94 pengungsi NTT meninggal di tengah masa tanggap darurat. Angka ini memunculkan pertanyaan tentang layanan, mitigasi, dan sejauh mana negara hadir.
Tabooo.id – Gempa bisa berhenti dalam hitungan menit. Namun, bagi warga yang kehilangan rumah, ancaman tidak ikut menghilang bersama getaran tanah.
Angka kematian setelah gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) memperlihatkan persoalan itu. Data BNPB mencatat 142 orang meninggal akibat gempa. Sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sementara 94 orang meninggal ketika berada di lokasi pengungsian.
Angka 94 itu segera memunculkan pertanyaan besar. Mengapa kematian tetap terjadi setelah warga berhasil keluar dari zona bencana?
Pertanyaan tersebut tidak berarti menyimpulkan bahwa kondisi pengungsian menyebabkan seluruh kematian. BNPB menjelaskan sebagian besar korban merupakan warga lanjut usia yang mengalami komplikasi penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes.
Justru di titik itulah persoalannya menjadi lebih dalam.
Pengungsian Bukan Sekadar Tempat Berteduh
Banyak orang melihat pengungsian sebagai ruang aman sementara. Tenda, makanan, air bersih, selimut, dan bantuan logistik menjadi ukuran paling mudah untuk melihat respons bencana.
Padahal, kebutuhan pengungsi jauh lebih kompleks.
Seorang lansia dengan diabetes membutuhkan obat dan pemantauan. Pengungsi dengan tekanan darah tinggi membutuhkan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Anak-anak membutuhkan perlindungan, sementara kelompok rentan memerlukan perhatian khusus.
Karena itu, pengungsian tidak cukup hanya menyediakan tempat untuk tidur.
Negara juga harus memastikan layanan kesehatan berjalan. Petugas harus mengetahui siapa yang memiliki penyakit kronis. Obat harus tersedia. Keluhan kesehatan harus mendapat respons cepat.
BNPB menyebut layanan dasar, pos kesehatan, bantuan medis, obat-obatan, dan logistik telah tersedia selama masa tanggap darurat. Namun, 94 kematian di tengah pengungsian tetap layak menjadi bahan evaluasi.
Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menguji apakah sistem benar-benar mampu melindungi warga paling rentan ketika bencana berlangsung.
Ketika Angka Berubah Menjadi Pertanyaan
Angka 94 tidak boleh berhenti sebagai statistik.
Di balik angka tersebut terdapat manusia dengan usia, penyakit, keluarga, dan kondisi sosial yang berbeda. Sebagian mungkin memiliki penyakit yang sudah mereka bawa sebelum gempa datang.
Gempa kemudian mengubah seluruh lingkungan hidup mereka.
Rumah hilang. Rutinitas terputus. Akses terhadap layanan kesehatan berubah. Obat-obatan yang biasanya tersedia di rumah mungkin tidak lagi mudah dijangkau.
Dalam kondisi seperti itu, penyakit kronis dapat berubah menjadi persoalan yang jauh lebih serius.
Di sinilah respons bencana perlu melihat korban bukan hanya sebagai orang yang kehilangan rumah. Pemerintah juga harus melihat mereka sebagai manusia dengan kebutuhan kesehatan yang berbeda.
Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, tenaga kesehatan, relawan, dan lembaga lain harus bekerja dengan data yang sama.
Tanpa koordinasi, bantuan mudah berhenti pada distribusi barang.
Kritik Anggaran dan Masalah yang Lebih Besar
Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana meminta pemerintah bertanggung jawab atas kematian yang terjadi di pengungsian.
Menurut Kariyasa, pemerintah perlu menjelaskan penyebab kematian tersebut sekaligus mengevaluasi pengelolaan pengungsian, terutama dari sisi Kementerian Sosial.
Ia juga menyoroti anggaran penanggulangan bencana. Kariyasa menyebut anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp12 triliun kemudian turun menjadi sekitar Rp5 triliun. Untuk 2026, ia menyebut angkanya berada di kisaran Rp491 miliar.
Angka anggaran tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena berasal dari pernyataan Kariyasa. Namun, kritik itu membawa persoalan yang lebih besar ke permukaan: seberapa serius negara membiayai mitigasi sebelum bencana terjadi?
Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik. Gempa, tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, dan berbagai bencana lain terus menjadi bagian dari risiko kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya menghitung biaya ketika bencana sudah terjadi.
Mitigasi membutuhkan anggaran sebelum korban berjatuhan. Sistem peringatan dini membutuhkan investasi. Pemetaan risiko membutuhkan data. Pelatihan masyarakat membutuhkan waktu. Infrastruktur kesehatan juga harus siap menghadapi kondisi darurat.
Semua itu bekerja sebelum berita tentang korban muncul.
Negara Diuji Setelah Gempa
Selama ini, keberhasilan penanganan bencana sering terlihat dari kecepatan evakuasi dan distribusi bantuan.
Ukuran itu penting. Namun, angka kematian di pengungsian menunjukkan bahwa ukuran tersebut belum cukup.
Negara juga perlu menjawab pertanyaan lain: apakah warga yang berhasil menyelamatkan diri dari gempa benar-benar mendapat perlindungan setelah mereka tiba di pengungsian?
Pertanyaan itu semakin penting bagi kelompok rentan.
Lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta warga dengan penyakit kronis tidak memiliki kebutuhan yang sama. Mereka membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.
Sistem pengungsian yang baik harus mampu membaca perbedaan tersebut.
Jika tidak, pengungsian hanya memindahkan warga dari satu risiko menuju risiko lain.
Bencana Alam, Risiko Sosial
Gempa memang tidak bisa dihentikan. Tetapi dampak setelah gempa tidak sepenuhnya berada di luar kendali manusia.
Kualitas bangunan, kesiapan evakuasi, akses kesehatan, ketersediaan obat, kualitas pengungsian, sampai ketepatan distribusi bantuan ikut menentukan tingkat kerentanan masyarakat.
Dengan kata lain, bencana alam bertemu dengan sistem sosial.
Ketika sistem siap, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Sebaliknya, ketika sistem lemah, dampak bencana dapat menjadi lebih panjang dan lebih berat.
Karena itu, 94 kematian di pengungsian NTT harus dibaca sebagai alarm.
Bukan alarm untuk langsung menuduh bahwa pengungsian telah gagal. Bukan pula alasan untuk menyederhanakan seluruh kematian sebagai akibat buruknya layanan.
Angka tersebut justru membuka ruang evaluasi yang lebih serius.
Pemerintah perlu mengetahui siapa yang meninggal, apa penyebab medisnya, bagaimana kondisi mereka sebelum mengungsi, layanan apa yang mereka terima, dan apakah ada celah dalam sistem penanganan kelompok rentan.
Dari sana, negara dapat menemukan pola dan memperbaiki sistem.
Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak berhenti ketika warga berhasil keluar dari reruntuhan.
Ujian berikutnya justru dimulai ketika mereka memasuki pengungsian.
Gempa mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Dampaknya bisa berlangsung berbulan-bulan.
Dan ketika 94 orang meninggal setelah berada di tempat yang seharusnya memberi perlindungan, negara memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditunda: mencari tahu apa yang terjadi, memperbaiki apa yang kurang, dan memastikan tragedi serupa tidak kembali menjadi angka dalam laporan berikutnya.
Gempa memang tidak bisa dicegah. Namun, kematian setelah gempa selalu menyisakan satu pertanyaan: seberapa siap negara melindungi mereka yang berhasil selamat? @dimas
