Umi Sardjono menjadi salah satu pendiri Gerwani dan memperjuangkan hak perempuan sebelum mengalami penahanan selama 13 tahun tanpa proses pengadilan.
Tabooo.id – Sejarah sering berpihak kepada para pemenang. Mereka menentukan siapa yang layak dikenang dan siapa yang perlahan menghilang dari ingatan publik. Di antara nama yang tersisih itu, Umi Sardjono menempati ruang yang paling sunyi. Ia memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia, selamat dari penyiksaan tentara Jepang, duduk sebagai anggota DPR, lalu menjalani 13 tahun penjara tanpa pernah memperoleh proses peradilan.
Ironisnya, masyarakat lebih sering mengenal Gerwani melalui stigma yang dibangun rezim Orde Baru daripada memahami sosok perempuan yang memimpin organisasi tersebut. Padahal, Umi Sardjono menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memperjuangkan hak perempuan, buruh, dan kelompok yang tersisih sebelum perubahan politik menghapus jejaknya dari ruang publik.
Ini bukan sekadar kisah seorang aktivis. Ini adalah potret tentang bagaimana kekuasaan membentuk ingatan kolektif dan menentukan siapa yang berhak menempati halaman sejarah.
Dari Gadis Salatiga Menjadi Aktivis Bawah Tanah
Umi Sardjono lahir di Salatiga pada 24 Desember 1923 dengan nama Suharti Sumodiwirdjo. Ayahnya, Ruslan Sumodiwiryo, bekerja sebagai juru tulis di Kawedanan Salatiga. Pekerjaan sang ayah membuka kesempatan bagi Umi menempuh pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sebuah kesempatan yang saat itu belum banyak dinikmati perempuan pribumi.
Pendidikan memperluas cara pandangnya. Setelah membaca Habis Gelap Terbitlah Terang karya R.A. Kartini, ia tidak lagi memandang emansipasi sebagai cita-cita pribadi, melainkan sebagai bagian dari perjuangan sosial.
Ia mengawali aktivitas politik bersama Partai Indonesia Raya (Parindra). Tidak lama kemudian, ia memilih bergabung dengan Gerindo karena organisasi itu menawarkan sikap yang lebih tegas dalam melawan kolonialisme dan fasisme.
Ketika Jepang menguasai Indonesia, jaringan perlawanan mengirim Umi ke Blitar untuk bergabung dalam gerakan bawah tanah. Rekan-rekannya mulai memanggilnya dengan nama Umi, nama yang kemudian melekat sepanjang hidupnya.
Di kota itu pula ia bertemu Sukisman atau Sardjono. Keduanya kemudian membangun rumah tangga sekaligus meneruskan perjuangan politik bersama.
Warung Kecil yang Menjadi Pos Perlawanan
Umi dan Sardjono membuka sebuah warung sederhana di depan markas tentara Jepang.
Tentara Jepang hanya melihat warung itu sebagai tempat berjualan makanan. Namun, para pejuang memanfaatkannya sebagai ruang bertukar informasi, menyusun strategi, dan menghubungkan jaringan perlawanan secara diam-diam.
Aktivitas rahasia itu akhirnya terungkap.
Sekitar 1943-1944, tentara Jepang menangkap Umi dan Sardjono.
Mereka kemudian menyiksa Umi dengan sangat kejam. Para serdadu menggantung tubuhnya seperti kelelawar, menahan makanan dan minuman selama berhari-hari, hingga ia terpaksa meminum urinnya sendiri demi mempertahankan hidup.
Meski demikian, para penyiksa gagal mematahkan tekadnya.
Dua hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kelompok pemuda kiri yang kemudian menjadi embrio Pesindo menyerbu penjara tempat Umi ditahan. Aksi itu membebaskannya dan membawanya kembali ke medan perjuangan.
Ketika Revolusi Juga Membutuhkan Perempuan
Kemerdekaan tidak langsung menghadirkan kedamaian.
Belanda kembali melancarkan agresi. Republik masih harus mempertahankan kemerdekaannya.
Dalam situasi tersebut, Umi tidak hanya ikut mempertahankan republik, tetapi juga membangun organisasi perempuan. Ia menjabat Wakil Ketua Barisan Buruh Wanita (BBW) yang dipimpin S.K. Trimurti, sesama pejuang yang pernah mengalami penjara Jepang.
Bagi Umi, kemerdekaan politik tidak akan berarti apabila perempuan tetap berada di pinggir kehidupan sosial.
Ia kemudian mengusulkan pembentukan organisasi perempuan progresif di lingkungan PKI. Musso menolak usulan tersebut karena menilai organisasi perempuan akan memecah fokus revolusi.
Penolakan itu justru memperkuat keyakinannya.
Menurut Umi, revolusi tidak akan pernah selesai selama perempuan belum memperoleh ruang yang setara.
