Pertumbuhan kota sering dipandang sebagai simbol kemajuan. Gedung tinggi, jalan tol, dan kawasan bisnis baru memberi kesan bahwa modernitas terus bergerak maju. Namun di balik wajah urban itu, banyak kota masih menghadapi persoalan mendasar: kemampuan mengelola sampah secara serius dan berkelanjutan. Jakarta, sebagai pusat ekonomi Indonesia, menghadapi paradoks tersebut.
Tabooo.id: Talk – Kota dengan sekitar 10,88 juta penduduk ini masih sangat bergantung pada TPST Bantargebang sebagai lokasi utama pembuangan sampah. Selama bertahun-tahun pemerintah kota menggunakan metode terbuka (open dumping) yang kurang efisien serta berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan. Situasi ini memunculkan pertanyaan sederhana namun penting: apakah sebuah kota layak disebut metropolitan jika persoalan sampahnya belum tertangani secara modern?
Banyak orang melihat Jakarta sebagai etalase kemajuan Indonesia. Pusat bisnis tumbuh cepat, jaringan transportasi terus meluas, dan pembangunan infrastruktur berlangsung hampir tanpa jeda. Namun di tengah laju pembangunan tersebut, pengelolaan sampah justru menunjukkan sisi kota yang masih tertinggal.
Populasi yang sangat besar menghasilkan volume sampah harian dalam jumlah masif. Setiap hari truk pengangkut membawa sebagian besar limbah kota menuju Bantargebang. Gunungan sampah yang terus bertambah memicu berbagai persoalan: gas metana meningkat, bau menyebar ke wilayah sekitar, dan risiko pencemaran air tanah ikut membesar.
Kondisi ini menunjukkan satu hal penting: cara kota mengelola sampah mencerminkan kualitas tata kelola urban secara keseluruhan.
Sampah: Antara Perilaku dan Sistem
Diskusi tentang sampah di Indonesia sering dimulai dari rumah tangga. Berbagai pihak mendorong pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta gaya hidup minim limbah. Upaya tersebut penting karena perubahan perilaku masyarakat menjadi fondasi utama sistem pengelolaan sampah modern.
Namun perubahan perilaku saja tidak cukup.
Banyak kota besar dunia menggabungkan dua pendekatan sekaligus. Pemerintah membangun kesadaran masyarakat di tingkat hulu dan memperkuat teknologi pengolahan di tingkat hilir. Ketika warga memilah sampah sejak dari rumah, sistem kota sudah siap memprosesnya secara efisien.
Jakarta belum sepenuhnya mencapai tahap tersebut. Setiap hari aliran sampah dalam jumlah besar tetap menuju Bantargebang. Tumpukan yang terus meninggi membuat kawasan itu semakin identik dengan krisis limbah perkotaan.
Jika situasi ini terus berlanjut, Bantargebang bukan sekadar tempat pembuangan akhir. Kawasan itu dapat berubah menjadi simbol keterbatasan sistem pengelolaan sampah kota.
Belajar dari Kota Lain
Sejumlah kota besar dunia telah mengubah cara pandang terhadap sampah. Mereka tidak lagi melihatnya sekadar sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.
Contoh menarik muncul di Paris, kota dengan populasi sekitar 11 juta jiwa hampir setara dengan Jakarta. Pemerintah kota membangun sistem pengelolaan sampah yang rapi sejak dari sumbernya. Tempat sampah terpilah tersedia di berbagai ruang publik, mulai dari pusat perbelanjaan hingga transportasi umum.
Selain infrastruktur, budaya masyarakat juga memainkan peran penting.
Di restoran atau kafe, pengunjung biasanya membawa sendiri baki berisi piring dan gelas bekas ke area pengumpulan. Mereka kemudian menaruhnya pada wadah yang telah dipisahkan untuk plastik, kaleng, dan sisa makanan. Kebiasaan ini berlangsung tanpa pengawasan ketat karena masyarakat telah menjadikannya bagian dari rutinitas sehari-hari.
Langkah berikutnya berlangsung di tingkat pengolahan.
Paris memanfaatkan teknologi Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi. Salah satu fasilitas modern berdiri di Issy-les-Moulineaux Waste-to-Energy Plant. Fasilitas ini memproses sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui pembakaran dalam sistem tertutup dengan standar emisi ketat.
Proses tersebut menghasilkan energi panas dan listrik yang kemudian mengalir ke perumahan serta bangunan publik. Melalui pendekatan ini, kota mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan sumber energi baru.
Jakarta dan Tantangan Kebijakan
Jika melihat kapasitas fiskalnya, Jakarta sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi serupa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta pada 2025 mencapai sekitar Rp91,86 triliun. Nilai ini termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara pada tingkat pemerintah daerah.
Anggaran sebesar itu membuka peluang bagi pembangunan fasilitas Waste-to-Energy.
Namun tantangan utama bukan hanya soal biaya. Transformasi pengelolaan sampah menuntut keberanian kebijakan. Pemerintah kota perlu merancang sistem baru, mengurangi ketergantungan pada metode lama, serta mengintegrasikan teknologi dengan perubahan perilaku masyarakat.
Tanpa langkah tersebut, Jakarta hanya akan terus memindahkan persoalan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain.
Kota Metropolitan atau Kota Penumpuk Sampah?
Gelar kota metropolitan tidak semata ditentukan oleh gedung pencakar langit atau jaringan jalan tol yang luas. Kota modern juga diukur dari kemampuannya mengelola limbah secara cerdas, bersih, dan berkelanjutan.
Selama Jakarta masih bergantung pada gunungan sampah terbuka di Bantargebang, label metropolitan itu terasa belum sepenuhnya meyakinkan.
Pada akhirnya, sampah menjadi cermin paling jujur bagi kualitas tata kelola kota. Dari cara sebuah kota menangani limbahnya, publik dapat menilai sejauh mana modernitas benar-benar dijalankan.
Bagi Jakarta, cermin itu masih memantulkan pertanyaan penting: apakah kota ini siap membangun sistem pengelolaan sampah modern, atau akan terus hidup berdampingan dengan gunungan sampahnya sendiri? @dimas
