Raden Mas Soerjapranata lahir dekat takhta, tapi hidupnya justru bergerak menjauh dari kenyamanan istana. Ia punya darah priyayi, akses pendidikan elite, dan jalan aman menuju birokrasi kolonial. Tapi ia memilih buruh, tani, pemogokan, penjara, dan sejarah yang lebih keras daripada gelar bangsawan.
Tabooo.id – Ada bangsawan yang lahir dekat singgasana, lalu menghabiskan hidup untuk menjaga jarak dari kekuasaan.
Tapi ia mengambil arah lain.
Soerjapranata lebih memilih buruh, tani, dan konflik. Dari lantai pabrik gula sampai barisan pemogokan, Ia membuat Belanda gerah dan elite politik tak nyaman. Sejarah buruh Indonesia tidak mengenalnya sebagai priyayi manis, melainkan salah satu nama paling keras dalam perlawanan kelas pekerja.
Orang Belanda menjulukinya De Stakingskoning alias Raja Mogok.
Julukan itu terdengar seperti gelar jalanan. Tapi di baliknya, ada kisah seorang ningrat yang membongkar satu hal pahit, bahwa darah biru tidak otomatis duduk manis dan melangit di kursi kebangsawanannya. Namun, ada dari mereka yang melihat penderitaan rakyat dan membela mereka, meski harus keluar menjauh dari istana.
Lahir Dekat Takhta, Tapi Tidak Tunduk pada Takhta
Soerjapranata lahir pada 11 Januari 1871 di lingkungan Pakualaman, Yogyakarta. Nama kecilnya Iskandar.
Ia bukan anak sembarangan dalam struktur bangsawan Jawa. Ayahnya, KPH Surjaningrat, merupakan putra tertua Pakualam III. Secara silsilah, keluarganya berada sangat dekat dengan garis kekuasaan.
Namun sejarah keluarga itu tidak berjalan lurus.
Hak takhta ayahnya batal karena penyakit mata yang menyebabkan kebutaan. Dari sana, keluarga Surjaningrat terdorong keluar dari pusat kekuasaan istana yang paling inti.
Kadang jarak dari singgasana justru memberi seseorang pandangan lebih jernih.
Soerjapranata tumbuh sebagai bangsawan, tapi tidak sepenuhnya terpenjara oleh kenyamanan bangsawan. Di rumah yang sama, lahir pula adiknya, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang kelak masyarakat mengenalnya sebagai Ki Hajar Dewantara.
Dua saudara itu mengambil jalan berbeda, tapi punya akar kegelisahan yang sama, bahwa kekuasaan tidak boleh terus menerus mengkerdilkan rakyat.
Pendidikan Elite Tidak Membuatnya Jinak
Sebagai anak bangsawan tinggi, pemerintah kolonial memberi Soerjapranata status sosial yang setara dengan orang Eropa. Status itu membuka pintu ke Europeesche Lagere School, sebuah sekolah elite yang tidak sembarang anak bumiputera bisa memasukinya.
Ia kemudian mengambil Klein Ambtenaren Cursus, jalur pendidikan administrasi untuk calon pegawai.
Di atas kertas, hidupnya sudah punya jalur yang aman.
Sekolah elite. Status priyayi. Akses birokrasi. Kedekatan dengan istana. Semua cukup untuk membuat seseorang menjadi bagian dari mesin kolonial yang terhormat.
Tapi Soerjapranata bukan tipe manusia yang betah hanya karena kursinya empuk.
Ia masuk birokrasi, lalu melihat langsung penghinaan rasial yang bekerja di dalamnya. Di Tuban, saat bekerja di kantor kontrolir, konon, ia pernah menempeleng pejabat Belanda yang menghina pegawai bumiputera.
Akibatnya jelas. Ia memperoleh sanksi pemecatan.
Banyak orang akan menyebut tindakan itu gegabah. Tapi di sana, watak politik Soerjapranata mulai terlihat. Ia tidak selalu sabar dengan ketidakadilan yang bertopeng dengan aturan kantor.
Ada orang yang membaca penghinaan sebagai risiko pekerjaan. Tapi, Soerjapranata membacanya sebagai batas yang harus ia lawan.
Dari Istana ke Ladang, Ia Melihat Mesin Eksploitasi
Setelah keluar dari dinas kolonial, Soerjapranata kembali ke Yogyakarta. Lingkungan Pakualaman memberinya tempat sebagai wedana sentana berpangkat panji, kepala bagian administrasi istana.