Gerwani: Organisasi yang Pernah Menghimpun 1,5 Juta Perempuan
Pada 4 Juni 1950, Umi bersama S.K. Trimurti dan sejumlah organisasi perempuan mendirikan Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis).
Empat tahun kemudian, organisasi itu berubah menjadi Gerwani, dan para anggotanya mempercayakan kepemimpinan kepada Umi.
Di bawah arahannya, Gerwani berkembang sangat pesat.
Jumlah anggotanya meningkat dari sekitar 500 ribu menjadi hampir 1,5 juta perempuan menjelang 1965.
Gerwani tidak hanya bergerak dalam isu politik.
Organisasi itu mendirikan taman kanak-kanak, membuka tempat penitipan anak gratis, menjalankan program pemberantasan buta huruf, memperjuangkan cuti haid bagi buruh perempuan, mendukung reforma agraria, serta ikut mengampanyekan pembebasan Irian Barat.
Gerwani tetap menyatakan diri sebagai organisasi independen yang berfokus pada pendidikan dan perjuangan perempuan meskipun banyak pihak mengaitkannya dengan PKI.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memilih Umi sebagai anggota DPR.
Di parlemen, ia memperjuangkan perubahan aturan keimigrasian agar perempuan dapat bepergian ke luar negeri tanpa pendamping laki-laki. Ia juga mendorong pembahasan RUU Perkawinan yang menolak praktik poligami, meski perdebatan politik akhirnya menggagalkan rancangan tersebut.
1965: Ketika Fitnah Mengalahkan Fakta
Peristiwa 30 September 1965 mengubah seluruh jalan hidup Umi.
Pemerintah dan aparat keamanan melancarkan gelombang penangkapan terhadap orang-orang yang mereka anggap memiliki hubungan dengan PKI.
Gerwani menjadi salah satu sasaran utama.
Rezim Orde Baru kemudian menuduh organisasi itu ikut menyiksa para jenderal di Lubang Buaya dan menyebarkan narasi tersebut selama puluhan tahun melalui berbagai media serta pendidikan.
Aparat menangkap Umi.
Para penyidik memaksanya mengakui keterlibatan dalam penyiksaan yang tidak pernah ia lakukan.
Namun, Umi berkali-kali menolak menandatangani pengakuan palsu.
Di penjara, ia bertemu tujuh perempuan desa yang mengaku datang ke Jakarta karena tergiur janji pekerjaan. Para pelaku kemudian mengeksploitasi mereka sebagai pekerja seks sebelum aparat menangkap, menyiksa, dan memaksa mereka mengakui tuduhan yang tidak mereka lakukan.
Kesaksian mereka menghilang selama bertahun-tahun di balik tembok penjara.
Pemerintah menahan Umi selama 13 tahun tanpa pernah membawanya ke pengadilan.
Bebas, tetapi Tidak Pernah Benar-Benar Dipulihkan
Pada 1979, pemerintah akhirnya membebaskan Umi.
Namun, kebebasan itu tidak mengembalikan kehidupannya seperti semula.
Ia keluar dari penjara dengan status mantan tahanan politik. Stigma tersebut terus membatasi ruang hidup dan aktivitasnya.
Ia masih sempat menyaksikan runtuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998.
Meski demikian, reformasi tidak membuatnya menganggap perjuangan telah selesai.
Menurut Umi, demokrasi baru belum mampu melahirkan kembali gerakan perempuan yang mandiri dan berpihak kepada rakyat kecil.
Umi Sardjono meninggal dunia pada 11 Maret 2011 dalam usia 87 tahun.
Negara tidak pernah menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Negara juga belum memberikan rehabilitasi penuh atas pengalaman politik yang ia alami.
Sejarah yang Masih Diperdebatkan
Nama Umi Sardjono tetap memicu perdebatan dalam sejarah Indonesia.
Sebagian orang menghormatinya sebagai pejuang perempuan yang berani melawan ketimpangan sosial. Sebagian lainnya tetap menilai kiprahnya melalui hubungan Gerwani dengan PKI dan narasi resmi yang berkembang setelah 1965.
Perdebatan itu belum berakhir.
Namun, satu kenyataan sulit disangkal. Umi Sardjono ikut membangun salah satu gerakan perempuan terbesar di Indonesia, memperjuangkan hak buruh perempuan, menolak diskriminasi hukum, serta bertahan menghadapi penyiksaan dan penahanan tanpa proses peradilan.
Pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah semua orang harus menerima pilihan politiknya.
Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah bangsa ini berani membaca sejarah secara utuh, termasuk bagian-bagian yang rumit, kontroversial, dan tidak selalu nyaman.
Sebab ketika sejarah hanya memberi ruang bagi suara para pemenang, yang hilang bukan sekadar nama seorang perempuan. Bangsa ini juga kehilangan kesempatan untuk memahami dirinya sendiri secara lebih jujur. @dimas
