D.N. Aidit tumbuh sebagai muazin muda di Belitung sebelum menjelma menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perjalanannya membawa seorang anak dari keluarga Muslim terpandang ke pusat pertarungan politik paling keras dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik citra dalang yang dibentuk negara, Aidit tetap menjadi manusia penuh kontradiksi, ambisi, kecerdikan, dan kesalahan fatal.
Tabooo.id – D.N. Aidit tidak lahir sebagai tokoh menyeramkan dalam poster propaganda. Ia tumbuh dalam keluarga Muslim terpandang, belajar membaca Al-Qur’an, lalu berhadapan dengan ketimpangan di kawasan tambang timah Belitung. Beberapa dekade kemudian, namanya berubah menjadi simbol komunisme, Gerakan 30 September, dan tragedi politik yang belum selesai dibicarakan Indonesia.
Belitung Tidak Membesarkan Seorang Komunis Karikatural
Dipa Nusantara Aidit lahir dengan nama Achmad Aidit di Tanjung Pandan, Belitung, pada 30 Juli 1923.
Keluarganya bukan keluarga miskin yang tersingkir dari struktur masyarakat. Sebaliknya, Aidit tumbuh di lingkungan yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan keagamaan cukup kuat.
Ayahnya, Abdullah bin Ismail, bekerja sebagai mantri kehutanan. Posisi tersebut memberi Abdullah tempat terhormat dalam birokrasi kolonial di Belitung.
Namun, Abdullah tidak hanya bekerja untuk pemerintah. Ia juga bergerak dalam pendidikan Islam modernis melalui perkumpulan Nurul Islam yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah.
Sementara itu, ibu Aidit, Mailan, berasal dari keluarga terpandang di Belitung. Garis keluarganya terhubung dengan pemilik tanah, pedagang, dan perantau Minangkabau.
Kakek Aidit dari pihak ayah dikenal sebagai pengusaha perikanan. Di sisi lain, kakeknya dari pihak ibu merupakan tokoh pembuka kawasan Batu Itam sekaligus pemilik tanah luas.
Latar ini penting karena propaganda politik sering menggambarkan tokoh secara sederhana. Seolah seseorang muncul langsung sebagai musuh negara tanpa keluarga, masa kecil, atau perjalanan pemikiran.
Aidit justru tumbuh dalam lingkungan Islam yang kuat.
Sejumlah catatan keluarga menyebut ia belajar membaca Al-Qur’an sejak kecil. Ia bahkan dikenal pernah mengumandangkan azan di lingkungan tempat tinggalnya.
Aidit juga disebut beberapa kali mengkhatamkan Al-Qur’an. Keluarganya merayakan pencapaian itu dengan kenduri. Karena itu, gambaran bahwa Aidit sejak lahir adalah komunis dan memusuhi agama jelas terlalu dangkal.
Keyakinan politiknya berubah ketika ia tumbuh. Namun, perubahan tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa fondasi awal hidupnya dibentuk oleh keluarga Muslim.
Sejarah memang sering membenci kerumitan. Propaganda lebih suka manusia yang hanya memiliki satu wajah.
Tambang Timah Mengajarinya Membaca Kelas
Belitung bukan hanya pulau keluarga dan pengajian bagi Aidit. Pulau itu juga menjadi pusat eksploitasi timah kolonial.
Di sekitar tempat tinggalnya, perusahaan tambang menguasai sumber daya dan kehidupan ekonomi masyarakat. Para pejabat kolonial menikmati fasilitas besar, sementara banyak buruh hidup dalam kondisi serba terbatas.
Aidit melihat ketimpangan tersebut dari dekat.
Ia menyaksikan bagaimana pekerjaan berat tidak selalu menghasilkan kehidupan layak. Di sisi lain, orang yang menguasai perusahaan menikmati keuntungan terbesar. Pengalaman itu perlahan membentuk kepekaan kelasnya.
Aidit muda mulai memahami bahwa kemiskinan tidak selalu muncul karena seseorang malas. Struktur ekonomi juga menentukan siapa yang bekerja, siapa yang menguasai hasil, dan siapa yang tetap miskin.
Selain membaca dan belajar agama, ia melatih tubuh melalui tinju, angkat besi, dan senam.
