Negara memiliki mandat untuk menguasai sumber daya strategis. Namun, mandat itu bukan sekadar soal izin, regulasi, atau kepemilikan. Ukuran akhirnya tetap sederhana: sejauh mana kekayaan tersebut menghasilkan kemakmuran bagi rakyat.
Tabooo.id – Indonesia tidak pernah kekurangan kekayaan alam. Mineral, energi, hutan, laut, tanah, dan hasil pertanian menjadi modal besar bagi perekonomian nasional.
Kekayaan tersebut memang dapat menggerakkan produksi dan menciptakan penerimaan negara. Namun, sumber daya yang melimpah tidak otomatis membuat masyarakat sejahtera.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah negara menguasai sumber daya.
Pertanyaan yang lebih penting negara menguasainya untuk siapa?
“Dikuasai Negara” Bukan Berarti Negara Mengerjakan Semuanya
Pasal 33 kerap dibaca secara sederhana. Ketika konstitusi menyebut cabang produksi penting dan sumber daya alam berada dalam penguasaan negara, muncul anggapan bahwa pemerintah harus menjalankan seluruh kegiatan ekonomi secara langsung.
Padahal, pengelolaan ekonomi memiliki ruang yang lebih luas.
Negara dapat hadir melalui regulasi, kebijakan, pengawasan, dan pengendalian. Sementara itu, BUMN, swasta, koperasi, serta pelaku ekonomi lainnya tetap dapat mengambil bagian.
Persoalannya muncul ketika fungsi negara berhenti pada pemberian izin.
Sebuah perusahaan dapat memperoleh hak mengelola sumber daya. Investasi masuk, produksi meningkat, dan penerimaan negara bertambah.
Namun, rangkaian itu belum otomatis menjawab kepentingan publik.
Manfaatnya harus terasa di masyarakat: lapangan kerja terbuka, industri lokal tumbuh, teknologi menguat, dan daerah penghasil ikut sejahtera.
Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan kualitas pengelolaan sumber daya.
Dengan demikian, penguasaan negara tidak cukup diukur dari siapa yang mengendalikan sumber daya. Ukurannya juga terlihat dari bagaimana negara memastikan manfaatnya tersebar.
Ketika Kekayaan Alam Berubah Menjadi Angka
Sumber daya alam sering hadir dalam laporan ekonomi melalui angka. Pemerintah dapat menunjukkan volume produksi, nilai ekspor, investasi, hingga penerimaan negara.
Semua indikator tersebut memang penting.
Namun, angka makro tidak selalu menggambarkan pengalaman masyarakat di wilayah produksi.
Sebuah daerah dapat menjadi pusat pertambangan. Pada saat yang sama, warga sekitar belum tentu menjadi bagian utama dari rantai nilai ekonomi.
Kawasan industri juga dapat menerima investasi besar. Meski begitu, tenaga kerja lokal belum tentu memiliki keterampilan yang sesuai.
Di sinilah muncul jarak antara kekayaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah dapat menyebut sebuah sektor memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi. Setelah itu, masyarakat berhak bertanya kontribusi tersebut mengubah apa dalam kehidupan mereka?
Manfaatnya mulai terlihat ketika lapangan kerja bertambah, industri pendukung tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, dan fasilitas publik membaik.
Sebaliknya, aktivitas ekonomi perlu dievaluasi ketika produksi meningkat, tetapi masyarakat tetap berada di luar rantai manfaat.
Pertumbuhan memang terjadi. Namun, distribusi manfaat menentukan siapa yang benar-benar ikut tumbuh.
Konflik Sebenarnya Ada di Sini
Pengelolaan sumber daya bukan sekadar pertarungan antara negara dan perusahaan. Konfliknya jauh lebih kompleks karena banyak kepentingan bertemu dalam satu ruang.
Negara membutuhkan investasi untuk menggerakkan ekonomi. Perusahaan membutuhkan kepastian usaha. Industri membutuhkan bahan baku dan energi.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pekerjaan, lingkungan yang aman, serta peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Kepentingan tersebut tidak selalu bergerak dalam arah yang sama.
Ketika pemerintah terlalu fokus mengejar investasi, kepentingan masyarakat dapat kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, pembatasan yang terlalu besar juga dapat menghambat investasi dan pembangunan industri.
Karena itu, negara tidak cukup memilih salah satu kepentingan.
Tugasnya adalah menjaga agar aktivitas ekonomi tetap bergerak tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Di titik itulah mandat Pasal 33 menemukan relevansinya.
