Tabooo.id: Talk – Kamu pernah ngerasa diawasi di internet? Atau justru merasa dunia digital terlalu liar buat anak-anak? Nah, di titik itulah perdebatan ini mulai panas. Di satu sisi, pemerintah hadir membawa solusi. Namun di sisi lain, publik mulai bertanya: ini perlindungan atau pengawasan?
Negara Masuk, Platform Dipaksa Berbenah
Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah resmi akan menyisir dan memverifikasi akun anak di berbagai platform. Langkah ini, menurut mereka, adalah implementasi dari PP Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
“Keberhasilan PP Tunas diukur dari dua indikator. Pertama, kepatuhan platform. Kedua, penurunan eksploitasi dan konten negatif pada anak,” ujar Alexander Sabar dalam keterangan resmi, 11/04/2026.
Artinya, bukan cuma aturan di atas kertas. Lebih jauh lagi, platform digital wajib mengidentifikasi layanan yang bisa diakses anak dan menerapkan verifikasi usia lebih ketat.
Sejauh ini, hasilnya mulai terlihat. Sementara itu, Meta dinyatakan sudah patuh penuh. Di sisi lain, TikTok dan Roblox masih dalam tahap penyesuaian. Namun demikian, Google justru mendapat teguran pertama.
“Google diminta memenuhi kepatuhan dalam waktu 7 hari sejak sanksi diberikan,” tegas Alexander, 11/04/2026.
Masalahnya: Aman untuk Anak, Tapi Aman untuk Semua?
Sekilas, kebijakan ini terdengar ideal. Namun, pertanyaan besarnya muncul di sini seberapa jauh negara boleh masuk ke akun kita?
Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Rika Andini, melihat ada potensi dilema.
“Perlindungan anak itu wajib. Namun, jika verifikasi dilakukan tanpa transparansi, ini bisa bergeser menjadi pengawasan massal,” ujarnya, 12/04/2026.
Dengan kata lain, persoalannya bukan niat, melainkan dampak jangka panjang. Apalagi, dalam banyak kasus global, kebijakan keamanan sering berkembang jadi alat kontrol.
Orang Tua: Antara Lega dan Cemas
Di lapangan, respons orang tua juga tidak tunggal. Sebagian merasa terbantu, tapi sebagian lainnya justru khawatir.
Dewi (38), ibu dua anak di Bekasi, mengaku lega.
“Jujur saya merasa lebih aman. Anak sekarang pegang HP dari kecil, jadi verifikasi itu membantu,” katanya, 12/04/2026.
Sebaliknya, Rudi (42), seorang ayah di Bandung, punya pandangan berbeda.
“Kalau akun anak diverifikasi, berarti datanya dikumpulkan. Nah, itu yang bikin saya khawatir,” ujarnya, 12/04/2026.
Jadi, publik sebenarnya tidak menolak perlindungan. Namun demikian, mereka ingin kepastian soal keamanan data.
Guru Angkat Bicara: Teknologi Bukan Solusi Tunggal
Dari dunia pendidikan, sudut pandangnya lebih membumi. Menurut mereka, masalahnya tidak sesederhana sistem digital.
Siti Rahmawati, guru SMP di Jakarta, menekankan pentingnya peran manusia.
“Anak-anak tetap bisa cari celah. Karena itu, literasi digital dan peran orang tua tetap utama,” jelasnya, 10/04/2026.
Artinya, teknologi bisa membantu. Akan tetapi, ia tidak bisa menggantikan pengawasan dan pendidikan.
Tabooo Talk: Ini Bukan Sekadar Aturan, Tapi Batas
Kalau ditarik lebih dalam, perdebatan ini bukan sekadar soal anak. Melainkan, soal batas kekuasaan di ruang digital.
Di satu sisi, negara ingin melindungi. Sementara itu, warga ingin tetap punya ruang privat.
Masalahnya, batas itu sering kabur. Terlebih lagi, ketika teknologi dan regulasi berjalan bersamaan tanpa transparansi penuh.
Jadi, Kamu di Kubu Mana?
Sekarang pilihannya makin jelas. Keamanan anak harus diutamakan, apapun risikonya atau Privasi tetap nomor satu, jangan sampai negara terlalu jauh
Karena di era digital seperti sekarang, satu kebijakan bisa punya dua wajah. Di satu sisi, ia melindungi. Namun di sisi lain, ia juga bisa mengawasi.
Jadi, menurutmuini langkah maju, atau awal dari kontrol yang lebih dalam?. @teguh