Latihan tersebut membentuk citra Aidit sebagai pemuda yang berani. Di lingkungan keluarga, ia kerap mengambil posisi sebagai pelindung bagi adik-adiknya. Namun, Belitung terlalu kecil untuk ambisinya.
Aidit membutuhkan ruang lebih besar untuk memahami politik, kolonialisme, dan gerakan nasional. Jawa kemudian menjadi pintu masuknya.
Achmad Aidit Meninggalkan Nama Lamanya di Batavia
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Belitung, Aidit meninggalkan kampung halamannya pada pertengahan 1930-an.
Ia sempat tinggal bersama keluarga Isa Anshari, tokoh pergerakan Islam yang kelak berseberangan keras dengan komunisme.
Hubungan ini memperlihatkan betapa cairnya dunia pergerakan sebelum kemerdekaan.
Orang-orang yang kelak saling menyerang secara ideologis pernah tinggal bersama, berdiskusi, dan membangun kedekatan pribadi.
Aidit kemudian pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dagang.
Di kota itu, Achmad Aidit mulai menggunakan nama Dipa Nusantara Aidit.
Pergantian tersebut bukan hanya perubahan administrasi. Nama baru itu menandai lahirnya identitas politik yang lebih besar.
“Dipa Nusantara” terdengar lebih nasionalis. Nama itu tidak lagi terikat pada kampung, keluarga, atau identitas masa kecil.
Ia sedang membangun dirinya sebagai manusia pergerakan.
Batavia memberinya akses kepada buku, organisasi, dan jaringan pemuda. Di kota tersebut, Aidit tidak lagi hanya melihat ketimpangan. Ia mulai mencari teori untuk menjelaskannya.
Marxisme menawarkan jawaban yang terasa sistematis. Kemiskinan tidak dipahami sebagai nasib, melainkan hasil hubungan produksi dan perebutan kekuasaan.
Bagi pemuda yang tumbuh di sekitar buruh tambang, gagasan itu sulit diabaikan.
Menteng 31 Mengubah Perpustakaan Menjadi Pangkalan Revolusi
Bersama seorang rekannya, Aidit mendirikan perpustakaan dan usaha periklanan bernama Antara di kawasan Senen.
Tempat itu segera berkembang menjadi ruang pertemuan para pemuda politik.
Aidit bertemu tokoh-tokoh seperti Adam Malik dan Chaerul Saleh. Ia juga berinteraksi dengan seniman, aktivis, serta kelompok pemuda yang menolak kolonialisme.
Perpustakaan tersebut bukan sekadar tempat meminjam buku. Tetapi menjadi ruang pertukaran ide.
Di sana, kolonialisme dibedah, masa depan Indonesia diperdebatkan, dan strategi perlawanan dibicarakan.
Aidit kemudian terlibat dalam Persatuan Timur Muda, organisasi yang berhubungan dengan Gerakan Rakyat Indonesia.
Saat Jepang menduduki Indonesia, aktivitas pemuda bergeser ke Asrama Menteng 31. Lokasi ini kemudian menjadi salah satu pusat radikalisasi generasi muda.
Di sana berkumpul Wikana, Sukarni, M.H. Lukman, Sayuti Melik, dan banyak nama lain.
Sebagian pemuda dalam jaringan tersebut kelak terlibat dalam tekanan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta menjelang Proklamasi.
Aidit bergerak di tengah atmosfer itu.
Ia belajar bahwa kemerdekaan tidak hanya menunggu keputusan pemimpin. Pemuda juga dapat menciptakan tekanan politik. Namun, pengalaman tersebut menanamkan satu keyakinan berbahaya: kelompok kecil yang bergerak cepat dapat mengubah arah sejarah.
Keyakinan itu membantu revolusi pada 1945.
Dua puluh tahun kemudian, logika serupa justru ikut menyeretnya menuju kehancuran.
Cinta, Keluarga, dan Kehidupan yang Jarang Masuk Sejarah
Nama Aidit lebih sering muncul bersama rapat partai, pidato, dan konflik politik. Namun, ia juga memiliki kehidupan keluarga.
Pada 1948, Aidit menikahi Soetanti dalam sebuah upacara Islam yang sederhana. Pernikahan berlangsung di rumah tokoh PKI Solo, KH Raden Dasuki.
Soetanti berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan dengan gerakan kiri.
