Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat gizi anak sekolah kini kembali menjadi perbincangan publik. Selain itu, proses implementasi yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah ikut memicu perhatian baru. Fokus publik kini mengarah pada tata kelola program, terutama penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengawasan di lapangan.
Tabooo.id: Edge – Di tingkat kebijakan, MBG hadir sebagai instrumen strategis untuk menekan angka stunting. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk memastikan akses makanan bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia.
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan mulai menunjukkan sejumlah catatan awal. Koordinasi antar lembaga masih belum optimal. Di sisi lain, transparansi anggaran juga menjadi sorotan. Akibatnya, jarak antara desain program dan realitas pelaksanaan mulai terlihat.
Pergeseran Arah Perbincangan
MBG seharusnya membicarakan pemenuhan gizi anak sekolah. Akan tetapi, diskusi publik justru bergerak ke arah lain. Kini, perhatian mengarah ke meja kebijakan, dapur proyek, dan dugaan transaksi yang tidak tercatat dalam skema resmi.
Dengan demikian, muncul pertanyaan baru di ruang publik: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini?
Dugaan Celah Tata Kelola
Kepala Kantor Staf Presiden Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurachman, menyebut adanya dugaan celah serius dalam pelaksanaan MBG. Salah satu yang paling disorot adalah dugaan “jual-beli titik” Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia tidak merinci temuan tersebut secara detail. Namun demikian, pernyataannya mendorong perhatian publik bergeser ke aspek pengawasan program.
“Banyak celahnya, salah satunya jual-beli titik,” ujarnya.
Selain itu, program ini juga berada dalam perhatian lembaga antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyoroti potensi kerentanan tata kelola proyek berskala besar ini.
Skala Anggaran yang Meningkat
Secara anggaran, MBG bukan program kecil. Dana program ini naik signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dalam dua tahun.
Dengan skala tersebut, MBG tidak lagi sekadar program sosial. Sebaliknya, ia berubah menjadi sistem distribusi anggaran yang kompleks. Karena itu, risiko kebocoran juga ikut meningkat.
Masalah di Lapangan
Di beberapa daerah, muncul laporan dapur MBG yang sudah disuspensi. Namun demikian, insentif tetap berjalan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Data status operasional tidak selalu selaras dengan pencairan dana. Akibatnya, sistem pengawasan terlihat belum berjalan efektif.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional tetap memegang peran utama dalam pengelolaan teknis program. Lembaga ini juga menentukan lokasi dapur dan mitra pelaksana.
Dengan demikian, batas antara kewenangan teknis dan potensi konflik kepentingan mulai terlihat kabur.
Perubahan Makna Program
Secara resmi, MBG adalah program gizi.
Namun demikian, realitas lapangan menunjukkan gambaran berbeda.
Program ini kini dibaca sebagai ruang pertemuan kepentingan, anggaran, dan kekuasaan. Selain itu, dapur yang seharusnya menjadi ruang produksi makanan sehat mulai masuk dalam logika proyek.
Siapa mendapatkan titik, siapa mengelola akses, dan siapa menerima insentif menjadi bagian dari struktur yang ikut terbentuk.
Celah yang Terbentuk
Masalah dalam program besar jarang dimulai dari niat. Sebaliknya, masalah muncul dari jarak antara desain dan pelaksanaan.
Ketika anggaran tumbuh lebih cepat daripada sistem pengawasan, celah tidak lagi dicari. Justru, celah itu terbentuk secara sistematis.
Dampak Sosial
Di satu sisi, anak-anak tetap menunggu makan siang di sekolah.
Di sisi lain, publik menunggu kepastian tentang integritas program ini.
Apakah makanan yang mereka terima benar-benar hasil sistem yang bersih? Atau justru bagian akhir dari rantai yang lebih panjang?
Karena pada akhirnya, kelompok yang paling tidak punya pilihan adalah mereka yang menjadi alasan utama program ini dibuat.
Catatan Akhir
MBG menunjukkan satu kenyataan penting. Semakin besar sebuah program, semakin besar pula ruang ketidakpastian di dalamnya.
Masalahnya tidak hanya terletak pada kebijakan. Lebih jauh, persoalan muncul dari manusia yang mengelola sistem tersebut.
Karena itu, pertanyaan utamanya berubah.
Bukan lagi apakah program ini benar atau salah.
Tetapi siapa yang memastikan program ini tetap berjalan benar ketika anggarannya sudah terlalu besar untuk diawasi secara sederhana.
Penutup
Jika makanan saja bisa menjadi arena tarik-menarik kepentingan, maka ruang kebijakan publik tidak lagi sederhana.
Pada akhirnya, pertanyaan paling sulit tetap sama, di program sebesar ini yang sebenarnya paling lapar itu siapa? @dimas
