Pancasila sebagai Dasar Negara atau Alat Membungkam Kritik? Ketika kritik dicurigai sebagai ancaman dan nasionalisme dipakai membungkam perbedaan, apakah Indonesia masih setia pada semangat awal republiknya?
Tabooo.id – Ada yang berubah dari cara bangsa ini berbicara tentang Pancasila.
Dulu, para pendiri republik menghadirkan Pancasila sebagai ruang temu. Hari ini, banyak kelompok memakai Pancasila seperti palu politik. Mereka menggunakannya untuk menentukan siapa yang pantas disebut nasionalis dan siapa yang layak dicurigai anti-negara.
Menjelang 1 Juni, pertanyaan itu kembali muncul apakah Pancasila masih hidup sebagai nilai bersama, atau perlahan berubah menjadi simbol formal yang kehilangan ruhnya?
Pertanyaan itu terasa makin relevan ketika ruang publik dipenuhi polarisasi politik, fanatisme digital, dan budaya saling membungkam. Banyak orang langsung mencurigai kritik sebagai ancaman. Sebagian elite bahkan lebih menghargai loyalitas kepada kekuasaan daripada keberanian menjaga demokrasi.
Ironisnya, banyak pihak membawa nama Pancasila untuk membenarkan situasi itu.
Padahal sejak awal, para pendiri bangsa tidak merancang Pancasila untuk membangun negara yang anti-perdebatan. Mereka justru merumuskannya lewat perdebatan panjang dan penuh ketegangan gagasan.
Pancasila dan Bahaya Tafsir Tunggal
Di titik inilah pemikiran filsuf hukum Hans Kelsen kembali relevan. Dalam konsep groundnorm, Kelsen menjelaskan bahwa negara berdiri di atas norma dasar yang disepakati bersama. Negara tidak hanya bertumpu pada kekuasaan politik, tetapi juga pada fondasi etik dan hukum yang memberi legitimasi terhadap seluruh sistem negara.
Karena itu, ketika Rocky Gerung menyebut Pancasila sebagai groundnorm, bukan ideologi tertutup, ia sebenarnya sedang menyentil satu persoalan penting bolehkah negara memonopoli tafsir terhadap Pancasila?
Sebab ketika negara mengubah dasar negara menjadi doktrin yang tidak boleh diperdebatkan, demokrasi mulai kehilangan napasnya.
Sejarah Indonesia pernah menunjukkan fase itu.
Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan politik dan sosial. Negara tampil sebagai penafsir utama. Pemerintah mencurigai kritik sebagai ancaman ideologis. Banyak orang menerima cap anti-Pancasila hanya karena berbeda pandangan dengan penguasa.
Masalahnya bukan terletak pada Pancasila.
Masalah muncul ketika kekuasaan mulai menyamakan dirinya dengan Pancasila.
Saat itu terjadi, banyak orang mulai menganggap kritik terhadap pemerintah sama dengan kritik terhadap negara.
Jalan Tengah yang Dirancang Pendiri Bangsa
Padahal para pendiri bangsa merancang Pancasila justru untuk mencegah lahirnya ideologi absolut.
Soekarno dan generasi founding fathers hidup di tengah dunia yang dipenuhi pertarungan ideologi ekstrem. Mereka menyaksikan liberalisme Barat, komunisme Soviet, fasisme Eropa, dan militerisme Jepang saling berebut pengaruh.
Indonesia tidak ingin menjadi salinan siapa pun.
Karena itu, para pendiri bangsa merancang Pancasila sebagai jalan tengah. Mereka ingin menjaga keseimbangan antara nasionalisme dan kemanusiaan, antara agama dan kebangsaan, serta antara kebebasan dan persatuan.
Menariknya, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno sendiri menunjukkan bahwa Pancasila bukan doktrin yang kaku. Ia bahkan mengatakan bahwa lima sila itu bisa “diperas” menjadi Trisila sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan.
Bahkan Soekarno masih memadatkan semuanya menjadi Ekasila: gotong royong.
Di titik itu, Soekarno memperlihatkan inti sebenarnya dari Pancasila.
Pancasila tidak lahir untuk memaksa keseragaman. Pancasila lahir untuk menjaga kehidupan bersama.
