Tabooo.id: Deep – “Rumah kami hanyut, Pak… tapi saya masih hidup.” Suara itu pecah di antara reruntuhan yang becek. Mata wanita itu sembab, tetapi ia tetap menatap lurus ke kamera, seolah ingin dunia tahu ini nyata, bukan sekadar angka di laporan rapat. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya nama provinsi. Mereka menyimpan rumah-rumah yang hilang, sawah yang tenggelam, dan jalan yang hancur akibat banjir dan tanah longsor.
Angka dan Biaya Pemulihan
Minggu malam, 7 Desember 2025, di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Kepala BNPB Suharyanto memaparkan estimasi biaya Rp 51,82 triliun untuk memulihkan ketiga provinsi terdampak bencana. Pemerintah Aceh memerlukan sekitar Rp 25,41 triliun untuk membangun kembali 37.546 rumah, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lain. Sumut memerlukan Rp 12,88 triliun dan Sumbar Rp 13,52 triliun. Suharyanto menegaskan bahwa angka ini dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.
Media melaporkan fakta ini dengan tajam yang dikutip dari Kompas.id menulis “Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Sumatera Butuh Anggaran Rp 51,8 Triliun.” Judul itu terdengar kaku, tetapi di lapangan, tanah longsor menelan rumah, banjir menghancurkan jalan, dan fasilitas publik berhenti berfungsi. Pemerintah menekankan distribusi bantuan yang lebih manusiawi, seperti dilaporkan: “Kepala BNPB Pastikan Distribusi Bantuan ke Sumatera Tak Lagi Dilempar dari Helikopter.”
Kehilangan yang Tak Tertangkap Angka
Di balik angka-angka besar itu, 921 orang meninggal. Sumut mencatat 329 korban meninggal dan 82 orang hilang; Sumbar mencatat 226 tewas dan 213 hilang; Aceh mencatat 366 korban meninggal dan 97 masih dicari. Angka-angka itu membeku di laporan resmi, tetapi mereka mewakili ayah, ibu, anak, tetangga manusia yang kini hanya bisa dikenang.
Di lapangan, warga menceritakan kisah yang tidak sejalan dengan angka resmi. Seorang bapak di Aceh menatap reruntuhan rumah sambil memegang foto keluarga yang hangus terbawa banjir. “Dulu saya pikir Rp 25 triliun itu banyak. Tapi uang itu tidak bisa memanggil kembali anak saya yang hilang,” katanya lirih. Ibu-ibu di Sumbar masih mencari anak mereka di tumpukan lumpur, sedangkan petani di Sumut bingung memulai hidup karena sawah tercampur lumpur dan sampah.
Kontras di Rapat Terbatas
Sementara itu, rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda berlangsung padat dengan perhitungan, koordinasi kementerian, dan strategi distribusi bantuan. Suharyanto menjelaskan bagaimana pemerintah akan mengalokasikan dana, menentukan prioritas, dan memonitor progres rehabilitasi. Presiden Prabowo Subianto mendengarkan serius, memberi arahan, dan memastikan bantuan kini sampai tepat sasaran.
Di desa-desa, warga masih menunggu. Mereka bertanya-tanya kapan pemerintah membangun rumah mereka kembali, kapan anak-anak bisa kembali ke sekolah, dan kapan perekonomian yang hancur pulih. Ada jarak nyata antara angka di rapat dan kenyataan di lapangan. Sistem dapat menghitung rumah, jembatan, dan jalan, tetapi tidak mampu menghitung kehilangan, trauma, dan ketidakpastian yang menempel di setiap wajah.
Pemulihan Lebih dari Sekadar Uang
Pemulihan bukan hanya soal angka. Rp 51 triliun terdengar seperti solusi besar. Namun, angka itu tidak dapat menebus trauma 921 keluarga yang kehilangan orang tercinta. Mereka tetap membutuhkan waktu, dukungan, dan perhatian. Sawah yang hilang, jembatan yang ambruk, dan masa depan anak-anak yang sempat tenggelam tidak bisa diganti dengan uang saja.
Di Sumatera, setiap rumah yang dibangun kembali menjadi saksi bisu perjuangan melawan rasa takut. Setiap sekolah yang diperbaiki menjadi simbol hak anak untuk belajar, meski alam menampar keras. Setiap jembatan yang berdiri kembali bukan sekadar beton dan baja, tetapi jalan menuju normalitas dan harapan.
Pesan Sosial di Balik Bencana
Media lain menyorot sisi sosial dan simbolis “Banjir Sumatera Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh.” Laporan itu menunjukkan bahwa bencana bukan hanya masalah fisik, tetapi juga soal kepemimpinan dan koordinasi. Meski pemerintah menyalurkan dana besar, pertanyaan tetap muncul: siapa yang benar-benar diuntungkan, dan siapa yang masih menunggu?
Di akhir, kita menghadapi pertanyaan tajam apakah Rp 51 triliun cukup untuk menggantikan manusia yang hilang, rasa takut yang menempel, dan masa depan yang sempat tenggelam? Atau uang itu hanya menjadi angka besar di rapat terbatas, sementara tangis di desa tetap tidak terdengar di istana?
Kita melihat bencana, mendengar angka, dan menandatangani laporan. Namun, manusia di balik angka itu masih hidup, menunggu, dan bertahan. Mereka adalah narasi yang tidak bisa dibungkus laporan dan tidak selesai dengan triliunan rupiah. Mereka adalah alasan kita harus bertanya lebih dalam, lebih jujur, dan lebih manusiawi.
Rp 51 triliun atau tangisan yang tak terhitung? Dunia boleh sibuk menghitung, tetapi hati manusia tetap menunggu jawaban. @dimas
