Tembok memang mampu membatasi langkah orang. Namun ketika pagar menjulang di setiap sudut kota, yang perlahan hilang bukan hanya ruang terbuka, melainkan rasa percaya antarwarga dan ini menandakan kota mulai dipagari ketakutan.
Tabooo.id – Jakarta sedang menghadapi ironi yang tidak tercatat dalam statistik kriminalitas. Di tengah klaim bahwa ibu kota tetap aman, pagar-pagar justru menjulang semakin tinggi. Mal, gedung perkantoran, hingga kawasan komersial berlomba memasang pembatas. Pertanyaannya sederhana kalau kota benar-benar aman, mengapa rasa waswas justru semakin terlihat? dan ini menjadi alarm bahwa kota mulai dipagari ketakutan.
Ini bukan sekadar soal pagar tapi ini tentang cara sebuah kota membangun hubungan antara pemerintah, pemilik modal, dan warganya. Karena kota yang sehat tidak hanya membutuhkan keamanan, tetapi juga kepercayaan.
Ketika Arsitektur Mulai Berbicara Tentang Ketakutan
Pagar selalu memiliki dua fungsi Ia melindungi aset dan Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada siapa pun yang berada di luar.
Semakin tinggi pagar berdiri, semakin kuat pesan yang muncul.
“Kami tidak percaya pada ruang di luar pagar ini.”
Fenomena itulah yang menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu 01/08/2026, Pramono mengaku mengikuti maraknya pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan.
“Saya mengikuti dengan saksama adanya pemasangan di beberapa tempat pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apa pun itu Jakarta aman, nyaman,” kata Pramono Anung, Sabtu 01/08/2026.
Pramono kemudian meminta pengelola mal, kawasan properti, hingga perkantoran mengurangi penggunaan pagar yang berlebihan.
Menurutnya, pagar tinggi justru membentuk persepsi bahwa Jakarta sedang berada dalam situasi yang tidak aman.
“Jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal, menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta, dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja,” tegasnya.
Pernyataan itu lebih dari sekadar komentar tentang desain kota. Ia sedang mengingatkan bahwa arsitektur juga membentuk cara masyarakat membaca realitas.
Ketika Persepsi Lebih Cepat Menyebar daripada Fakta
Keamanan tidak hanya lahir dari rendahnya angka kriminalitas tapi Keamanan juga tumbuh dari rasa percaya.
Ketika kota mulai dipagari Ketakutan maka mereka akan menemukan Cara untuk menata ruang dan menilai bagaimana masyarakat memandang lingkungan di sekitarnya.
Dalam konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) yang diperkenalkan kriminolog Amerika C. Ray Jeffery pada 1971, keamanan tidak hanya bergantung pada pagar atau tembok. Pendekatan tersebut justru menekankan pentingnya ruang terbuka, pencahayaan, visibilitas, dan aktivitas publik agar masyarakat saling mengawasi secara alami.
Artinya, kota tidak harus berubah menjadi benteng untuk menghadirkan rasa aman. Sebaliknya, kota justru membutuhkan ruang yang mendorong interaksi.
Kota Hidup Karena Orang Saling Melihat
Pemikir urban dunia Jane Jacobs sudah mengingatkan persoalan ini lebih dari enam dekade lalu.
Dalam bukunya The Death and Life of Great American Cities (1961), Jacobs memperkenalkan konsep eyes on the street.
Ia menulis:
“A city street equipped to handle strangers must have eyes upon the street.”
Menurut Jacobs, jalan yang dipenuhi aktivitas warga jauh lebih aman dibanding kawasan yang tertutup pagar tinggi.
Ketika banyak orang berjalan kaki, duduk di taman, membuka toko, atau sekadar bercengkerama, mereka sesungguhnya sedang menciptakan sistem keamanan sosial yang bekerja tanpa sirene dan tanpa tembok.
Ironisnya, pagar tinggi justru mengurangi interaksi itu. Semakin sedikit orang saling melihat, semakin mudah rasa curiga mengambil alih.
Siapa yang Sedang Menentukan Wajah Kota?
Pernyataan Pramono memperlihatkan benturan kepentingan yang menarik. Pemerintah ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota terbuka.
