Karhutla di Kalimantan membakar 1.511 hektare kawasan dan menyeret 6 perusahaan yang dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan.
Tabooo.id – Api memang padam. Namun, persoalan tidak berhenti ketika asap menghilang dari langit Kalimantan.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah kebakaran melanda kawasan mereka. Total area terdampak mencapai 1.511,55 hektare.
Enam perusahaan tersebut ialah PT WEL, PT FI, PT MPK, PT WSP, PT NES, dan PT PSR. Empat perusahaan beroperasi di Kalimantan Barat, sedangkan PT NES berada di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur.
Angka 1.511,55 hektare itu bukan sekadar luasan di atas dokumen pengawasan. Ia menunjukkan bahwa kebakaran kembali bersinggungan dengan kawasan yang memiliki pemegang izin dan kewajiban pengelolaan.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar ketika perusahaan memperoleh hak mengelola hutan, seberapa kuat kewajiban mereka menjaga kawasan dari api?
1.511 Hektare Terbakar, PT WEL Paling Luas
Dari enam perusahaan yang dikenai sanksi, PT WEL mencatat area terdampak paling luas, yakni 760,51 hektare.
Luas tersebut bahkan mencapai sekitar separuh dari total area terbakar yang ditemukan Kemenhut pada enam perusahaan.
PT MPK menyusul dengan 394,83 hektare. Kemudian PT WSP mencatat 107,7 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare.
Data itu memperlihatkan persoalan yang tidak seragam. Setiap perusahaan menghadapi luasan kebakaran berbeda, tetapi pemerintah menemukan persoalan yang sama: kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla harus diperbaiki.
Kemenhut kemudian tidak berhenti pada teguran.
Lembaga itu menjatuhkan Paksaan Pemerintah kepada lima perusahaan.
Sementara itu, PT MPK mendapatkan sanksi lebih berat berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah.
Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman mengatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada PT MPK karena kebakaran di kawasan perusahaan tersebut terjadi secara luas dan berulang.
“Paksaan Pemerintah memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, mulai dari pembenahan sistem pengendalian kebakaran hingga pemulihan areal terdampak dalam batas waktu yang ditentukan.” ujarnya.
Sanksi itu pada dasarnya memaksa perusahaan memperbaiki sistemnya. Namun, pertanyaan yang lebih penting muncul setelahnya apakah sistem tersebut sebelumnya benar-benar bekerja?
Pemerintah Tidak Hanya Memeriksa Api
Pemeriksaan Kemenhut tidak sekadar menghitung luas lahan yang terbakar.
Untuk empat perusahaan di Kalimantan Barat, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan melakukan pemeriksaan pada 10-14 Agustus 2026.
Tim memeriksa berbagai perangkat yang seharusnya menjadi benteng pertama ketika kebakaran muncul.
Mulai dari regu pengendalian kebakaran, peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, hingga sistem deteksi dan respons dini.
Pemeriksaan tersebut penting karena kebakaran tidak selalu menjadi persoalan ketika api sudah membesar.
Kegagalan bisa terjadi jauh sebelumnya.
Deteksi terlambat. Peralatan tidak memadai. Sumber air tidak tersedia. Regu tidak siap. Atau respons awal tidak mampu menghentikan api sebelum meluas.
Karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemadaman.
Mereka juga wajib membangun sistem yang membuat api tidak berkembang menjadi bencana.
Kebakaran di Gambut Memiliki Persoalan yang Lebih Panjang
Persoalan menjadi semakin rumit ketika kawasan terdampak berada di ekosistem gambut.
Memadamkan api di permukaan tidak otomatis mengakhiri persoalan.
Gambut menyimpan persoalan hidrologis yang dapat membuat kawasan kembali rentan terbakar. Karena itu, pemerintah dapat mewajibkan perusahaan melakukan pemulihan vegetasi sekaligus mengembalikan fungsi hidrologis kawasan.
Langkahnya mencakup penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah.
Dengan kata lain, pemulihan tidak sekadar menunggu hutan kembali hijau.
Perusahaan harus memperbaiki kondisi yang membuat kawasan rentan terhadap kebakaran.