Ia bukan sekadar “istri ketua partai”. Soetanti menempuh pendidikan kedokteran, mempelajari kardiologi di Moskow, lalu mendalami akupunktur.
Kehidupan rumah tangga mereka melahirkan lima anak.
Politik kemudian memecah keluarga itu hingga melintasi negara.
Setelah 1965, Soetanti mengalami penahanan panjang tanpa pengadilan. Sebagian anak mereka hidup di luar negeri dan kehilangan kesempatan kembali sebagai warga biasa.
Beberapa menetap di Prancis dan Kanada. Sementara itu, Ilham Aidit bertahan di Indonesia serta hidup di bawah stigma nama ayahnya.
Di sinilah kekuasaan menunjukkan wajah paling panjang.
Seorang pemimpin dapat dibunuh dalam semalam. Namun, nama keluarga bisa dihukum selama beberapa generasi.
PKI Hancur, Generasi Muda Mengambil Kemudi
Peristiwa Madiun 1948 menghancurkan struktur Partai Komunis Indonesia.
Musso tewas. Amir Sjarifuddin dieksekusi. Banyak pemimpin dan kader partai ditangkap atau dibunuh.
PKI kehilangan pemimpin, jaringan, dan legitimasi.
Aidit sendiri sempat ditahan di Yogyakarta. Namun, ia berhasil keluar ketika situasi berubah akibat Agresi Militer Belanda II.
Setelah itu, ia hidup dalam jaringan bawah tanah.
Pada awal 1950-an, Aidit kembali ke panggung politik bersama M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman. Mereka mewakili generasi muda yang tidak puas terhadap kepemimpinan lama.
Kelompok senior cenderung defensif. Mereka memilih kerja bawah tanah dan menghindari penampilan terbuka setelah trauma Madiun.
Aidit melihat strategi tersebut sebagai jalan menuju kepunahan. Baginya, partai tidak akan tumbuh dengan terus bersembunyi. PKI harus kembali ke tengah masyarakat, mengikuti pemilu, mengorganisasi buruh, dan membangun jaringan petani.
Konflik internal akhirnya pecah.
Aidit menyerang garis politik Tan Ling Djie yang dianggap terlalu kompromistis dan tidak mampu membangun kemandirian partai.
Faksi muda menang. PKI kemudian berpindah dari tangan generasi lama menuju kepemimpinan Aidit, Lukman, dan Njoto. Mereka masih muda. Namun, mereka memahami propaganda, organisasi, kebudayaan, dan politik massa jauh lebih baik.
Aidit Mengubah Partai Terlarang Menjadi Mesin Massa
Prestasi politik terbesar Aidit bukan pidato revolusioner.
Prestasi terbesarnya adalah organisasi. Ia mengambil partai yang nyaris hancur, lalu mengubahnya menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok.
PKI membangun cabang hingga tingkat daerah. Partai juga mengembangkan organisasi perempuan, pemuda, buruh, petani, seniman, dan intelektual.
Aidit tidak hanya menjual revolusi. Ia menjual rasa memiliki.
Buruh mendapatkan organisasi. Petani memiliki wadah untuk menuntut tanah. Seniman memperoleh ruang kebudayaan. Perempuan menemukan saluran politik.
PKI juga mengubah citra. Partai tidak lagi tampil sebagai kelompok bawah tanah yang selalu mengangkat senjata.
Aidit menempatkannya sebagai kekuatan legal, parlementer, dan nasionalis. Ia mendukung agenda anti-imperialisme Soekarno. Namun, PKI tetap mempertahankan identitas kelasnya.
Strategi ini cukup cerdas. Aidit memahami bahwa revolusi Indonesia tidak bisa menyalin pengalaman Rusia atau Tiongkok secara mentah.
Indonesia memiliki agama kuat, masyarakat pedesaan luas, dan tradisi nasionalisme yang dalam. Karena itu, ia membangun aliansi dengan kelompok nasionalis, organisasi masyarakat, dan sebagian kelompok keagamaan. Namun, fleksibilitas tersebut juga memiliki batas.
Saat persaingan memanas, politik persatuan mudah berubah menjadi politik penghancuran.
Pemilu 1955 Membuktikan PKI Bukan Lagi Bayangan
Pemilu 1955 menjadi ujian terbesar bagi strategi Aidit. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. PKI menempati posisi keempat secara nasional setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama.
