DPR soroti klaster mewah Cibinong Ombudsman RI menemukan dugaan “klaster mewah” di Lapas Kelas IIA Cibinong. Temuan pada 23/09/2026 membuka pertanyaan soal pengawasan lapas.
Tabooo.id: Jakarta – Tim Ombudsman datang untuk mengecek kondisi lapas tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun, petugas sempat menolak akses tim menuju area blok warga binaan. Fenomena inilah akhirnya DPR soroti klaster mewah Cibinong.
Kemudian, tim mengecek area lain di sekitar lapas. Ombudsman melihat lebih dari 10 bangunan dengan sofa, televisi, kulkas, meja makan, dan fasilitas lain.
Beberapa bangunan bahkan tampak seperti apartemen. Tim juga melihat gym, simulator golf, serta akses jalan tanpa pagar di sekitar lokasi.
DPR Soroti Klaster Mewah Cibinong Ketika Lapas Punya Dua Wajah
Temuan tersebut kemudian masuk ke meja Komisi XIII DPR. Pada 28/09/2026, Komisi XIII menggelar rapat dengan Ditjen Pemasyarakatan untuk membahas kondisi Lapas Cibinong.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo menyoroti kesetaraan layanan bagi seluruh warga binaan. Ia juga mendorong evaluasi fasilitas, keamanan, pengawasan, penempatan, dan standar pelayanan lapas.
Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan memeriksa 55 warga binaan setelah temuan Ombudsman mencuat. Tim memeriksa 21 warga binaan asimilasi dan 33 warga binaan perkara korupsi.
Selain itu, tim memeriksa Ferdy Sambo dalam perkara pidana umum. Ditjen PAS juga mengecek pegawai serta fasilitas yang berkaitan dengan temuan Ombudsman.
Pada 25/09/2026, Ditjen PAS membentuk tim investigasi untuk menelusuri persoalan Cibinong. Tim kemudian memeriksa lima pejabat lapas, termasuk Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kaur Umum.
Bukan Cuma Soal Sofa
Namun, persoalan Cibinong tidak berhenti pada fasilitas mewah.
Pertanyaan yang lebih besar menyentuh sistem pengawasan. Siapa yang mengontrol petugas ketika fasilitas khusus muncul di dalam lapas?
Yanuar bahkan meminta Dirjen PAS bertanggung jawab atas tata kelola, rotasi, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi bagi petugas. Ia menyebut Cibinong sebagai pintu masuk untuk membenahi tata kelola lapas secara nasional.
Puan Maharani juga mendorong reformasi mendasar terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan setelah temuan Cibinong.
Saat Standar Bisa Berbeda
Lapas Cibinong menampung 1.847 orang pada 28/09/2026. Kapasitas lapas hanya 845 orang. Data resmi lapas menunjukkan kondisi tersebut menghasilkan kelebihan hunian 119 persen.
Di satu sisi, ribuan warga binaan berbagi ruang dalam kondisi padat. Di sisi lain, Ombudsman melihat fasilitas khusus di area tertentu.
Kesenjangan itu membuat publik punya alasan untuk bertanya. Apakah sistem memiliki standar yang sama untuk setiap warga binaan?
Ketika Tembok Lapas Tak Lagi Cukup
Kasus Cibinong mempertemukan dua persoalan sekaligus kepadatan dan pengawasan.
Kepadatan menekan kapasitas lapas. Pengawasan menentukan apakah petugas mampu menjaga standar yang sama di setiap blok.
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas mengaitkan fasilitas khusus dan minuman keras dengan persoalan pengawasan. Ia juga menduga praktik semacam itu dapat menjadi sumber pemasukan oknum. Pernyataan tersebut merupakan analisis pengamat dan masih memerlukan pembuktian.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mendorong pemeriksa menelusuri pihak yang menyediakan fasilitas khusus. Ia juga meminta aparat menelusuri mekanisme pemberian fasilitas dan kemungkinan adanya imbalan.
Cibinong akhirnya mengajukan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada ukuran sebuah ruangan: ketika aturan masuk ke balik tembok lapas, siapa yang memastikan aturan itu tetap berlaku?. @teguh
