Ipda Yayat bergaji Rp2,9 juta dan memiliki rumah mewah. Simak sorotan aset serta jejak Rp16 miliar dalam perkara proyek Bekasi.
Tabooo.id – Ada sebuah pertanyaan yang kini mengemuka di balik penyidikan KPK di Bekasi.
Bagaimana seorang polisi berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) bisa berada di tengah pusaran proyek bernilai miliaran rupiah?
Nama Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo ikut muncul dalam pengembangan perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Penyidik KPK bahkan menggeledah rumahnya di kawasan Raffles Hills, Cibubur, Depok, pada Kamis, 10 September 2026.
Dari penggeledahan itu, KPK membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidik kemudian akan mengekstrak serta mencocokkan bukti tersebut dengan keterangan saksi lain.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk mengembangkan perkara.
“Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.” ujarnya.
Pernyataan itu membuka satu ruang penting.
KPK belum menyebut Yayat sebagai tersangka baru. Karena itu, seluruh informasi mengenai perannya dalam perkara tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Dari Seragam Polisi ke Pusaran Proyek
Yayat bukan nama yang tiba-tiba muncul setelah penggeledahan.
Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya memeriksa Yayat sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berlangsung setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada Agustus 2026.
Di luar ruang pemeriksaan, nama Yayat juga dikenal dengan sebutan “Om Lippo” atau “Om Endut”.
Sejumlah informasi dalam perkara menyebut Yayat memiliki hubungan dengan lingkungan kontraktor dan proyek pemerintah di Bekasi. Peran yang muncul dalam persidangan menggambarkan dirinya sebagai perantara antara kontraktor dan pejabat.
Namun, label tersebut tidak otomatis membuktikan tindak pidana.
Pengadilan tetap harus menilai bukti, keterangan saksi, serta hubungan setiap pihak dalam perkara. Posisi hukum Yayat juga masih berbeda dari terdakwa yang telah menjalani proses persidangan.
Jejak Rp1,4 Miliar dalam Perkara
Nama Yayat menjadi lebih menarik ketika muncul dalam persidangan perkara korupsi Bekasi.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung pada 8 April 2026, Yayat disebut mengakui dirinya pernah menjadi perantara proyek. Ia juga menyebut telah menerima kompensasi dari sejumlah proyek di Bekasi sejak 2022.
Nilai yang muncul mencapai sekitar Rp16 miliar secara kumulatif.
Angka itu tentu bukan angka kecil.
Namun, angka tersebut berasal dari keterangan dalam proses hukum. Publik perlu membedakan antara pengakuan, keterangan saksi, temuan penyidik, dakwaan jaksa, dan putusan pengadilan.
Dalam dakwaan perkara Sarjan, jaksa juga menyebut Yayat menerima sekitar Rp1,4 miliar sepanjang 2024–2025.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang diuji melalui proses hukum.
Karena itu, angka Rp16 miliar tidak bisa langsung diperlakukan sebagai putusan final mengenai kesalahan Yayat.
Ketika Gaji dan Aset Menjadi Pertanyaan
Perhatian publik kemudian bergerak ke persoalan lain.
Berapa sebenarnya penghasilan seorang Ipda?
Mengacu pada informasi yang muncul dalam sumber perkara, gaji pokok Ipda dengan masa kerja tertentu berada di kisaran Rp2,9 juta per bulan. Angka itu belum mencakup tunjangan kinerja dan berbagai tunjangan lain.
Dengan tambahan tersebut, penghasilan bulanan dapat mencapai sekitar Rp6 juta.
Di sisi lain, rumah Yayat berada di kawasan Raffles Hills, Cibubur, Depok.
Kawasan tersebut memiliki properti dengan nilai yang sangat beragam. Harga properti di kawasan itu bahkan dapat mencapai miliaran rupiah.
Akan tetapi, harga properti di sebuah kawasan tidak membuktikan nilai rumah milik seseorang.
Begitu pula, besarnya penghasilan tidak otomatis membuktikan seseorang memperoleh aset melalui cara melawan hukum.
Pertanyaan soal aset membutuhkan pembuktian yang lebih konkret. Penyidik perlu melihat sumber dana, kepemilikan, transaksi, hubungan bisnis, serta dokumen pendukung.
Di titik inilah penggeledahan KPK menjadi penting.
Rumah Itu Hanya Satu Pintu
Penggeledahan rumah bukan sekadar cerita tentang bangunan mewah.
