Dua tahun Prabowo-Gibran, ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen. Namun, pekerjaan layak, daya beli kelas menengah, dan ketahanan energi masih menjadi tantangan.
Tabooo.id – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan satu pertanyaan penting: sejauh mana pertumbuhan ekonomi memperbaiki kehidupan masyarakat?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran 5 persen sejak 2024. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan lapangan kerja, tekanan daya beli kelas menengah, dan ketergantungan terhadap energi impor.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo pada Selasa (20/10). Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti serta peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan dan Annisa Utami menyoroti sejumlah tantangan yang perlu pemerintah jawab.
Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan menciptakan pekerjaan layak, menjaga daya beli, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjamin Pekerjaan Layak
Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum otomatis membuka lapangan kerja berkualitas. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan sejumlah industri, pekerja masih menghadapi ketidakpastian pendapatan dan masa depan pekerjaan.
Esther Sri Astuti menyoroti besarnya proporsi pekerja informal yang mencapai sekitar 59 persen. Banyak pekerja dalam kelompok ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan pensiun.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar angka pengangguran. Masyarakat mungkin memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaan itu belum tentu memberikan pendapatan stabil, perlindungan memadai, dan kepastian hidup.
Karena itu, pemerintah perlu mengukur keberhasilan ekonomi melalui kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlah orang yang bekerja. Tanpa perlindungan yang memadai, pekerja informal akan tetap rentan ketika menghadapi sakit, kehilangan pendapatan, atau tekanan biaya hidup.
Pada titik ini, pertumbuhan ekonomi menghadapi ujian nyata. Jika aktivitas ekonomi meningkat tetapi pekerja tetap kesulitan menjaga kesejahteraan, pemerintah perlu mengevaluasi hubungan antara kebijakan pertumbuhan dan perlindungan tenaga kerja.
Kelas Menengah Terhimpit, Daya Beli Menjadi Taruhan
Tekanan ekonomi juga membayangi kelas menengah. Kelompok ini menopang konsumsi rumah tangga, tetapi tidak selalu memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial pemerintah.
Abdul Manap Pulungan menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar kepada kelas menengah yang menghadapi tekanan daya beli. Ketika harga kebutuhan hidup membebani pengeluaran, kemampuan kelompok ini untuk berbelanja dan menopang aktivitas ekonomi ikut melemah.
Pemerintah perlu merancang stimulus yang sesuai dengan kondisi kelompok tersebut. Jika kebijakan hanya menjangkau penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria tertentu, sebagian rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi bisa luput dari dukungan.
Dampaknya dapat meluas ke dunia usaha. Ketika masyarakat menahan belanja, pelaku usaha menghadapi risiko penurunan permintaan, terutama pada sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga.
Masalah berikutnya terletak pada kemampuan ekonomi menyerap tenaga kerja. Abdul Manap menyoroti elastisitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja yang disebut berada di angka 0,23 persen. Angka tersebut menggarisbawahi lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.
Kesenjangan kompetensi turut memperumit persoalan. Ketika pendidikan tidak selaras dengan kebutuhan industri, pertumbuhan ekonomi belum tentu membuka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pencari kerja.
Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Tanpa langkah tersebut, pertumbuhan berisiko hanya memperbesar aktivitas ekonomi tanpa memperluas kesempatan kerja secara memadai.
Ketahanan Energi Masih Bergantung pada Impor
Tantangan ekonomi juga terlihat di sektor energi. Kebutuhan domestik terus menekan kemampuan produksi, sementara impor masih menjadi bagian penting dalam memenuhi pasokan nasional.
Peneliti INDEF Annisa Utami memaparkan bahwa produksi minyak Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 605,3 ribu barel per hari. Pemerintah menargetkan produksi sebesar 610 ribu barel per hari pada 2026.
Untuk mengejar target tersebut, produksi perlu meningkat pada sisa periode tahun berjalan. Perhitungan yang dipaparkan dalam diskusi memperkirakan kebutuhan produksi sekitar 654 ribu barel per hari pada bulan-bulan tersisa agar target tahunan tercapai.
