Wakanda Yogyakarta menggugat persoalan tarif, algoritma, suspend, perlindungan hukum, dan ketidakpastian regulasi yang membayangi driver ojol.
Tabooo.id: Yogyakarta – Jalanan menjadi ruang kerja bagi ribuan pengemudi transportasi online. Di balik kemudahan yang diterima penumpang, para driver menghadapi persoalan yang terus menghantui pendapatan tak pasti, potongan sulit dibaca, akun yang dapat kehilangan akses, hingga perlindungan hukum yang belum memberi rasa aman.
Persoalan itu mereka bawa ke ruang formal pada Selasa, 1 September 2026. Bertempat di Kantor LBH Yogyakarta, pukul 13.00-16.00 WIB, para pengemudi yang tergabung dalam WAKANDA Yogyakarta mendeklarasikan gerakan untuk menggugat berbagai persoalan yang mereka hadapi di jalan.
Deklarasi tersebut mengusung tema “Menggugat, Membongkar Sekat, Aplikator, Membangun Benteng, Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Mitra.”
Bagi mereka, persoalan driver tidak berhenti pada jumlah order.
Tarif menentukan pendapatan.
Algoritma menentukan distribusi pekerjaan.
Potongan memengaruhi penghasilan.
Suspend dapat memutus akses kerja.
Di balik seluruh mekanisme itu, ada manusia yang menggantungkan kehidupan pada layar ponsel.
Ketika Orderan Menjadi Pertaruhan Hidup
Ketua WAKANDA Yogyakarta, Wuri, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini ialah kepastian regulasi transportasi online.
Menurutnya, pemerintah belum memiliki undang-undang yang secara komprehensif mengatur seluruh persoalan pekerja transportasi berbasis aplikasi.
Ia menyoroti aturan pengantaran penumpang melalui KP 667 dan KP 1001. Namun, menurut Wuri, pengemudi yang mengantarkan makanan dan barang masih menghadapi ketidakjelasan aturan.
“Bagaimana nasib driver pengantaran makanan dan barang?” kata Wuri.
Pertanyaan itu berkaitan langsung dengan penghasilan pengemudi.
Menurut Wuri, jumlah order bukan satu-satunya persoalan. Sistem distribusi order juga memunculkan keresahan karena terdapat akun yang dianggap mendapat prioritas dibanding akun lainnya.
Sebagian pengemudi akhirnya menghabiskan waktu di jalan tanpa kepastian memperoleh order.
“Jangankan kita berbicara tentang orderan yang kita terima. Terkadang kita pulang itu dengan tangan hampa,” ujarnya.
Situasi tersebut memperlihatkan sisi lain ekonomi digital.
Aplikasi memang membuka akses terhadap pekerjaan. Namun, kemudahan masuk tidak otomatis memberikan kepastian penghasilan.
Pengemudi tetap membayar bahan bakar, perawatan kendaraan, suku cadang, dan berbagai biaya operasional. Risiko kecelakaan juga tetap mereka tanggung.
Ketika order sepi, biaya tersebut tidak ikut berhenti.
Tarif Dipersoalkan, Potongan Dipertanyakan
WAKANDA menuntut skema tarif yang transparan dan rasional.
Mereka meminta penetapan tarif mempertimbangkan biaya hidup, harga BBM, suku cadang, serta biaya operasional nyata yang pengemudi keluarkan.
Masalah muncul ketika pengemudi tidak memperoleh penjelasan yang mereka anggap memadai mengenai potongan pendapatan.
Wuri mencontohkan skema order ganda atau tiga order sekaligus. Menurutnya, tambahan yang diterima driver terkadang hanya sekitar Rp2.000–Rp3.000, sementara pelanggan membayar biaya penuh kepada aplikator.
“Customer membayar full kepada aplikator. Nah, itu larinya ke mana?” katanya.
Bagi WAKANDA, kondisi tersebut membutuhkan transparansi.
Pengemudi ingin mengetahui bukan hanya jumlah uang yang mereka terima. Mereka juga meminta penjelasan mengenai cara sistem menghitung pendapatan, potongan, insentif, dan pembagian nilai dalam setiap transaksi.
Persoalan tarif akhirnya bersinggungan langsung dengan teknologi.