Rakyat Tidak Hanya Membutuhkan Lapangan Kerja
Manfaat pengelolaan sumber daya sering diukur melalui jumlah lapangan kerja. Padahal, ukuran tersebut baru satu bagian dari persoalan.
Pekerjaan memang menghasilkan pendapatan. Namun, masyarakat juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang membuat pendapatan tersebut berkelanjutan.
Ketika industri besar masuk ke daerah, manfaat idealnya tidak berhenti pada pekerja perusahaan. Warung, transportasi, pemasok lokal, jasa, koperasi, usaha kecil, dan industri pendukung juga perlu memperoleh peluang.
Dengan begitu, satu investasi dapat menciptakan efek pengganda.
Ekonomi tidak lagi berhenti di dalam pagar perusahaan. Sebaliknya, aktivitas tersebut bergerak ke masyarakat dan menciptakan rantai ekonomi baru.
Namun, efek tersebut tidak muncul secara otomatis.
Pemerintah perlu menghubungkan investasi dengan tenaga kerja lokal, industri daerah, pendidikan, infrastruktur, pembiayaan, serta pasar. Tanpa hubungan itu, investasi berisiko menjadi pulau ekonomi yang berdiri sendiri.
Daerah Penghasil Tidak Boleh Sekadar Menjadi Tempat Produksi
Persoalan lain muncul ketika sumber daya berada di daerah, sementara keputusan ekonomi terbesar berada jauh dari wilayah produksi.
Daerah menyediakan tanah, tenaga kerja, lingkungan, dan sumber daya. Perusahaan menjalankan produksi. Negara kemudian mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut.
Lalu, seberapa besar masyarakat daerah memperoleh posisi dalam rantai ekonomi?
Masyarakat tidak cukup menjadi penonton aktivitas industri. Mereka perlu memiliki kesempatan menjadi tenaga kerja, pelaku usaha, pemasok, mitra koperasi, atau bagian dari industri pendukung.
Dengan cara itu, pengelolaan sumber daya dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru di daerah.
Sebaliknya, daerah berisiko hanya menjadi tempat produksi jika nilai tambah dan kekuatan ekonomi terkonsentrasi di luar wilayah tersebut.
Hilirisasi Mengubah Pertanyaan
Perdebatan tentang hilirisasi juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan sumber daya.
Ketika bahan mentah hanya dijual, aktivitas ekonomi lanjutan dapat berlangsung di luar wilayah produksi. Hilirisasi mencoba mengubah pola tersebut dengan membawa proses pengolahan ke dalam negeri.
Langkah itu dapat menciptakan kebutuhan baru terhadap tenaga kerja, teknologi, energi, logistik, pembiayaan, dan industri pendukung.
Dengan demikian, satu komoditas memiliki peluang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Namun, pertanyaan publik kemudian berubah.
Siapa yang menguasai nilai tambah tersebut?
Keberhasilan hilirisasi akhirnya terlihat dari seberapa jauh tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan, industri nasional menguasai teknologi, dan perusahaan daerah masuk ke rantai pasok. Pada saat yang sama, manfaat ekonomi juga harus terasa di daerah tempat sumber daya tersebut berasal.
Semakin banyak jawaban yang positif, semakin dekat hilirisasi dengan tujuan memperluas manfaat ekonomi.
Sebaliknya, hilirisasi perlu dievaluasi jika proses tersebut hanya memindahkan kegiatan produksi tanpa memperkuat kemampuan ekonomi nasional.
Negara Tidak Cukup Menjadi Wasit
Pada titik tertentu, peran negara perlu dilihat lebih jauh. Negara bukan hanya wasit yang memastikan perusahaan mematuhi aturan.
Pemerintah juga menentukan aturan main, arah investasi, prioritas sektor, pembangunan infrastruktur, pendidikan tenaga kerja, dan berbagai kebijakan yang membentuk ekosistem ekonomi.
Karena itu, kualitas penguasaan negara dapat terlihat dari kualitas keputusan yang dibuat.
Ketika pemerintah memberikan izin investasi, apa manfaat publik yang ikut dirancang?
Saat negara membangun kawasan industri, siapa yang memperoleh akses?
Ketika pemerintah memberikan insentif, siapa yang mendapatkan keuntungan dan apa imbal baliknya?
Kemudian, ketika negara mengelola sumber daya strategis, bagaimana manfaatnya kembali kepada masyarakat?
Pertanyaan tersebut membawa Pasal 33 dari ruang normatif menuju ruang kebijakan.