Namun hidupnya tidak berhenti di sana.
Pemerintah kolonial kemudian mengirimnya belajar ke Middelbare Landbouw School di Buitenzorg, sekarang Bogor. Ia menyelesaikan pendidikan pertanian pada 1907. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai pegawai penyuluhan pertanian di Batur, Dieng, Wonosobo.
Di sinilah pandangannya makin tajam.
Soerjapranata tidak hanya melihat rakyat sebagai angka dalam laporan. Ia melihat petani, buruh tani, perkebunan, sewa tanah, dan logika ekonomi kolonial yang menekan dari banyak arah.
Industri perkebunan tidak hanya membutuhkan tanah. Ia juga membutuhkan tubuh manusia yang murah, patuh, dan mudah tergantikan.
Soerjapranata memahami itu bukan sekadar dari teori di ruang kuliah. Tapi, ia melihatnya secara langsung dari dekat.
Bau tanah, laporan panen, pengawasan kebun, dan wajah petani yang harus tunduk pada sistem sewa yang tidak mereka kendalikan. Semua itu mengubahnya.
Saat Soerjapranata Merobek Ijazahnya
Titik balik besar datang pada 1914.
Saat itu, pemerintah kolonial memecat seorang Asisten Wedana Temanggung, karena menjadi anggota Sarekat Islam. Bagi mereka, keterlibatan dalam organisasi politik bumiputera bisa menjadi gangguan.
Bagi Soerjapranata, itu penghinaan.
Ia pun melabrak Asisten Residen Banyumas dan memprotes keputusan tersebut. Perdebatan itu tidak berakhir sebagai dialog manis. Ia justru sampai pada kesimpulan pahit, yaitu hukum kolonial hanya terlihat rapi selama tidak mengancam kepentingan kolonial.
Lalu, Soerjapranata mengeluarkan ijazah MLS Bogor dan surat pengangkatannya sebagai pejabat dinas pertanian. Ia merobek dokumen itu di hadapan pejabat Belanda.
Itu bukan sekadar drama, tapi sebuak aksi pemutusan hubungan.
Sejak saat itu, ia bersumpah tidak lagi mengabdi kepada administrasi Hindia Belanda. Empat tahun kemudian, ia juga menolak kursi Volksraad, lembaga perwakilan bentukan Belanda.
Padahal, ia punya semua syarat untuk masuk sistem. Tapi, Soerjapranata memilih keluar, karena tahu sistem itu tidak untuk membebaskan rakyat.
Boedi Oetomo Terlalu Sopan untuk Kemarahannya
Sebelum menjadi tokoh buruh militan, Soerjapranata sempat bergerak di Boedi Oetomo. Ia bahkan mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris Pengurus Besar organisasi tersebut di Yogyakarta.
Ia juga merintis beberapa lembaga sosial dan ekonomi. Ada Mardi Kaskaya, koperasi simpan-pinjam untuk membantu keluarga Pakualaman dan rakyat sekitar dari jeratan lintah darat. Ada pula Societeit Soetrohardjo, ruang diskusi sosial dan intelektual.
Pada 1912, ia ikut merintis maskapai asuransi jiwa bumiputera yang kelak menjadi bagian penting dari sejarah Bumi Putera.
Namun Boedi Oetomo terasa terlalu lamban baginya.
Organisasi itu penting dalam sejarah kebangkitan nasional. Tapi bagi Soerjapranata, geraknya terlalu elitis dan terlalu dekat dengan dunia priyayi berpendidikan.
Soerjapranata mencari basis perjuangan yang lebih dekat dengan hidup rakyat. Bukan hanya ruang rapat, atau sekadar pidato kemajuan, melainkan buruh, tani, dan orang-orang yang langsung merasakan tekanan kolonial. Ia ingin perjuangan menyentuh urusan paling nyata, tentang perut, upah, tanah, dan penghinaan sosial yang terlalu lama terlihat biasa.
Maka ia keluar dari Boedi Oetomo pada 1913 dan masuk lebih dalam ke Sarekat Islam. Di fase ini, hidupnya bergerak dari ruang rapat priyayi menuju lantai pabrik dan ladang tebu.