KPK mencari hubungan antara dokumen, perangkat elektronik, transaksi, dan keterangan para pihak. Dari sana, penyidik mencoba menyusun kembali jalur uang serta jaringan proyek yang sedang mereka telusuri.
Barang bukti elektronik dapat membuka percakapan.
Dokumen dapat menunjukkan transaksi.
Sementara keterangan saksi dapat membantu menjelaskan hubungan antarorang.
Ketiganya kemudian perlu saling menguatkan.
Jika bukti hanya berdiri sendiri, penyidik masih membutuhkan konfirmasi. Sebaliknya, apabila berbagai bukti mengarah pada pola yang sama, konstruksi perkara dapat menjadi semakin jelas.
Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa penyidik masih akan memeriksa saksi lain.
Artinya, proses tersebut belum berhenti pada satu nama.
Dari Proyek ke Pola
Perkara Bekasi bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 18 Desember 2025.
Dalam konstruksi perkara, muncul dugaan mekanisme “ijon” proyek. Istilah itu merujuk pada permintaan uang muka sebelum proyek berjalan.
Nama mantan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang kemudian masuk dalam perkara tersebut. Jaksa menduga permintaan uang proyek melibatkan ayahnya, HM Kunang, yang kemudian berhubungan dengan kontraktor Sarjan.
Konstruksi tersebut menunjukkan satu hal penting.
Proyek pemerintah tidak hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran. Di baliknya terdapat hubungan antara pejabat, kontraktor, perantara, serta pihak lain yang memiliki akses terhadap proyek.
Yayat muncul dalam salah satu simpul hubungan itu.
Karena itu, penyidikan terhadap Yayat menjadi penting bukan semata karena rumahnya. Penyidik perlu melihat apakah ada hubungan antara aset, komunikasi, proyek, serta aliran uang.
Ini Bukan Sekadar Cerita tentang Rumah
Rumah mewah sering menjadi simbol paling mudah untuk memancing perhatian publik.
Namun, simbol tidak sama dengan bukti.
Sebuah rumah dapat memunculkan pertanyaan. Jawaban akhirnya tetap membutuhkan dokumen kepemilikan, sumber dana, transaksi, serta pembuktian hukum.
Dalam kasus Yayat, KPK kini memegang sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan.
Langkah berikutnya akan menentukan bagaimana penyidik membaca bukti tersebut.
Apakah barang bukti itu hanya berkaitan dengan saksi yang sudah diperiksa?
Ataukah bukti tersebut membuka hubungan baru dalam perkara proyek Bekasi?
Pertanyaan itu belum memiliki jawaban final.
Siapa yang Sebenarnya Dicari?
Di sinilah cerita Yayat berubah dari sekadar kisah tentang gaya hidup menjadi persoalan jaringan.
Penyidik tidak hanya mencari siapa yang menerima uang. Mereka juga perlu mengetahui siapa yang meminta, siapa yang menghubungkan, siapa yang mengatur, serta bagaimana uang bergerak.
Pola semacam itu membutuhkan pembuktian bertahap.
Satu komunikasi dapat mengarah pada satu nama. Satu transaksi bisa membuka transaksi lain. Bahkan satu dokumen dapat menjelaskan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat.
KPK sendiri belum menyatakan Yayat sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.
Maka, posisi hukumnya masih harus dibaca sesuai proses penyidikan yang berjalan.
Pertanyaan Besarnya Bukan Lagi Soal Gaji
Perdebatan mengenai gaji Rp2,9 juta dan rumah miliaran rupiah memang mudah menarik perhatian.
Namun, inti persoalannya jauh lebih besar.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana proyek pemerintah berjalan. Mereka juga berhak mengetahui apakah uang proyek hanya berpindah melalui jalur resmi atau justru bergerak melalui jaringan informal.
Jika penyidik menemukan hubungan yang kuat antara dokumen, transaksi, komunikasi, dan keterangan saksi, perkara ini dapat membuka gambaran yang lebih luas mengenai pola pengadaan proyek di Bekasi.
Sebaliknya, jika bukti tidak cukup menguatkan dugaan tertentu, proses hukum tetap harus berhenti pada batas yang bisa dibuktikan.
Pada akhirnya, rumah di Raffles Hills hanya menjadi pintu masuk.
Di balik pintu itu ada dokumen.
Ada komunikasi.
Ada aliran uang.
Dan ada pertanyaan yang jauh lebih besar: bagaimana sebuah proyek publik bisa berubah menjadi ruang pertemuan kepentingan pribadi?
Jawabannya kini berada di tangan penyidik dan proses hukum yang sedang berjalan. @dimas