Namun, peningkatan produksi belum tentu menyelesaikan persoalan ketahanan energi. Kebutuhan yang terus tumbuh dapat memperlebar kesenjangan antara produksi domestik dan konsumsi nasional.
Dalam satu dekade, impor LPG dilaporkan meningkat 77 persen. Sementara itu, impor bahan bakar minyak mencapai sekitar 31 juta kiloliter pada 2025, dengan Singapura dan Malaysia menjadi bagian dari sumber pasokan Indonesia.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan struktural. Pemerintah perlu meningkatkan produksi domestik sekaligus mengelola kebutuhan energi, memperkuat infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Ketergantungan impor juga membuat ketahanan energi rentan terhadap perubahan harga dan gangguan pasokan global. Ketika tekanan eksternal meningkat, dampaknya dapat menjalar ke biaya energi, beban fiskal, dan pengeluaran masyarakat.
Subsidi Besar, Transisi Energi Masih Tertinggal
Beban anggaran memperlihatkan tantangan lain dalam pengelolaan energi. Realisasi subsidi energi selama sembilan bulan mencapai Rp376,8 triliun atau sekitar 84 persen dari pagu APBN. Perubahan harga minyak turut memengaruhi besarnya kebutuhan anggaran tersebut.
Namun, besarnya belanja subsidi belum otomatis menjamin layanan energi yang merata. Sejumlah wilayah, terutama di luar Jawa, masih menghadapi persoalan pasokan listrik dan pemadaman berkepanjangan.
Kondisi itu menuntut pemerintah memperhatikan dua persoalan sekaligus: keterjangkauan energi bagi masyarakat dan keandalan infrastruktur. Subsidi perlu menjaga daya beli, sedangkan investasi infrastruktur harus memastikan masyarakat memperoleh layanan energi yang stabil.
Pada saat yang sama, transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) masih menghadapi kesenjangan target. Porsi EBT tercatat sekitar 17 persen, sementara target yang disebutkan dalam diskusi mencapai 23 persen.
Pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memperkuat jaringan listrik. Tanpa infrastruktur yang memadai, penambahan kapasitas pembangkit belum tentu menghasilkan pasokan yang andal bagi masyarakat.
Annisa Utami juga menyoroti perlunya mengarahkan kembali sebagian dukungan fiskal yang selama ini berfokus pada bahan bakar fosil menuju investasi energi bersih. Perubahan tersebut membutuhkan perencanaan yang cermat agar pemerintah tetap menjaga keterjangkauan energi selama proses transisi berlangsung.
Jika pemerintah tidak mengubah arah kebijakan secara terukur, Indonesia berisiko menanggung beban subsidi besar sekaligus mempertahankan ketergantungan impor. Dalam situasi itu, transisi energi akan berjalan lebih lambat, sementara kebutuhan energi terus meningkat.
Dua Tahun Pemerintahan, Siapa Menikmati Pertumbuhan?
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Kualitas pekerjaan, daya beli kelas menengah, pemerataan listrik, dan ketahanan energi juga menentukan apakah pertumbuhan benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.
Pertumbuhan yang stabil belum tentu mengurangi kerentanan pekerja informal atau memperluas kesempatan kerja. Begitu pula dengan subsidi energi yang besar, yang belum otomatis menyelesaikan persoalan pasokan dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Karena itu, pemerintah perlu menghubungkan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah harus memperluas pekerjaan layak, menjaga daya beli, memperbaiki kesesuaian kompetensi tenaga kerja, dan memperkuat kemandirian energi.
Dua tahun pertama pemerintahan menjadi momentum untuk menguji arah kebijakan tersebut. Pemerintah tidak cukup hanya menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga perlu memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan sekadar seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa besar perubahan yang masyarakat rasakan. Jika ekonomi tumbuh tetapi pekerjaan layak sulit dijangkau dan ketahanan energi masih rapuh, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan manfaat pertumbuhan itu. @dimas