Ketika sistem digital menentukan keputusan ekonomi tanpa penjelasan yang cukup, posisi tawar pengemudi ikut melemah.
Algoritma Tak Terlihat, Dampaknya Terasa
WAKANDA juga mempersoalkan algoritma.
Mereka menuntut keterbukaan mengenai sistem yang menentukan distribusi order serta mekanisme yang memengaruhi pendapatan pengemudi.
Mereka turut mempersoalkan suspend atau pemutusan akses akun yang dinilai dapat berlangsung tanpa proses pembelaan yang adil.
Bagi seorang driver, akun bukan sekadar identitas digital.
Akun menjadi pintu menuju pekerjaan.
Ketika akses itu hilang, pendapatan ikut berhenti.
Wuri menyebut terdapat pengemudi yang mengalami suspend hingga berbulan-bulan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan pekerja terhadap keputusan sistem digital yang berada di luar kendali mereka.
Karena itu, WAKANDA meminta mekanisme pengaduan, hak jawab, dan penyelesaian sengketa yang lebih jelas.
Mereka tidak hanya menuntut perlindungan kolektif. WAKANDA juga ingin hak individual pengemudi tetap mendapat perlindungan ketika menghadapi sanksi atau persoalan akun.
Dari Jogja Kita hingga Bajaj Wisata
Persoalan ekonomi transportasi berbasis aplikasi tidak hanya dirasakan pengemudi roda dua.
Titin dari Jogja Kita menyebut pengemudi platform lokal membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah DIY.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ekosistem transportasi berbasis platform lokal agar layanan tersebut dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan. Penguatan itu juga harus tetap menjamin kesejahteraan serta hak dasar pengemudi.
Keluhan serupa datang dari Sato, perwakilan Bajaj Wisata Jogja Maxride.
Ia menyebut tarif, sistem peta, promosi, dan persaingan dengan aplikator besar sebagai persoalan utama pengemudi Bajaj.
Sato mengatakan sistem peta terkadang mengarahkan pengemudi melewati wilayah yang telah dibatasi pemerintah.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian jarak dalam order. Menurutnya, jarak yang semestinya sekitar tiga kilometer dapat terbaca hanya satu kilometer dalam sistem.
Masalah tersebut kembali memengaruhi pendapatan pengemudi.
Persoalan lain muncul pada promosi. Menurut Sato, promosi Maxride di ruang publik Yogyakarta masih terbatas dibandingkan aplikator besar.
Karena itu, mereka mengandalkan pasar wisatawan.
Sato menyebut sekitar 50 persen order Bajaj berasal dari wisatawan luar kota. Sekitar 20 persen berasal dari wisatawan lokal, sementara 20 persen lainnya berasal dari kebutuhan masyarakat seperti perjalanan menuju rumah sakit atau tempat terapi.
Sisanya berasal dari penggunaan lokal lainnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persaingan ekonomi aplikasi tidak selalu berlangsung dalam arena yang setara.
Platform besar memiliki jaringan, promosi, jumlah pengguna, dan kekuatan pasar yang lebih besar. Platform lokal harus mencari ceruk agar tetap bertahan.
WAKANDA Dibangun dari Jalanan
Di tengah persoalan tersebut, WAKANDA membangun kekuatan melalui solidaritas antar-pengemudi.
Wuri menjelaskan bahwa organisasi tersebut lahir dari pengalaman bersama para driver ketika menghadapi persoalan di jalan.
Mereka ingin memastikan setiap pengemudi memiliki tempat untuk mengadu dan tidak menghadapi masalah sendirian.
“Siapapun driver-nya, kalian tidak sendirian. Kalian ada bersama Wakanda,” ujar Wuri.
WAKANDA juga menegaskan posisinya sebagai organisasi independen.
Menurut Wuri, nama WAKANDA menjadi identitas pembeda sosiologis dan tidak memiliki afiliasi dengan entitas fiksi politik komersial global. Ia juga menegaskan WAKANDA tidak berafiliasi dengan partai politik maupun gerakan politik tertentu.
Bagi mereka, jalanan menjadi titik awal perjuangan. Namun, suara dari jalan harus sampai ke meja pembuat kebijakan.
