Tabooo.id: Nasional – Pemerintah kembali menegaskan pendidikan sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui Program Sekolah Rakyat, negara membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama dengan orangtuanya.
Program ini tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih layak bagi anak-anak dari kelompok paling rentan. Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai intervensi langsung untuk mengubah nasib generasi berikutnya.
Pendidikan Dimulai Sekarang, Bukan Nanti
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan, Sekolah Rakyat harus berjalan sejak dini agar dampaknya terasa nyata. Ia menyebut pendidikan sebagai pintu awal bagi anak-anak untuk membangun kemandirian ekonomi.
“Sekolah itu dimulai dari sekarang. Supaya anak-anak menjadi pintar. Kalau sudah pintar, mereka bisa bekerja, punya penghasilan, dan membantu dirinya sendiri serta keluarganya,” tegas Agus Jabo saat peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Magelang, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, negara tidak boleh menunda investasi pendidikan, terutama bagi keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses layanan berkualitas.
Memutus Warisan Kemiskinan dari Orangtua ke Anak
Agus Jabo menjelaskan, pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai instrumen negara untuk menghentikan transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menolak anggapan bahwa nasib anak harus mengikuti kondisi ekonomi orangtuanya.
“Kalau orangtuanya miskin, anaknya tidak boleh ikut miskin,” jelasnya.
Ia menambahkan, program ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang cerdas, sehat, mandiri, dan bermartabat. Pemerintah berharap fondasi tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
“Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, Indonesia harus menjadi mercusuar dunia,” tambahnya.
Data Sosial Desa Jadi Kunci Ketepatan Bantuan
Selain fokus pada pendidikan, pemerintah juga memperkuat pembaruan data sosial di tingkat desa. Agus meminta kepala desa aktif mendata warga lanjut usia tunggal, anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta keluarga dengan rumah rusak berat yang belum menerima bantuan.
Pemerintah kemudian menyinkronkan data tersebut dengan dinas sosial daerah dan Kementerian Sosial agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Bansos Harus Menguatkan, Bukan Membuat Bergantung
Agus Jabo mengingatkan agar bantuan sosial tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang. Ia menegaskan, Kementerian Sosial mendorong program pemberdayaan bagi warga yang masih produktif agar mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Kami ingin masyarakat berdaya, mandiri, punya penghasilan sendiri, dan hidupnya lebih bahagia,” tegas Agus.
Pemerintah menilai kemandirian ekonomi sebagai tujuan akhir dari seluruh program perlindungan sosial.
HKSN dan Semangat Gotong Royong
Agus menilai peringatan HKSN sebagai momentum untuk menguatkan kembali jati diri bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong dan solidaritas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ia berdialog langsung dengan warga, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk memastikan program bantuan benar-benar berjalan di lapangan.
Ia menegaskan, negara harus hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat.
Solidaritas untuk Korban Bencana
Di luar isu kemiskinan, Agus juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Saya hampir lima hari berada di sana. Kondisinya sangat berat. Semoga masyarakat di wilayah terdampak bisa segera pulih dan kembali beraktivitas,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat mendoakan para korban yang meninggal dunia agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.
Peran Kepala Desa dalam Graduasi Bantuan
Menutup pernyataannya, Agus kembali menekankan peran strategis kepala desa dalam proses graduasi bantuan sosial. Ia meminta desa aktif mengarahkan warga yang kondisi ekonominya sudah membaik keluar dari skema bantuan menuju program pemberdayaan.
“Pak Kepala Desa mendata, lalu melaporkan ke Dinsos, dan Dinsos meneruskannya ke Kemensos,” pungkasnya.
Di tengah ambisi besar memutus kemiskinan, pemerintah kini menghadapi tantangan nyata memastikan pendidikan dan pemberdayaan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan bukan sekadar menjadi janji di atas kertas. @dimas
