Tabooo.id: Global – Kongres Amerika Serikat bersiap melakukan pemungutan suara pekan ini untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Namun, mayoritas Partai Republik diperkirakan akan menghalau upaya tersebut dan tetap berdiri di belakang Trump.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump memperluas peran eksekutif secara agresif. Kini, langkah militernya bersama Israel terhadap Iran memicu perdebatan sengit soal batas kekuasaan presiden dan peran konstitusional Kongres.
Perang Dimulai, Perdebatan Menguat
Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan itu langsung mengubah suhu politik di Washington.
Senator Demokrat Tim Kaine mengecam keputusan tersebut. Ia menyebut Trump meluncurkan perang yang “tidak perlu, bodoh, dan ilegal.” Selain itu, Kaine mendesak Kongres kembali dari masa reses untuk segera memungut suara atas resolusi yang ia ajukan.
Sebelumnya, pada akhir Januari, Kaine sudah memperkenalkan rancangan undang-undang yang mewajibkan presiden memperoleh otorisasi Kongres sebelum terlibat konflik militer dengan Iran. Ia menegaskan bahwa Konstitusi AS hanya memberi wewenang kepada Kongres untuk menyatakan perang.
Lebih jauh lagi, Kaine menyatakan bahwa ia tidak melihat ancaman mendesak dari Iran yang cukup kuat untuk membenarkan pengiriman pasukan Amerika ke perang baru di Timur Tengah. Pernyataan itu langsung menantang klaim Gedung Putih.
Ancaman “Segera” yang Dipersoalkan
Dalam pidato video tengah malam saat mengumumkan operasi tempur, Trump menyebut Iran sebagai ancaman “segera” bagi Amerika Serikat. Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi tersebut.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan menggunakan istilah “perang”, bukan sekadar intervensi terbatas. Pernyataan itu mempertegas bahwa operasi ini bukan aksi simbolik.
Namun demikian, analis Atlantic Council Daniel Shapiro menilai Trump gagal menjelaskan urgensi serangan secara transparan kepada publik. Biasanya, presiden memberi penjelasan strategis dan melakukan pengarahan menyeluruh kepada Kongres sebelum memulai operasi militer besar. Kali ini, Trump hanya memberi pemberitahuan kepada delapan pemimpin Kongres beberapa hari sebelum bom dijatuhkan.
Karena itu, perdebatan kini tidak hanya menyangkut strategi militer, tetapi juga legalitas tindakan presiden.
Batas 60 Hari dan Tembok Republik
Berdasarkan War Powers Act 1973, presiden dapat mengirim pasukan tanpa deklarasi perang formal dalam kondisi darurat. Akan tetapi, jika operasi berlangsung lebih dari 60 hari, presiden harus memperoleh persetujuan Kongres.
Artinya, waktu menjadi faktor krusial. Jika Trump ingin memperpanjang operasi, ia harus menghadapi suara parlemen.
Di sisi lain, anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, secara terbuka mengkritik perang tersebut. Ia menggandeng Demokrat Ro Khanna untuk mendorong pemungutan suara resmi. Massie menegaskan bahwa Konstitusi mewajibkan wakil rakyat mencatat sikap mereka mendukung atau menolak perang.
Meski begitu, realitas politik berbicara lain. Mayoritas Partai Republik kemungkinan besar akan menolak pembatasan kewenangan Trump. Bahkan jika resolusi lolos, Trump dapat memveto aturan tersebut. Untuk membatalkan veto, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar angka yang sulit dicapai dalam konfigurasi politik saat ini.
Dampak Global dan Ekonomi
Konflik ini tidak hanya mengguncang Washington dan Teheran. Pasar energi global langsung bereaksi. Harga minyak melonjak karena investor mengantisipasi gangguan pasokan di Timur Tengah. Selain itu, risiko eskalasi regional dapat memperluas konflik dan memicu ketidakstabilan ekonomi global.
Bagi warga Amerika, perang berarti potensi kenaikan harga energi dan kemungkinan pengerahan pasukan tambahan. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lonjakan harga minyak dapat menekan anggaran subsidi dan memicu inflasi.
Karena itu, keputusan politik di Capitol Hill memiliki dampak langsung pada dapur rumah tangga jutaan orang, jauh dari ruang sidang Senat.
Ujian Konstitusi di Tengah Dentuman Bom
Kini, Kongres berdiri di persimpangan. Apakah lembaga legislatif akan menegaskan kembali kewenangannya, atau justru menyerahkan ruang lebih luas kepada presiden?
Perang sering dimulai dengan dalih keamanan. Namun sejarah menunjukkan, perang juga menguji kedewasaan demokrasi. Jika wakil rakyat ragu bersuara saat bom mulai jatuh, maka yang terancam bukan hanya stabilitas kawasan, tetapi juga keseimbangan kekuasaan di dalam negeri.
Dan ketika politik lebih keras dari dentuman senjata, rakyatlah yang biasanya membayar harga paling mahal. @dimas