Ini yang sering luput ketika karhutla hanya dilihat sebagai peristiwa tahunan.
Api datang, petugas memadamkan, asap menghilang, lalu perhatian publik berpindah.
Padahal, kerusakan ekologis dapat bertahan jauh lebih lama daripada berita tentang kebakaran.
Sanksi Administratif Bukan Akhir Perkara
Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif untuk memaksa perusahaan memperbaiki kepatuhan dan memulihkan kawasan. Pemerintah juga membuka proses pidana jika menemukan unsur pelanggaran.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan pemegang izin memang memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan. Tetapi hak tersebut datang bersama tanggung jawab menjaga kawasan dan mencegah kerusakan.
“Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan dan kepatuhan.”
Dwi menambahkan bahwa proses pidana tetap berjalan apabila ditemukan unsur pidana.
Pemerintah juga akan menelusuri pihak yang sengaja melakukan pembakaran atau mengambil keuntungan dari kebakaran dan kerusakan kawasan.
Artinya, sanksi administratif tidak otomatis menutup pintu penegakan hukum pidana.
Temuan di lapangan akan menentukan langkah berikutnya.
Masalahnya Bukan Sekadar Siapa yang Membakar
Karhutla sering kali menyederhanakan persoalan menjadi satu pertanyaan siapa yang membakar?
Pertanyaan itu penting.
Namun, untuk kawasan yang memiliki pemegang izin, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting siapa yang bertanggung jawab mencegah api berkembang?
Dua pertanyaan tersebut memiliki konsekuensi berbeda.
Pelaku pembakaran dapat berhadapan dengan proses pidana apabila alat bukti menunjukkan adanya kesengajaan atau pelanggaran hukum. Sementara pemegang izin memiliki kewajiban pengelolaan yang tetap berjalan, termasuk ketika kebakaran terjadi di dalam arealnya.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mencari titik api.
Pemerintah perlu melihat sistem di belakang titik api tersebut.
Di sinilah kesiapan perusahaan diuji, mulai dari regu pemadam, peralatan, sumber air, menara pantau, sekat kanal, hingga sistem deteksi dini.
Dan yang paling penting, apakah perusahaan benar-benar menjalankan kewajiban pencegahan sebelum api muncul?
Ketika Sanksi Menjadi Ukuran Efektivitas Pengawasan
Enam perusahaan kini menghadapi kewajiban perbaikan dan pemulihan.
Tetapi keberhasilan pemerintah tidak semestinya diukur dari jumlah sanksi yang dijatuhkan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kawasan tersebut kembali aman dari kebakaran dan apakah perusahaan benar-benar memperbaiki sistem pengelolaannya.
Ardi menegaskan Kemenhut akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan.
Jika kewajiban tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan perizinan berusaha.
Di titik ini, sanksi memiliki fungsi yang lebih besar daripada hukuman administratif.
Sanksi menjadi instrumen untuk menguji apakah izin pengelolaan hutan berjalan beriringan dengan tanggung jawab ekologis.
Sebab, izin memberikan akses untuk mengelola kawasan. Izin bukan pembebasan dari kewajiban menjaga kawasan.
Ini Bukan Sekadar Karhutla, Ini Pola Pengelolaan
Enam perusahaan. Lebih dari 1.500 hektare terdampak. Satu perusahaan mendapat pembekuan izin karena kebakaran dinilai luas dan berulang.
Rangkaian itu menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup dibaca sebagai peristiwa kebakaran.
Ini bukan sekadar api. Ini persoalan sistem.
Ketika kawasan hutan berada dalam pengelolaan perusahaan, pencegahan seharusnya menjadi bagian dari operasi sehari-hari, bukan tindakan darurat setelah api muncul.
Karena itu, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada berapa hektare yang terbakar.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana kebakaran bisa berkembang, seberapa siap pemegang izin menghadapi risiko, apa yang gagal dalam sistem pencegahan, bagaimana kawasan dipulihkan, dan apakah kewajiban tersebut benar-benar dijalankan.
Jika pengawasan hanya aktif setelah hutan terbakar, negara akan terus berada satu langkah di belakang api.
Dan setiap tahun, Kalimantan kembali membayar harga dari pola yang sama. @dimas