“Hari ini kami semua masih ada di jalan dan besok mungkin kami masih ada di jalan, tetapi suara kami juga harus sampai ke meja pembuat kebijakan,” kata Wuri.
Bukan Sekadar Soal Order
Geger, salah satu penggerak WAKANDA Yogyakarta, mengatakan organisasi tersebut hadir untuk memperjuangkan perlindungan kerja, penghasilan layak, jaminan sosial, serta keselamatan kerja bagi pengemudi digital.
Mereka juga ingin membangun mekanisme pengaduan yang lebih terstruktur dan menyediakan bantuan hukum melalui kerja sama dengan LBH Yogyakarta.
Menurut Geger, perjuangan tersebut perlu membedakan hak individual dan hak kolektif.
Kepastian akun serta hak jawab ketika mendapat sanksi merupakan hak individual. Sementara tarif yang adil dan lingkungan kerja yang aman menyangkut kepentingan seluruh mitra.
Kedua persoalan itu bertemu pada satu titik posisi tawar.
Pengemudi membutuhkan mekanisme agar mereka tidak selalu menjadi pihak yang hanya menerima keputusan. Mereka ingin terlibat dalam pembentukan aturan yang menentukan kehidupan mereka.
Pemerintah Diminta Tidak Hanya Mengatur Jalan
Tuntutan WAKANDA akhirnya mengarah kepada pemerintah.
Mereka meminta regulasi transportasi online lahir dari realitas kerja pengemudi, bukan hanya dari perspektif perusahaan aplikasi atau ruang birokrasi.
Persoalan itu semakin penting karena transportasi online telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.
Layanan tersebut menghubungkan penumpang, makanan, barang, wisatawan, hingga kebutuhan mobilitas masyarakat.
Namun, pekerja yang menjalankannya masih menghadapi ketidakpastian mengenai tarif, perlindungan kerja, mekanisme suspend, dan jaminan sosial.
Karena itu, tuntutan WAKANDA melampaui permintaan kenaikan pendapatan.
Mereka sedang mempertanyakan hubungan antara pekerja dan platform digital.
Persoalan itu bermuara pada satu pertanyaan besar siapa yang mengendalikan tarif, akses kerja, keputusan algoritma, dan risiko yang ditanggung pengemudi?
Pertanyaan tersebut belum menemukan jawaban yang mereka anggap memadai.
Ini Bukan Sekadar Persoalan Ojol
Persoalan yang dibawa WAKANDA Yogyakarta menunjukkan perubahan besar dalam dunia kerja.
Aplikasi telah mengubah cara orang mencari penghasilan. Namun, perkembangan teknologi belum otomatis menghadirkan perlindungan yang sebanding bagi pekerja.
Perusahaan platform dapat mengatur transaksi melalui sistem digital dalam hitungan detik. Sebaliknya, pengemudi tetap menghadapi biaya hidup dan risiko kerja yang nyata.
BBM harus dibayar.
Ban harus diganti.
Kendaraan harus diservis.
Risiko kecelakaan tetap ada.
Keluarga tetap membutuhkan penghasilan.
Pada saat yang sama, sistem menentukan apakah seorang driver mendapat order, menerima pendapatan tertentu, atau kehilangan akses akun.
Pengemudi tidak selalu mengetahui cara sistem mengambil keputusan tersebut.
Ini bukan sekadar persoalan orderan. Ini adalah persoalan siapa yang memiliki kuasa dalam ekonomi digital.
WAKANDA Yogyakarta kini membawa pertanyaan itu dari jalanan menuju meja kebijakan.
Mereka tidak hanya meminta pemerintah mendengar.
Mereka ingin aturan lahir dari realitas kerja yang mereka alami.
Sebab bagi para driver, jalan bukan sekadar tempat mencari penumpang.
Jalan menjadi tempat mereka bekerja, mempertaruhkan keselamatan, memenuhi kebutuhan hidup, dan membangun masa depan keluarga.
Ketika suara dari jalan mulai menggugat sistem, pertanyaannya bukan lagi apakah pengemudi membutuhkan perlindungan.
Pertanyaannya seberapa lama negara akan membiarkan pekerjaan digital tumbuh lebih cepat daripada aturan yang melindungi orang-orang di balik layarnya? @anisa