Partai yang baru beberapa tahun sebelumnya dihancurkan negara berhasil meraih jutaan suara. Hasil tersebut bukan kebetulan.
PKI bekerja melalui pendidikan kader, rapat desa, penerbitan, kebudayaan, serta organisasi massa.
Aidit memahami bahwa suara tidak muncul hanya dari pidato besar. Suara tumbuh dari kehadiran sehari-hari.
Partai hadir ketika petani bersengketa. Organisasi buruh masuk ketika pekerja menuntut upah. Kader bergerak ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Menariknya, Aidit menghormati keberhasilan Nahdlatul Ulama.
Ia memahami bahwa NU memiliki akar sosial sangat kuat di pedesaan Jawa. PKI mungkin membawa teori kelas, tetapi NU membawa kiai, pesantren, tradisi, dan ikatan komunal.
Aidit melihat NU sebagai kekuatan yang masih mungkin diajak bekerja sama dalam agenda anti-kolonial. Sebaliknya, hubungannya dengan Masyumi jauh lebih keras.
Persaingan tersebut bukan sekadar perbedaan agama dan komunisme. Keduanya juga berebut pengaruh, negara, serta arah Indonesia setelah kemerdekaan.
Soekarno Memberi Ruang, Angkatan Darat Menyiapkan Tandingan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri Demokrasi Parlementer.
Soekarno kemudian membangun Demokrasi Terpimpin. Bagi Aidit, perubahan itu menghadirkan peluang sekaligus bahaya.
Sistem baru mempersempit kompetisi partai. Namun, kedekatan dengan Soekarno memberi PKI perlindungan dari tekanan Angkatan Darat.
Soekarno membutuhkan massa PKI untuk menyeimbangkan kekuatan militer. Sebaliknya, PKI membutuhkan Soekarno sebagai benteng politik. Hubungan itu saling menguntungkan, tetapi tidak pernah sepenuhnya aman.
Aidit mendukung gagasan NASAKOM yang menggabungkan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis.
Di atas kertas, formula tersebut menawarkan keseimbangan. Dalam praktiknya, NASAKOM membuat tiga kekuatan besar hidup dalam kecurigaan permanen.
PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih negara. Militer melihat pertumbuhan PKI sebagai ancaman langsung. Sementara itu, Soekarno berdiri di tengah dan berusaha menjaga semua kekuatan tetap bergantung kepadanya.
Aidit kemudian mengembangkan teori tentang dua aspek kekuasaan negara.
Menurutnya, pemerintahan memiliki aspek progresif dan reaksioner. Soekarno serta kebijakan anti-imperialismenya ditempatkan pada sisi progresif. Angkatan Darat dan kelompok konservatif masuk sisi reaksioner.
Teori tersebut memberi PKI pembenaran untuk masuk lebih dalam ke pemerintahan. Namun, teori itu juga menutupi kenyataan penting. Negara bukan ruang diskusi biasa. Pada akhirnya, kekuasaan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai senjata.
PKI memiliki massa besar. Angkatan Darat memiliki komando, struktur teritorial, dan senapan.
Kebudayaan Menjadi Medan Perang Sebelum Peluru Meledak
Persaingan tidak hanya berlangsung dalam kabinet dan barak. Ia masuk ke sastra, film, teater, dan seni rupa.
Lekra mendorong seniman mendekat kepada rakyat. Seni tidak boleh berdiri jauh dari konflik sosial. Namun, dominasi tersebut juga melahirkan tekanan.
Perdebatan budaya berubah menjadi serangan politik. Seniman yang berbeda pandangan menghadapi tuduhan sebagai reaksioner atau tidak berpihak kepada rakyat.
Sebagai respons, kelompok lain membangun lembaga kebudayaan sendiri.
PNI memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional. Nahdlatul Ulama mengembangkan Lesbumi.
Kebudayaan akhirnya mengikuti pembelahan politik.
Puisi, film, dan pertunjukan tidak lagi hanya dinilai dari mutu. Posisi politik penciptanya ikut menentukan apakah karya tersebut dianggap revolusioner atau reaksioner.
Sebelum kekerasan fisik meledak, bahasa sudah lebih dahulu berubah menjadi senjata.
Reforma Agraria Mengubah Konflik Kelas Menjadi Benturan Desa
Ketegangan paling nyata muncul di pedesaan.
