerahan, dan jaringan kelompok justru menemukan panggung baru. Identitas tidak lagi hanya menjadi penanda budaya. Kini, identitas juga sering menjadi alat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan, peluang ekonomi, dan sumber daya publik.
Karena itu, banyak keputusan penting tidak selalu lahir dari pertimbangan kemampuan. Dalam beberapa kasus, kedekatan justru menjadi faktor yang lebih menentukan.
Solidaritas yang Awalnya Menyatukan
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak abad ke-14, Ibn Khaldun telah menjelaskan konsep ‘asabiyah atau solidaritas kelompok. Menurutnya, setiap kelompok memiliki ikatan yang mampu menyatukan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama.
Pada tahap awal, solidaritas memiliki fungsi yang positif. Solidaritas menciptakan rasa percaya. Selain itu, solidaritas memperkuat kerja sama. Bahkan, solidaritas membantu kelompok bertahan saat menghadapi tekanan ekonomi maupun politik.
Karena adanya kepercayaan tersebut, banyak komunitas berhasil membangun jaringan usaha yang kuat. Mereka saling membantu, saling membuka peluang, dan saling menopang ketika menghadapi kesulitan.
Dalam teori modern, Robert Putnam menyebut kondisi ini sebagai social capital atau modal sosial. Modal sosial memperkuat kolaborasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi biasanya lebih mudah berkembang dibandingkan masyarakat yang dipenuhi kecurigaan.
Namun, setiap kekuatan selalu memiliki sisi gelap.
Ketika solidaritas berubah menjadi eksklusivitas, masalah mulai muncul. Kelompok yang awalnya terbuka perlahan membangun pagar. Mereka mulai membatasi akses bagi orang di luar lingkaran. Akibatnya, kesempatan tidak lagi beredar secara merata.
Di sinilah primordialisme mulai bergeser dari perekat sosial menjadi alat distribusi privilese.
Dari Modal Sosial Menjadi Modal Kekuasaan
Karena itu, orang yang berada di dalam jaringan tertentu sering memperoleh keuntungan lebih besar. Mereka lebih mudah mengakses informasi. Mereka lebih cepat mendapatkan peluang, dan mereka juga lebih dekat dengan sumber daya ekonomi maupun politik.
Sebaliknya, mereka yang berada di luar jaringan harus bekerja lebih keras untuk mencapai posisi yang sama.
Akibatnya, kompetisi tidak lagi berlangsung secara terbuka. Kompetisi berubah menjadi arena yang semakin tertutup. Orang tidak hanya bersaing dengan kemampuan. Mereka juga harus bersaing dengan jaringan yang telah menguasai akses sejak awal.
Pada titik tersebut, primordialisme menjelma menjadi praktik social closure atau penutupan akses sosial. Kelompok tertentu mempertahankan peluang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, kelompok lain menghadapi hambatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata.
Saat Meritokrasi Mulai Kehilangan Tempat
Masalah terbesar muncul ketika praktik itu merambah institusi publik.
Ketika proyek diberikan karena kesamaan identitas, meritokrasi mulai melemah. Ketika jabatan diberikan karena hubungan keluarga, profesionalisme ikut tergeru, dan ketika peluang usaha hanya berputar dalam lingkaran tertentu, persaingan sehat kehilangan maknanya.
Akibatnya, prestasi tidak lagi menjadi ukuran utama. Kompetensi kehilangan nilai tawarnya. Sebaliknya, kedekatan sosial justru menjadi mata uang yang lebih berharga.
Padahal, masyarakat modern berdiri di atas prinsip meritokrasi. Sistem ini memberi ruang kepada siapa pun untuk maju berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi. Melalui mekanisme tersebut, talenta terbaik dapat muncul tanpa terhalang faktor asal-usul.
Namun, jika identitas lebih menentukan daripada kualitas, maka talenta terbaik sering tersingkir sebelum mendapat kesempatan.
Lebih jauh lagi, dampaknya tidak berhenti pada individu. Birokrasi menjadi kurang profesional. Dunia usaha kehilangan daya saing. Inovasi berjalan lebih lambat. Sementara itu, mobilitas sosial ikut tersendat karena akses terhadap peluang semakin bergantung pada kedekatan, bukan kemampuan.
Ketika Politik Menjual Identitas
Persoalan menjadi semakin rumit saat primordialisme bertemu politik identitas.
Dalam kondisi tersebut, identitas tidak lagi berfungsi sebagai sumber solidaritas. Sebaliknya, identitas berubah menjadi alat mobilisasi politik.
Karena itu, sebagian pemilih tidak lagi memilih berdasarkan program. Mereka memilih berdasarkan kesamaan kelompok. Mereka mencari figur yang dianggap mewakili identitas mereka.
Akibatnya, ruang publik dipenuhi sentimen “kami” dan “mereka”. Debat kebijakan kehilangan panggung. Sementara itu, kualitas gagasan sering kalah oleh kekuatan simbol identitas.
Padahal, demokrasi membutuhkan kompetisi ide. Demokrasi membutuhkan pertarungan program. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, bukan sekadar mewakili kelompok tertentu.
Jika identitas terus mendominasi, maka demokrasi berisiko berubah menjadi kontestasi antarkelompok yang miskin gagasan.
Membangun Meritokrasi yang Inklusif
Tentu saja, Indonesia tidak perlu menghapus identitas primordial. Langkah itu mustahil dilakukan. Lagi pula, identitas merupakan bagian alami dari kehidupan manusia.
Yang perlu dilakukan adalah memastikan identitas tidak menjadi alat eksklusif untuk menguasai sumber daya.
Karena itu, negara harus memperkuat sistem yang adil. Perekrutan birokrasi harus berbasis kompetensi. Distribusi anggaran publik harus berlangsung transparan. Dunia usaha harus menjunjung profesionalisme. Selain itu, lembaga pendidikan perlu menanamkan budaya prestasi sejak dini.
Dengan cara itu, solidaritas kelompok tetap dapat hidup tanpa merusak keadilan sosial.
Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh kuatnya ikatan primordial semata. Sebaliknya, kemajuan ditentukan oleh kemampuan mengubah solidaritas menjadi energi produktif yang membuka peluang bagi semua orang.
Bangsa besar tidak bertanya siapa orang tuamu, dari daerah mana kamu berasal, atau kelompok apa yang kamu wakili.
Bangsa besar bertanya satu hal yang jauh lebih penting apa yang mampu kamu berikan untuk masyarakat.
Dan ketika identitas mulai mengalahkan kompetensi, yang terancam bukan hanya meritokrasi. Yang terancam adalah masa depan bangsa itu sendiri.
Jika nama keluarga membuka lebih banyak pintu daripada kemampuan, maka yang sedang tumbuh bukan keadilan, melainkan aristokrasi dalam wajah yang baru. @dimas