Pelaku usaha memilih memperkuat perlindungan aset melalui pagar. Kedua tujuan itu sama-sama masuk akal.
Namun perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah pemerintah masih mengendalikan wajah kota?
Ataukah rasa takut kini ikut menentukan arah pembangunan ruang publik?
Jika setiap gedung membangun bentengnya sendiri, kota perlahan berubah menjadi kumpulan pulau-pulau privat yang tidak lagi saling terhubung.
Hak Memiliki, Tetapi Tetap Memiliki Fungsi Sosial
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam berbagai diskusi mengenai tata kelola ruang publik berulang kali mengingatkan bahwa hak kepemilikan tidak berdiri sendiri. Kepemilikan selalu membawa fungsi sosial yang harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial.
Artinya, pemilik properti memang berhak melindungi asetnya. Namun kota juga membutuhkan ruang yang tetap ramah bagi masyarakat.
Budayawan Melihat Kota sebagai Ruang Bersama
Budayawan almarhum Emha Ainun Nadjib dalam berbagai forum kebudayaan sering mengingatkan bahwa kota bukan sekadar kumpulan bangunan, melainkan ruang hidup bersama yang dibangun melalui rasa saling percaya.
Ketika hubungan antarmanusia digantikan tembok dan pembatas, masyarakat memang bisa merasa lebih aman secara fisik.
Namun mereka perlahan kehilangan kedekatan sosial yang selama ini menjadi fondasi sebuah komunitas.
Lebih Banyak Pohon, Lebih Sedikit Pagar
Pramono tidak hanya mengkritik pagar tinggi. Ia juga menawarkan gambaran Jakarta yang lebih terbuka.
“Bahkan, saya berpikir pagarnya itu enggak perlu tinggi-tinggi. Kemudian yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau. Antara satu dan sebelah, bersebelahan itu juga mungkin lebih baik dibuka,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan arah pembangunan yang berbeda. Alih-alih memperbanyak pembatas, Jakarta justru ingin memperluas ruang hijau dan memperkuat keterhubungan antarkawasan.
Banyak kota besar dunia menempuh pendekatan serupa Mereka membangun taman, jalur pejalan kaki, serta ruang komunal karena percaya bahwa interaksi sosial ikut menciptakan keamanan.
Ketika Warga Mulai Menjadi Orang Asing di Kotanya Sendiri
Dampak pagar tinggi tidak berhenti pada perubahan wajah kota. Warga perlahan kehilangan ruang untuk saling bertemu.
Interaksi sosial ikut berkurang dan akibatnya, prasangka tumbuh lebih cepat daripada rasa saling percaya.
Anak-anak kehilangan ruang bermain, Pejalan kaki merasa asing di lingkungannya sendiri, Komunitas semakin sulit membangun kedekatan.
Lama-kelamaan Jakarta berubah menjadi kumpulan kawasan privat yang berdiri sendiri tanpa hubungan sosial yang kuat.
Saat rasa memiliki memudar, kepedulian terhadap kota ikut menghilang. Pada titik itu, kota memang masih berdiriNamun jiwanya mulai terkikis.
Kota Aman Tidak Dibangun dari Beton, Tetapi dari Kepercayaan
Pagar memang mampu menghalangi orang masuk. Namun pagar tidak pernah melahirkan kepercayaan.
Sejarah menunjukkan bahwa kota yang aman tumbuh dari ruang publik yang hidup, interaksi antarmanusia, dan kehadiran negara yang mampu menghadirkan rasa aman tanpa menciptakan rasa curiga.
Ironisnya, semakin tinggi pagar menjulang, semakin besar pula kemungkinan masyarakat membaca kota sebagai ruang yang berbahaya.
Karena itu, persoalan ini bukan sekadar soal estetika. Bukan pula sekadar soal desain bangunan. Ini adalah pertarungan antara dua cara membangun kota.
Yang satu percaya pada tembok dan Yang lain percaya pada manusia. Jakarta kini sedang memilih jalan mana yang ingin ditempuh.
Dan mungkin, pertanyaan terpenting bukan lagi seberapa tinggi pagar itu berdiri.
Melainkan seberapa besar kepercayaan yang masih tersisa di antara orang-orang yang hidup di baliknya. @teguh