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil pada 1960. Namun, pelaksanaannya berjalan lambat.
Birokrasi daerah, pemilik tanah, dan kepentingan politik lokal sering menghambat redistribusi.
Bagi pendukungnya, aksi tersebut menjadi jawaban atas negara yang terlalu lambat. Sedangkan, bagi lawannya, gerakan itu merupakan perampasan yang mengabaikan hukum dan struktur sosial desa.
Konflik kelas kemudian bertemu identitas agama, hubungan keluarga, dan persaingan politik.
Di banyak desa, pemilik tanah bukan sosok asing. Mereka bisa menjadi kiai, tokoh adat, pejabat desa, atau kerabat sendiri.
Akibatnya, konflik agraria tidak hanya memperhadapkan petani dan tuan tanah. Namun, membelah kampung.
Ketegangan semakin buruk ketika sebagian mobilisasi menggunakan bahasa penghancuran. Yel-yel “ganyang” mudah berpindah dari musuh kolonial menuju organisasi lokal.
Saat politik mulai menganggap lawan sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan, ruang kompromi menyempit cepat.
Kekerasan 1965 tidak muncul dari ruang kosong. Kebencian telah ditanam, dipelihara, dan dibalas jauh sebelum pembunuhan massal dimulai.
Biro Khusus Membuat Partai Bergerak Tanpa Mengetahui Seluruh Rencana
Di balik kebesaran PKI, Aidit menghadapi masalah besar.
Partainya tidak memiliki sayap militer. Jutaan anggota tidak otomatis dapat menghadapi satuan bersenjata. Karena itu, Aidit membangun hubungan dengan sejumlah perwira melalui struktur rahasia yang dikenal sebagai Biro Khusus.
Sjam Kamaruzaman memimpin jaringan tersebut.
Biro ini bekerja langsung di bawah Aidit. Bahkan sejumlah pemimpin utama PKI tidak mengetahui kegiatan dan strukturnya secara penuh.
Kerahasiaan itu seharusnya menjadi tanda bahaya.
Sebuah partai yang mengaku menjalankan kepemimpinan kolektif justru memiliki operasi penting di luar pengawasan kolektif.
Aidit semakin bergantung pada informasi Sjam mengenai perpecahan internal Angkatan Darat.
Pada 1965, isu tentang Dewan Jenderal menguat. Kelompok tersebut disebut sedang menyiapkan langkah untuk menyingkirkan Soekarno ketika kesehatan presiden memburuk. Apakah rencana kudeta itu benar-benar telah matang masih menjadi perdebatan.
Namun, Aidit tampaknya percaya ancaman tersebut nyata. Di sinilah kecerdasan organisasinya mulai kalah oleh ketakutan politik. Ia memilih jalan operasi rahasia.
Gerakan 30 September Runtuh Sebelum Menjadi Kemenangan
Pada dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan bergerak untuk menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat.
Operasi tersebut berakhir dengan kematian enam jenderal dan seorang perwira pertama.
Radio Republik Indonesia kemudian menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September dan pembentukan Dewan Revolusi. Namun, operasi itu tidak memiliki arah politik yang jelas.
Soekarno tidak memberikan dukungan terbuka. Koordinasi pasukan kacau. Logistik lemah. Sejumlah unit bahkan tidak memahami tujuan gerakan.
Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil kendali Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, pasukan yang mendukung gerakan meninggalkan posisi mereka.
Operasi yang seharusnya mencegah kudeta justru menyediakan alasan bagi pengambilalihan kekuasaan.
Peran tepat Aidit dalam perencanaan G30S masih diperdebatkan.
Sejumlah kajian menempatkannya sebagai tokoh yang menyetujui operasi terbatas melalui Biro Khusus. Kajian lain menolak penyederhanaan bahwa seluruh PKI merancang gerakan tersebut.
Namun, satu hal terlihat jelas.
Aidit mengambil keputusan penting melalui jaringan sempit tanpa menyiapkan jutaan anggota partainya menghadapi akibatnya.
Ketika operasi gagal, massa PKI di berbagai daerah tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Mereka tidak bersenjata. Mereka tidak memiliki rencana perlindungan. Bahkan banyak kader tidak pernah mendengar Biro Khusus.