Ketika Buruh Gula Menemukan Suara
Akhir Perang Dunia I membawa tekanan besar bagi Hindia Belanda. Industri gula kolonial menjadi salah satu tulang punggung ekonomi, tapi buruh dan petani menanggung beban berat.
Upah rendah. Sewa tanah tidak layak. Jam kerja panjang. Ketimpangan rasial terlihat vulgar.
Di tengah keadaan itu, Soerjapranata tidak hanya memberi pidato. Ia mengorganisasi.
Pada Agustus 1918, setelah kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan, Yogyakarta, ia mendirikan Arbeidsleger atau Tentara Buruh. Organisasi ini awalnya membantu buruh yang kehilangan pekerjaan karena melawan majikan.
Namun bantuan saja tidak cukup.
Pada November 1918, ia mendirikan Personeel Fabrieks Bond, serikat buruh industri gula yang lebih agresif. Dari sini, namanya mulai benar-benar mengganggu kolonial.
PFB berkembang cepat. Dari ratusan anggota di Yogyakarta, gerakan ini meluas hingga puluhan cabang di Jawa. Buruh pabrik gula, teknisi, tukang, juru tulis, dan pekerja tetap masuk ke dalam barisan.
Mereka menuntut kenaikan upah, sewa tanah yang lebih adil, persamaan hak antara pekerja bumiputera dan pekerja Belanda, jam kerja delapan jam, hari libur mingguan, dan pembayaran lembur.
Hari ini tuntutan itu terdengar wajar. Pada masa itu, tuntutan semacam itu cukup untuk membuat kekuasaan kolonial berkeringat.
Raja Mogok Bukan Gelar Romantis
Soerjapranata mendapat julukan sebagai Raja Mogok, karena ia memimpin pemogokan buruh secara masif.
Ia bergerak dari satu pabrik gula ke pabrik berikutnya, menemui pekerja tanpa jarak priyayi. Di hadapan buruh, ia tidak menawarkan belas kasihan, melainkan keberanian untuk membaca nasib sebagai sesuatu yang harus mereka lawan.
Orang-orang yang lama harus tunduk, mulai melihat bahwa kewajaran seringkali hanya nama lain dari penindasan yang terlalu lama mereka biarkan.
Namun gelar Raja Mogok tidak boleh terlalu teromantisasi. Karena itu bukan gaya.
Mogok adalah senjata terakhir dari orang yang suaranya tidak pernah dianggap cukup penting.
Buruh tidak punya istana. Tidak punya kantor redaksi besar. Pun tidak ada akses pejabat. Yang mereka punya hanya tenaga kerja.
Ketika tenaga itu berhenti, barulah penguasa sadar bahwa mesin ekonomi tidak bergerak sendiri.
Di situlah kekuatan Soerjapranata. Ia membuat buruh melihat bahwa mereka bukan sekadar tangan murah. Mereka bagian inti dari ekonomi kolonial.
Tanpa buruh, kapitalisme perkebunan hanya tinggal bangunan pabrik yang sunyi.
Sarekat Buruh, Perpecahan, dan Politik yang Tidak Pernah Bersih
Pada 1919, Soerjapranata ikut memprakarsai Persatuan Pergerakan Kaum Buruh sebagai federasi nasional serikat pekerja di Hindia Belanda.
Di dalamnya ada berbagai arus ideologi. Semaoen memimpin sebagai ketua. Soerjapranata menjadi wakil ketua. Haji Agus Salim menjadi sekretaris.
Secara angka, gerakan ini besar. Puluhan serikat buruh terhubung. Puluhan ribu anggota berada di bawah koordinasi.
Tapi gerakan besar hampir selalu membawa ketegangan besar.
PPKB kemudian pecah karena perbedaan arah ideologi. Faksi Yogyakarta yang dekat dengan Soerjapranata, Agus Salim, dan Abdoel Moeis membawa warna nasionalis-keislaman. Faksi Semarang yang dekat dengan Semaoen dan Alimin bergerak dengan garis Marxis lebih radikal.
Di sinilah citra pahlawan sering terlalu terlihat sederhana. Tokoh pergerakan dianggap selalu satu suara untuk melawan kolonial. Faktanya, mereka juga bertengkar, saling curiga, berebut arah, dan kadang gagal menjaga rumah pergerakan untuk tetap utuh.
Soerjapranata hidup di dalam kerumitan itu. Ia bukan patung museum yang selalu benar. Ia manusia politik yang bekerja di tengah konflik, ego, ideologi, dan tekanan kolonial.
