Gibran Ajukan Surat Mundur ke Prabowo di tengah polemik ijazah dan putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikannya.
Tabooo.id: Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut pada Rabu (11/11/2026). Penyerahan surat itu berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Budi Arie membenarkan informasi tersebut ketika dikonfirmasi wartawan.
“Pokoknya benar,” ujarnya.
Kabar penyerahan surat itu muncul sehari setelah Gibran bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden di tengah polemik dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut. Ia menyebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri setelah muncul dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, Prasetyo menjelaskan Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Putusan MA Menjadi Titik Kritis
Polemik yang membayangi Gibran berpusat pada dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat.
MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal. MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu menjadi perkembangan penting karena menyentuh dokumen administratif yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dinilai tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dengan demikian, perkara tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai riwayat pendidikan. Putusan MA juga menguji dasar administratif yang digunakan pemerintah untuk menerbitkan surat penyetaraan tersebut.
Sengketa Pendidikan Menjalar ke Jalur Konstitusi
Sebelum putusan MA, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan sengketa yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang SMA. MK juga menyinggung dokumen certificate of attendance yang diajukan dalam perkara tersebut.
Meski permohonan tidak diterima, pertimbangan MK ikut memperbesar sorotan terhadap dokumen pendidikan Gibran. Persoalan itu kemudian berlanjut melalui jalur peradilan tata usaha negara hingga MA mengeluarkan putusan yang membatalkan surat penyetaraan.
Dua proses hukum tersebut memiliki objek dan mekanisme pemeriksaan berbeda. Karena itu, putusan satu perkara tidak serta-merta dapat dianggap menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan pencalonan Gibran. news.detik.com+1
Pengunduran Diri Tidak Menghapus Persoalan Hukum
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai posisi Gibran dalam perkara-perkara yang masih berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Dalam perkara kasasi Subhan Palal, Gibran bukan pihak yang mengajukan gugatan maupun pihak tergugat. Perkara itu menguji keabsahan keputusan administratif yang diterbitkan kementerian.
Sementara itu, terdapat gugatan lain di PTUN Jakarta yang diajukan oleh pihak berbeda. Proses dan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara Subhan Palal.
Perbedaan ini penting. Pengunduran diri dari jabatan politik tidak otomatis menghapus akibat hukum dari putusan pengadilan maupun kewajiban administratif yang lahir dari putusan tersebut.
Pemerintah tetap harus menindaklanjuti amar putusan MA, termasuk perintah pencabutan surat penyetaraan. Di sisi lain, persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan dan konsekuensi politiknya membutuhkan penjelasan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Dengan kata lain, mundurnya seorang pejabat tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan tentang bagaimana dokumen administratif diterbitkan, bagaimana persyaratan pencalonan dipenuhi, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Nasib Jabatan Wapres Menunggu Proses Konstitusional
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran juga membawa persoalan ke ranah ketatanegaraan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Namun, ketentuan tersebut berkaitan dengan kondisi ketika jabatan wakil presiden benar-benar dinyatakan kosong. Karena itu, proses pengunduran diri harus terlebih dahulu mengikuti mekanisme konstitusional dan kelembagaan yang berlaku.
Publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai tindak lanjut surat yang diserahkan Gibran kepada Prabowo. Keputusan Presiden, proses di lembaga negara, serta kepastian status jabatan menjadi bagian penting yang perlu diperjelas.
Pada titik ini, persoalan Gibran tidak lagi hanya menyangkut polemik dokumen pendidikan. Perkembangan tersebut menyentuh kepercayaan publik terhadap tata kelola administrasi negara, proses pencalonan pemimpin, dan kepastian hukum.
Surat pengunduran diri mungkin menjadi babak baru dalam perjalanan politik Gibran. Namun, pertanyaan mengenai keabsahan dokumen, tanggung jawab penerbitan surat penyetaraan, dan tindak lanjut putusan pengadilan tetap membutuhkan jawaban.
Jabatan dapat berakhir melalui mekanisme konstitusi. Namun, putusan hukum dan pertanggungjawaban administrasi tidak ikut hilang hanya karena seorang pejabat memilih mundur. @dimas