Keputusan segelintir orang akhirnya dibayar oleh orang-orang yang tidak ikut mengambil keputusan.
Pelarian Berakhir di Balik Lemari
Setelah Gerakan 30 September runtuh, Aidit meninggalkan Jakarta. Ia menuju Jawa Tengah dan berusaha membangun kembali komunikasi dengan jaringan partai. Namun, organisasi telah lumpuh.
Kader menunggu instruksi yang tidak datang. Pemimpin daerah bergerak sendiri. Sementara itu, Angkatan Darat memperluas operasi penangkapan.
Aidit berpindah-pindah di sekitar Surakarta selama beberapa minggu.
Pada malam 21 November 1965, pasukan menangkapnya di Kampung Sambeng, tidak jauh dari Stasiun Solo Balapan. Ia ditemukan bersembunyi di sebuah ruang sempit di balik lemari.
Adegan tersebut menjadi simbol kejatuhan yang brutal. Pemimpin partai dengan jutaan pendukung berakhir sendirian di ruang persembunyian.
Ketika ditangkap, Aidit disebut berusaha menggunakan statusnya sebagai menteri dalam Kabinet Dwikora. Namun, status politik tidak lagi memiliki arti. Negara yang ia dukung telah berubah menjadi mesin perburuan.
Aidit Mati Sebelum Bisa Memberikan Kesaksian
Setelah penangkapan, militer membawa Aidit menuju Boyolali.
Tidak ada sidang terbuka. Tidak tersedia pemeriksaan pengadilan yang dapat menguji keterlibatannya, membongkar jaringan G30S, atau menghadirkan kesaksiannya kepada publik.
Versi tentang kematiannya berbeda-beda.
Sejumlah kesaksian menyebut Aidit dibawa ke sebuah sumur tua di belakang markas militer. Ia kemudian ditembak dan jasadnya dijatuhkan ke dalam sumur.
Ada versi yang menyebut ia sempat berpidato.
Versi lain mengatakan eksekusi berlangsung cepat menggunakan pistol dari jarak dekat.
Perbedaan tersebut tidak mengubah kenyataan utama. Aidit dieksekusi tanpa pengadilan.
Kematian itu menghilangkan salah satu saksi terpenting dalam peristiwa 1965.
Karena itu, Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendengar pengakuannya, menguji keterangannya, dan membedakan tanggung jawab pribadi dari tanggung jawab jutaan anggota partai.
Negara kemudian mengganti proses hukum dengan satu narasi resmi.
Saat tersangka utama dibunuh sebelum bersaksi, kebenaran tidak otomatis menang. Yang menang hanyalah pihak yang masih memiliki senjata dan mesin propaganda.
Aidit Mati, Keluarganya Menanggung Hukuman Panjang
Eksekusi Aidit bukan akhir dari hukuman. Istrinya ditahan bertahun-tahun tanpa proses hukum yang terbuka.
Anak-anak mereka tercerai-berai. Sebagian tumbuh di luar negeri. Beberapa kehilangan kewarganegaraan dan tidak dapat pulang dengan bebas.
Sementara itu, keluarga yang bertahan di Indonesia hidup di bawah pengawasan serta stigma.
Nama belakang menjadi beban.
Anak-anak dihukum bukan karena tindakan mereka, melainkan karena hubungan darah.
Pola serupa dialami ribuan keluarga lain setelah 1965. Mereka kehilangan pekerjaan, pendidikan, kewarganegaraan, tanah, dan kesempatan hidup normal.
Di sinilah peristiwa 1965 melampaui konflik elite. Tragedi itu masuk ke dapur, sekolah, kantor, dan catatan administrasi.
Negara tidak hanya membunuh lawan politik. Tapi juga menciptakan kelas warga yang harus membuktikan bahwa mereka tidak mewarisi dosa orang tua.
Citra Dalang, Realita Organisator yang Salah Membaca Kekuatan
Selama Orde Baru, Aidit digambarkan sebagai dalang tunggal yang mengendalikan seluruh kejahatan. Sebaliknya, sebagian pendukung kiri menggambarkannya hanya sebagai korban konspirasi militer. Kedua gambaran tersebut sama-sama terlalu dangkal.
Aidit bukan iblis tanpa masa kecil. Namun, ia juga bukan pemimpin tanpa kesalahan. Ia merupakan organisator luar biasa yang berhasil membangun partai massa dalam waktu singkat.