Pemogokan Pegadaian dan Harga Solidaritas
Pada 1922, Soerjapranata memimpin pemogokan besar pegawai rumah gadai pemerintah kolonial. Aksi ini muncul setelah seorang pengawas Belanda menghina pegawai bumiputera yang secara pangkat lebih tinggi.
Penghinaan itu menyulut solidaritas.
Sekitar 3.000 pekerja pegadaian di Jawa mengikuti aksi mogok. Pemerintah kolonial merespons dengan cara yang bisa ditebak, yaitu pemecatan massal dan penangkapan aktivis.
Di sinilah Soerjapranata kembali menunjukkan bahwa perjuangan buruh bukan hanya soal pidato heroik.
Bersama Ki Hajar Dewantara, ia mendirikan Komite Hidup Merdeka untuk membantu keluarga buruh yang kehilangan penghasilan. Mereka mengumpulkan dana publik agar para buruh dan keluarganya tetap bisa bertahan.
Ada detail yang sering hilang dari kisah besar pemogokan, yakni setelah spanduk diturunkan dan massa bubar, ada dapur yang tetap harus menyala.
Anak-anak buruh tetap perlu makan.
Istri para pekerja tetap harus menghadapi hari berikutnya.
Solidaritas diuji bukan saat massa berteriak bersama, tapi saat konsekuensi mulai datang satu per satu.
Penjara Kolonial dan Tubuh yang Mulai Membayar Harga
Belanda tidak membiarkan Soerjapranata bergerak terlalu lama tanpa hukuman.
Ia berkali-kali masuk penjara. Pada 1923, ia dihukum tiga bulan di Malang karena tuduhan agitasi buruh. Pada 1926, ia dihukum enam bulan di Semarang karena pidato politik yang dianggap menyebarkan kebencian.
Hukuman paling berat datang pada 1933 sampai 1935. Ia dijebloskan ke Penjara Sukamiskin, Bandung, selama 16 bulan karena delik pers.
Kesalahannya adalah menulis dan menerbitkan buku ensiklopedia perjuangan sosialisme dengan bahasa sederhana agar rakyat jelata bisa memahami kejahatan kapitalisme dan imperialisme.
Bagi kolonial, rakyat yang paham terlalu banyak adalah masalah.
Buku itupun dilarang. Salinannya disita.
Penjara Sukamiskin memperburuk kondisi fisiknya. Sel lembap dan usia yang makin tua membuat tubuhnya menanggung biaya dari keputusan politik yang panjang.
Sejarah sering memajang keberanian sebagai pose gagah. Padahal keberanian juga bisa berarti punggung yang makin sakit, napas yang makin berat, dan tubuh yang tidak lagi pulih seperti dulu.
Etika yang Terlalu Keras untuk Politik Partai
Pada 1933, Soerjapranata menghadapi ujian lain. Kali ini bukan dari Belanda, tapi dari dalam gerakan sendiri.
Ia bersama Dr. Sukiman Wiryosanjoyo membongkar skandal korupsi dana serikat pekerja yang menyeret Martohadireyo, salah satu tokoh penting dalam organisasi pegawai pegadaian dan kader Sarekat Islam.
Soerjapranata menuntut pembersihan internal.
Namun H.O.S. Tjokroaminoto melihat langkah itu sebagai pelanggaran adab partai dan ancaman bagi soliditas organisasi. Akhirnya Soerjapranata dan Sukiman dipecat melalui mekanisme kongres.
Mereka diminta meminta maaf secara terbuka agar pemecatan itu dicabut.
Soerjapranata menolak. Baginya, kesalahan tidak butuh taktik untuk dibetulkan. Kesalahan harus dibetulkan.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi dalam politik, kesederhanaan moral sering menjadi barang paling menyulitkan.
KH. Agus Salim pernah menilai watak Soerjapranata sebagai orang yang cepat naik pitam karena kemurnian pikirannya.
Itu pujian sekaligus peringatan.
Karena orang yang terlalu bersih secara etika sering sulit bertahan dalam organisasi yang penuh kompromi.
Masa Senja Seorang Raja Mogok
Setelah Indonesia merdeka, Soerjapranata perlahan menarik diri dari politik praktis. Pada 1949, keterbatasan fisik membuatnya tidak lagi bergerak seperti masa mudanya.