Gotong royong bukan sekadar slogan di baliho pemerintah. Gotong royong merupakan gagasan tentang kesediaan berbagi ruang kebangsaan tanpa saling menyingkirkan.
Media Sosial dan Politik Identitas
Masalahnya, ruang publik hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya.
Media sosial menciptakan arena politik yang penuh polarisasi. Banyak orang lebih sibuk memenangkan kubu daripada memahami persoalan. Sebagian kelompok memakai nasionalisme sebagai alat delegitimasi kritik. Bahkan tidak sedikit orang menggunakan label “anti-negara” untuk membungkam perbedaan pendapat.
Lucunya, semua pihak merasa paling Pancasilais.
Di sinilah Pancasila menghadapi ujian paling serius. Ancaman itu bukan datang dari ideologi asing atau negara lain. Ancaman itu muncul dari cara bangsa ini memperlakukan Pancasila sendiri.
Ketika orang hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan seremonial, sementara praktik politik terus memecah masyarakat, yang tersisa hanyalah simbol tanpa jiwa.
Kita hafal lima sila. Tetapi kita sering gagal menjalankan maknanya.
Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” seharusnya mengingatkan negara agar tidak mengorbankan kebebasan sipil demi stabilitas semata. Sementara sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” seharusnya menjaga ruang kritik dan perdebatan sehat.
Namun yang terjadi hari ini sering kali justru sebaliknya.
Banyak orang membalas kritik dengan sentimen. Perdebatan berubah menjadi perang identitas. Fanatisme politik mengalahkan akal sehat.
Demokrasi dan Godaan Otoritarianisme
Ini bukan sekadar soal Pancasila. Ini soal cara kekuasaan bekerja di era digital.
Sejarah menunjukkan satu hal penting ketika negara merasa dirinya selalu benar, demokrasi mulai berjalan pincang.
Indonesia memang tidak pernah menjadi negara fasis secara formal. Namun sejarah juga membuktikan bahwa kecenderungan otoritarian bisa tumbuh perlahan melalui budaya politik yang anti-kritik.
Demokrasi Terpimpin pernah menempatkan negara sebagai pusat orientasi politik nasional. Setelah itu, Orde Baru memperkuat kontrol terhadap masyarakat dengan alasan stabilitas.
Reformasi 1998 memang membuka banyak ruang kebebasan. Pers menjadi lebih leluasa. Pemilu berlangsung lebih kompetitif. Konstitusi juga membatasi kekuasaan presiden.
Namun reformasi belum sepenuhnya mengubah mentalitas politik bangsa.
Budaya mengkultuskan pemimpin masih hidup. Polarisasi makin tajam. Media sosial mempercepat semuanya seperti bensin yang menyambar api kecil.
Di tengah situasi seperti itu, bangsa ini perlu kembali memahami Pancasila sebagai ruang etik bersama, bukan alat pukul politik.
Karena dasar negara yang sehat tidak takut menghadapi kritik.
Kalau Pancasila memang kuat, bangsa ini tidak perlu membelanya dengan cara membungkam perbedaan pendapat. Nilai yang benar tidak runtuh hanya karena orang memperdebatkannya.
Justru di situlah kedewasaan demokrasi diuji.
Pancasila dan Ujian Terbesar Republik
Menjelang Hari Lahir Pancasila, bangsa ini tidak hanya membutuhkan upacara, baliho merah putih, atau pidato seremonial.
Bangsa ini lebih membutuhkan keberanian untuk menghidupkan kembali semangat intelektual yang melahirkan Pancasila.
Indonesia tidak dibangun untuk menyeragamkan semua suara. Republik ini lahir untuk menjaga agar perbedaan tetap hidup dalam satu rumah kebangsaan.
Sebab ancaman terbesar terhadap Pancasila bukan datang dari luar negeri.
Ancaman terbesar muncul ketika bangsa ini berhenti menjadikan Pancasila sebagai ruang dialog yang terbuka, kritis, dan beradab.
Dan ketika gotong royong tinggal slogan, sementara sebagian orang menganggap perbedaan sebagai ancaman, saat itulah Indonesia menghadapi ujian paling mendasar:
Apakah republik ini masih menjaga semangat awal kelahirannya, atau justru membiarkan kekuasaan menjauhkan bangsa dari cita-cita para pendiri negeri? @dimas