Aidit memahami propaganda, pendidikan kader, seni, parlemen, dan kekuatan organisasi akar rumput. Namun, keberhasilan itu menciptakan rasa percaya diri berlebihan.
Ia membangun partai dengan jutaan anggota, tetapi tetap bergantung pada perlindungan satu orang bernama Soekarno.
Aidit menguasai mobilisasi massa, tetapi tidak menguasai alat kekerasan negara.
Ia berbicara tentang kepemimpinan kolektif, tetapi membiarkan Biro Khusus bergerak melalui jalur personal.
Aidit juga membangun kekuatan legal, lalu mempertaruhkan semuanya melalui operasi rahasia yang tidak dipahami mayoritas partainya.
Masalah Aidit bukan sekadar ideologi. Lebih jauh lagi, kesalahan membaca batas kekuasaan.
Ia mengira massa dapat mengimbangi senjata, berpikir kedekatan dengan presiden dapat melindungi partai selamanya, serta menganggap operasi kecil dapat dikendalikan setelah dilepaskan ke lapangan.
Sejarah membuktikan sebaliknya.
Jutaan Pengikut Tidak Selalu Berarti Punya Kekuasaan
Kisah Aidit bukan hanya milik buku sejarah. Akan tetapi menunjukkan bagaimana citra politik dibentuk.
Satu rezim dapat menghapus masa kecil seseorang, keyakinannya, keluarganya, dan seluruh kompleksitas hidupnya. Sebagai gantinya, rezim menciptakan tokoh yang lebih mudah dibenci.
Namun, membongkar propaganda tidak berarti membebaskan tokoh dari tanggung jawab. Kita tetap harus menilai keputusan Aidit, konflik agraria, kekerasan bahasa, Biro Khusus, serta kesalahan strategis menjelang G30S.
Sejarah yang dewasa tidak membutuhkan pahlawan sempurna atau penjahat mutlak. Ia membutuhkan bukti, konteks, dan keberanian mengakui bagian yang belum diketahui.
Pelajaran lainnya menyangkut organisasi.
Besarnya jumlah pengikut tidak selalu berarti kuat. Sebuah gerakan dapat memiliki jutaan anggota, tetapi tetap rapuh jika keputusan penting terkunci di tangan segelintir elite.
Ketika pemimpin menyembunyikan strategi dari orang yang akan menanggung akibatnya, organisasi berubah menjadi jebakan.
Selain itu, kematian Aidit mengingatkan kita tentang pentingnya pengadilan. Pengadilan bukan hadiah bagi orang yang disukai. Ia menjadi alat untuk menguji tuduhan, menyimpan kesaksian, dan mencegah negara menulis sejarah sendirian.
Negara yang yakin pada kebenarannya seharusnya tidak takut menghadirkan terdakwa di depan hakim.
Sejarah Tidak Menjadi Jernih Hanya karena Musuh Sudah Mati
D.N. Aidit pernah menjadi anak yang mengaji di Belitung. Ia kemudian menjadi pemuda antikolonial, pemimpin partai, menteri, organisator massa, dan aktor dalam pusaran kekuasaan paling berbahaya di Indonesia.
Aidit membesarkan PKI hingga berada dekat dengan negara. Namun, ia gagal melihat bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak sama dengan menguasai kekuasaan.
Ketika keseimbangan politik runtuh, partainya tidak memiliki perlindungan.
Aidit kemudian dibunuh tanpa pengadilan. Jutaan orang lain ikut menerima hukuman melalui pembantaian, penahanan, pembuangan, diskriminasi, dan penghapusan sejarah. Karena itu, membaca Aidit tidak harus berakhir pada pemujaan atau kebencian.
Kita perlu melihatnya sebagai manusia yang mampu membangun sesuatu secara luar biasa, lalu membuat keputusan yang menghancurkan bangunannya sendiri. Namun, kesalahan seorang pemimpin tidak pernah membenarkan penghukuman kolektif terhadap jutaan manusia.
Aidit telah lama mati. Tapi, pertanyaan tentang 1965 belum selesai. Sebab sejarah tidak selesai ketika peluru ditembakkan.
Sejarah baru dimulai ketika orang berani bertanya mengapa pengadilan tidak pernah dibuka. @tabooo