Ia mengalihkan perhatian pada pendidikan.
Di sekolah Adhi Dharma yang ia dirikan, anak-anak buruh tani dan buruh pabrik mendapat akses belajar. Bagi Soerjapranata, pendidikan bukan akses mewah untuk kalangan atas. Pendidikan harus menjadi jalan bagi rakyat kecil untuk memahami dunia yang menekan mereka.
Di sinilah hidupnya seolah melingkar.
Dari bangsawan yang mendapat pendidikan elite, ia berakhir sebagai orang yang ingin membuka pendidikan bagi mereka yang selama ini dijauhkan dari kesempatan.
Ia wafat di Cimahi, Jawa Barat, pada 15 Oktober 1959 dalam usia 88 tahun. Jenazahnya dibawa ke Yogyakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Rakhmat Jati, Kotagede.
Beberapa minggu kemudian, Presiden Soekarno mengukuhkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 310 Tahun 1959.
Negara akhirnya memberi penghormatan.
Tapi seperti banyak tokoh buruh lain, ingatan publik terhadapnya tetap tidak sebesar pengaruh yang pernah ia berikan.
Citra vs Realita
Di mata publik, Soerjapranata adalah bangsawan yang menjadi pahlawan buruh. Namun, ia bukan sekadar bangsawan baik hati, tapi seorang organisator keras yang memahami bahwa rakyat tidak cukup hanya dikasihani. Rakyat harus diorganisasi.
Soerjapranata mendapatkan julukan sebagai Raja Mogok, karena suka memimpin pemogokan. Tapi, mogok baginya bukan hobi politik, melainkan alat tekanan ketika buruh tidak punya kanal lain untuk didengar.
Rakyat mengenal Soerjapranata sebagai tokoh pergerakan nasional. Meski demikian, hidupnya juga penuh konflik internal, perpecahan ideologi, benturan dengan partai, dan keputusan moral yang membuatnya tidak selalu menyenangkan, bahkan untuk kawannya sendiri.
Namanya selalu dikenang sebagai pahlawan, akan tetapi sejarah buruh yang ia bangun masih sering terpinggirkan dalam ingatan nasional hingga hari ini.
Kenapa Soerjapranata Masih Mengganggu Hari Ini?
Soerjapranata membongkar kemunafikan kelas.
Ia lahir sebagai priyayi, tapi tidak menjadikan status itu sebagai selimut moral. Soerjapranata punya akses ke dunia elite, tapi memilih masuk ke konflik kelas pekerja. Bisa saja ia memilih bermain aman, tapi Soerjapranata justru memilih hidup yang membuatnya dipenjara.
Hari ini, banyak orang bicara soal rakyat dari ruang nyaman. Banyak orang memakai kata buruh saat kampanye, lalu melupakannya saat membahas kebijakan upah.
Banyak orang memuji kerja keras pekerja, tapi diam saat pekerja harus menerima pemerasan dari sistem kontrak, lembur, target, dan ketakutan kehilangan pekerjaan.
Soerjapranata mengingatkan satu hal, bahwa membela rakyat tidak cukup dengan simpati. Harus ada risiko yang ikut ditanggung.
Kalau tidak ada risiko, mungkin itu bukan pembelaan. Mungkin cuma pencitraan.
Bagian Paling Sunyi Ada di Kelas Pekerja
Nama Soerjapranata kini menjadi nama jalan. Kendaraan lewat, orang turun di halte, kota bergerak seperti biasa.
Tapi ironi kecil muncul di sana.
Banyak orang melewati namanya tanpa tahu bahwa orang itu pernah membuat ekonomi kolonial terguncang lewat pemogokan buruh.
Ia bukan tokoh yang hanya pantas dikenang dalam upacara. Ia pantas dibaca ulang setiap kali kita membicarakan kerja, upah, jam hidup, martabat pekerja, dan ketimpangan yang dipaksa terlihat normal.
Sebab kisah Soerjapranata bukan cuma cerita seorang ningrat yang membela buruh. Melainkan, cerita tentang manusia yang berani mengkhianati kenyamanan kelasnya sendiri demi berdiri bersama mereka yang lebih menderita.
Dan mungkin di situlah pelajaran paling keras dari Sang Priyayi. Kadang keberpihakan baru terbukti ketika seseorang berani kehilangan tempat paling amannya. @tabooo
