Polemik pengadaan motor listrik MBG mencuat setelah 21.801 unit tercatat dalam dokumen, sementara realisasi hingga Maret 2026 baru mencapai 2.117 unit.
Tabooo.id – Ada angka yang bergerak lebih cepat daripada barangnya.
Dalam pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyidik Kejaksaan Agung menemukan jurang besar antara dokumen dan realisasi. Rencana pengadaan mencapai 21.801 unit, tetapi penyedia hanya merealisasikan 2.117 unit hingga sekitar Maret 2026.
Selisihnya bukan kecil. Ada 19.684 unit yang memisahkan angka dalam dokumen dengan barang yang benar-benar hadir di lapangan.
Di titik inilah perkara tersebut menjadi lebih dari sekadar cerita tentang motor listrik.
Ketika angka punya jalur sendiri
Kejaksaan Agung kini menetapkan lima tersangka dalam klaster pengadaan motor listrik MBG.
Mereka terdiri atas YY, Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT); AA dan GB, masing-masing dari PT ASE; Komisaris PT YAT Andri Mulyono; serta Kolonel Cpl Budi Utomo, pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN).
Penyidik menduga para pihak tersebut mengatur proses pengadaan sejak awal. Dugaan itu mencakup penentuan pemenang, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), hingga penggunaan perusahaan pembanding.
Dengan kata lain, penyidik tidak hanya melihat hasil akhir pengadaan. Mereka juga menelusuri bagaimana proses tersebut bergerak sejak tahap perencanaan.
Nilai anggarannya pun tidak kecil. Proyek ini menggunakan anggaran sekitar Rp1,2 triliun.
Namun, angka terbesar justru muncul ketika penyidik membandingkan dokumen dengan realisasi.
Rencana awal mencatat 25.644 unit. Kemudian, jumlah tersebut berubah menjadi 21.801 unit. Sampai sekitar 20 Maret 2026, penyedia baru merealisasikan 2.117 unit.
Lalu muncul persoalan yang jauh lebih serius.
Penyidik menduga dokumen berita acara serah terima atau BAST mencatat sekitar 21.801 unit seolah-olah telah selesai 100 persen.
Di atas kertas, proyek terlihat hampir tuntas.
Di lapangan, jumlah motornya jauh lebih sedikit.
Bukan sekadar motor yang hilang
Selisih 19.684 unit memang terlihat seperti persoalan administrasi.
Namun, angka tersebut bisa menunjukkan sesuatu yang lebih besar jika dugaan penyidik terbukti di pengadilan.
Negara menganggarkan uang untuk membeli barang. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya sederhana: barang tersedia sesuai kontrak, jumlahnya jelas, dan penerimaannya dapat diverifikasi.
Ketika dokumen menunjukkan satu angka sementara barang menunjukkan angka lain, publik berhak bertanya.
Publik kini berhak mempertanyakan siapa yang memeriksa barang, menandatangani dokumen, dan memastikan jumlahnya sesuai.
Dan yang paling penting, bagaimana angka 21.801 unit bisa muncul ketika realisasi baru mencapai 2.117 unit?
Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian penting dalam penyidikan.
Motor belum banyak, tetapi aset yang disita sudah bicara
Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah aset dalam perkara ini.
Penyidik menyita pesawat Textron Aviation, helikopter Bell 505, uang tunai sekitar Rp24,97 miliar, serta sejumlah kendaraan. Beberapa kendaraan yang disebut antara lain Hino, BYD, BYD Dolphin, dan Lexus LM500 keluaran 2025.
Penyidik juga mengamankan telepon seluler dan ratusan dokumen untuk kepentingan pembuktian.
Namun, penyitaan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aset tersebut berasal dari tindak pidana. Penyidik masih harus menghubungkan setiap aset dengan perkara dan membuktikannya melalui proses hukum.
Justru di sinilah proses hukum menjadi penting.
Publik membutuhkan lebih dari sekadar daftar barang sitaan. Publik membutuhkan penjelasan mengenai hubungan aset, aliran uang, proses pengadaan, serta keputusan yang menghasilkan selisih besar antara dokumen dan realisasi.
Masalahnya mungkin bukan pada motornya
Kasus ini membuka pertanyaan yang lebih besar tentang cara negara mengelola proyek bernilai triliunan rupiah.
Pengadaan publik memiliki banyak pintu. Ada perencanaan, penyusunan spesifikasi, penentuan harga, pemilihan penyedia, pemeriksaan barang, hingga pembayaran.
Jika satu pihak dapat mengendalikan beberapa tahap sekaligus, sistem pengawasan menghadapi risiko besar.
Dugaan pengaturan pemenang, spesifikasi teknis, HPS, dan perusahaan pembanding menunjukkan penyidik sedang memeriksa rantai tersebut secara keseluruhan.
Artinya, persoalan tidak berhenti pada pertanyaan, “Di mana motornya?”
Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: “Bagaimana sistem bisa menganggap proyek berjalan ketika realisasinya jauh dari angka dalam dokumen?”
MBG kembali berhadapan dengan ujian tata kelola
Klaster motor listrik ini juga tidak berdiri sendirian.
Pada 29 September 2026, Kejaksaan Agung menyerahkan enam tersangka dalam perkara lain terkait tata kelola MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.
Kejaksaan menyebut penyidik telah memeriksa 233 saksi dan empat ahli dalam perkara tersebut.
Rangkaian perkara itu membuat pengawasan MBG mendapat sorotan dari sisi yang lebih luas. Program dengan anggaran besar membutuhkan sistem yang mampu memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang dapat dilihat masyarakat.
Sebab, MBG bukan sekadar proyek pemerintah.
Program ini menyentuh makanan yang masuk ke meja anak sekolah, distribusi bahan pangan, pelaku usaha, tenaga kerja, hingga anggaran negara.
Ketika tata kelolanya bermasalah, dampaknya tidak berhenti di ruang rapat atau dokumen pengadaan.
Dampaknya bisa sampai ke masyarakat.
Ini bukan sekadar kejadian. Ini pola yang harus diuji.
Kasus motor listrik MBG memperlihatkan satu hal penting: angka dalam dokumen tidak boleh berdiri sendiri.
Angka membutuhkan barang sebagai bukti. Dokumen membutuhkan pemeriksaan. Dan setiap rupiah membutuhkan jejak yang bisa ditelusuri.
Jika penyidik nantinya membuktikan adanya rekayasa pengadaan dan manipulasi dokumen, persoalannya bukan lagi sekadar berapa motor yang tidak tersedia.
Persoalannya adalah bagaimana sistem negara dapat membuka ruang bagi angka yang tidak sejalan dengan kenyataan.
Negara tidak membeli angka.
Negara membeli barang, membayar pekerjaan, dan menjanjikan manfaat kepada rakyat.
Maka pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi menusuk yang sebenarnya bergerak dalam proyek ini, motor listriknya atau angka di dokumennya? @dimas