Konstitusi bukan hanya berbicara tentang siapa yang menguasai kekayaan. Konstitusi juga mengarahkan bagaimana kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ini Bukan Sekadar Soal Tambang
Persoalan penguasaan sumber daya sering langsung dikaitkan dengan pertambangan. Padahal, cakupannya jauh lebih luas.
Energi menentukan biaya produksi dan kehidupan rumah tangga. Pangan menentukan daya beli masyarakat. Air menopang kehidupan dan kegiatan ekonomi. Laut menjadi sumber penghidupan nelayan.
Tanah pun menentukan ruang produksi, permukiman, dan pembangunan.
Semua memiliki kepentingan publik.
Karena itu, negara perlu melihat sumber daya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional. Sumber daya tidak cukup diperlakukan sebagai komoditas yang berdiri sendiri.
Ketika energi mahal, industri ikut tertekan. Sementara itu, pangan yang tidak stabil dapat memperbesar beban rumah tangga.
Begitu pula ketika bahan baku industri bergantung pada impor. Nilai tambah yang seharusnya berkembang di dalam negeri dapat mengalir ke luar.
Artinya, penguasaan negara harus menghasilkan keterhubungan ekonomi, bukan sekadar kontrol administratif.
Ini Bukan Sekadar Soal Siapa yang Memiliki
Perdebatan mengenai sumber daya sering berhenti pada persoalan kepemilikan. Namun, masyarakat membutuhkan pertanyaan yang lebih konkret.
Apa yang mereka dapatkan?
Jika sumber daya menghasilkan penerimaan negara, apakah penerimaan tersebut kembali melalui pelayanan publik yang lebih baik?
Ketika investasi menciptakan industri, apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan peluang usaha?
Jika hilirisasi meningkatkan nilai tambah, apakah kemampuan ekonomi nasional ikut menguat?
Kemudian, apabila daerah menjadi pusat produksi, apakah masyarakat lokal memperoleh posisi ekonomi yang lebih kuat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan apakah penguasaan negara benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
Sebab negara yang menguasai sumber daya belum tentu berhasil jika rakyat tetap berada di luar rantai manfaatnya.
Pasal 33 Diuji Ketika Keputusan Ekonomi Dibuat
Pasal 33 tidak paling penting ketika dibacakan dalam pidato. Justru, mandat tersebut diuji ketika pemerintah harus mengambil keputusan.
Pemerintah harus memilih antara investasi dan perlindungan masyarakat. Negara juga perlu menimbang ekspor bahan mentah dengan penguatan industri nasional.
Pada saat yang sama, pemerintah harus mempertimbangkan penerimaan jangka pendek dan pembangunan kapasitas jangka panjang.
Setiap pilihan membawa konsekuensi.
Karena itu, penguasaan negara harus menghasilkan lebih dari sekadar kontrol. Ia harus melahirkan nilai tambah, kesempatan ekonomi, daya tawar masyarakat, dan distribusi manfaat yang lebih adil.
Di sinilah konflik antara negara dan kepentingan ekonomi menemukan bentuk sebenarnya.
Pasar membutuhkan ruang. Perusahaan membutuhkan keuntungan. Negara membutuhkan pertumbuhan.
Namun, konstitusi menempatkan satu kepentingan yang tidak boleh hilang dari seluruh proses tersebut kemakmuran rakyat.
Ini Bukan Sekadar Soal Sumber Daya. Ini Soal Arah Negara
Pada akhirnya, negara tidak dinilai hanya dari seberapa banyak sumber daya yang dikuasainya.
Ukuran yang lebih penting terlihat dari apa yang terjadi setelah sumber daya tersebut dikelola.
Jika kekayaan alam menghasilkan industri yang kuat, pekerjaan yang layak, usaha lokal yang tumbuh, penerimaan negara yang kembali kepada publik, serta kehidupan masyarakat yang semakin baik, penguasaan negara menemukan maknanya.
Sebaliknya, pertanyaan tetap terbuka jika sumber daya hanya menghasilkan produksi, investasi, dan keuntungan. Apalagi ketika masyarakat masih berada di pinggir rantai ekonomi.
Ini bukan sekadar soal siapa yang memiliki sumber daya. Ini soal siapa yang memperoleh manfaat darinya.
Pasal 33 akhirnya tidak hanya berbicara tentang hubungan negara dengan ekonomi. Pasal tersebut juga menguji keberanian negara memastikan kekayaan nasional benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, ukuran paling sederhana dari ekonomi konstitusional bukanlah siapa yang memegang sumber daya.
Ukuran itu adalah siapa yang menikmati kemakmuran yang lahir darinya. @dimas
