Pagi di pelosok Sukabumi selalu datang dengan cara yang sederhana. Kabut turun perlahan, jalanan tanah mulai dipenuhi langkah anak-anak yang membawa tas sekolah, sementara sebagian lainnya hanya memandang dari balik jendela rumah. Mereka tidak malas belajar. Mereka hanya lahir terlalu jauh dari sekolah dan terlalu dekat dengan kemiskinan. Di tengah situasi itu, dua polisi memilih melakukan sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam tugas pokok mereka.
Tabooo.id – Kedua Polisi ini tidak sedang mengejar pelaku kejahatan, membubarkan kerusuhan, atau mengatur lalu lintas. Mereka justru membangun sekolah. Sekilas, kisah ini tampak seperti cerita tentang polisi baik hati. Namun jika dilihat lebih dalam, cerita ini sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar.
Ini bukan kisah kepahlawanan. Ini alarm tentang negara.
Dua Polisi, Dua Sekolah, Satu Kegelisahan
Brigadir Akka Mahpudin, anggota Polres Sukabumi, tidak pernah menyangka bahwa tugas sosial terbesar dalam hidupnya justru lahir di luar ruang kantor polisi.
Saat bertugas di wilayah Cisolok, ia berulang kali menemui anak-anak yang berhenti sekolah. Sebagian harus membantu orang tua bekerja. Sebagian lain menyerah karena jarak sekolah terlalu jauh. Tidak sedikit yang akhirnya menganggap pendidikan sebagai kemewahan, bukan hak.
Alih-alih hanya merasa prihatin, Akka mengambil keputusan besar Ia mendirikan SMK Bhayangkara.
Keputusan itu bukan sekadar membuka ruang belajar. Akka bahkan menghibahkan rumah pribadinya untuk diubah menjadi asrama gratis bagi siswa dari daerah terpencil. Rumah yang semestinya menjadi ruang keluarganya berubah menjadi tempat puluhan anak mengejar masa depan.
Kini sekitar 80 siswa tinggal dan belajar di sana. Di Kecamatan Cidahu, kisah yang tak kalah menggetarkan lahir dari Bripka Sandi Praja.
Selama 14 tahun bertugas sebagai anggota Polri, ia menyisihkan tabungannya sedikit demi sedikit. Uang itu bukan ia gunakan membeli rumah baru atau kendaraan impian. Ia justru menggunakannya untuk mendirikan SMK Tunas Bhayangkara.
Sekolah gratis itu lahir sebagai bentuk penghormatan kepada amanah almarhumah ibunya yang berpesan agar dirinya menjadi polisi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam waktu dua tahun, sekolah tersebut telah menampung sekitar 95 siswa, mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yatim piatu.
Keduanya tidak menunggu proposal disetujui. Mereka tidak menunggu proyek pemerintah tapi Mereka memilih bergerak.
Empati Datang Lebih Cepat daripada Negara
Brigadir Akka Mahpudin dan Bripka Sandi Praja pernah menyampaikan alasan sederhana di balik langkah besar mereka.
“Kami ingin memberikan solusi bagi penerus bangsa yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan, tetapi terkendala secara finansial. Kami terus berupaya memfasilitasi agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.”
Kalimat itu terdengar hangat Namun di balik kehangatannya tersimpan ironi. Memberikan akses pendidikan kepada anak-anak miskin bukanlah tugas tambahan anggota kepolisian tapi Itu merupakan kewajiban negara.
Ketika dua polisi harus mengumpulkan tabungan pribadi dan mengorbankan rumahnya agar anak-anak tetap belajar, publik patut bertanya apakah sistem pelayanan pendidikan benar-benar sudah bekerja.
Pendidikan Bukan Hadiah, Melainkan Hak Konstitusi
Konstitusi Indonesia tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai bentuk belas kasihan pemerintah.
Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.
Konstitusi bahkan mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan Indonesia setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah.
Dana tersebut mengalir melalui berbagai program, mulai dari Dana BOS, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP), transfer ke daerah, tunjangan guru, pembangunan sekolah, hingga pendidikan tinggi.
Namun besarnya angka anggaran ternyata belum selalu berbanding lurus dengan akses pendidikan di lapangan.
Di Cisolok dan Cidahu, masih ada anak yang hampir kehilangan masa depan hanya karena biaya transportasi, jarak sekolah, dan kemiskinan.
Masalahnya bukan sekadar kurangnya ruang kelas. Masalah utamanya terletak pada distribusi keadilan.
Ketika Desa Terlalu Jauh dari Perhatian
Indonesia memiliki ribuan sekolah Namun tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya.
Di kota besar, sekolah berdiri hanya beberapa menit dari rumah. Transportasi tersedia, Internet mudah diakses, Pilihan sekolah sangat banyak.
Di banyak wilayah pelosok, situasinya berbeda. Anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer dan Sebagian menyeberangi sungai.
Sebagian harus mengeluarkan biaya transportasi yang justru lebih mahal daripada kebutuhan sekolah itu sendiri.
Akibatnya, kemiskinan tidak hanya membatasi ekonomi keluarga. Kemiskinan juga membatasi pilihan hidup.
Mengapa Polisi Menggantikan Fungsi Negara?
Di sinilah persoalan sesungguhnya muncul. Negara sering mengajak masyarakat bergotong royong membangun pendidikan.
Gotong royong memang menjadi kekuatan bangsa. Namun gotong royong tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara.
Ketika masyarakat, relawan, guru honorer, organisasi sosial, hingga aparat kepolisian harus terus-menerus menutup kekurangan pelayanan publik, sesungguhnya negara sedang mengirimkan pesan yang berbahaya.
Bahwa pelayanan dasar mulai bergantung pada kebaikan individu. Padahal pelayanan publik seharusnya berdiri di atas sistem Bukan di atas pengorbanan.
Akademisi Mengingatkan, Pendidikan Tidak Cukup Diukur dari Anggaran
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus akademisi, Anies Baswedan, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa tantangan terbesar pendidikan Indonesia bukan semata membangun sekolah baru, melainkan memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang setara.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga berulang kali mengkritik bahwa besarnya anggaran pendidikan belum otomatis menghadirkan pemerataan layanan apabila distribusi dan pengawasannya belum efektif.
Pandangan tersebut semakin relevan ketika dua anggota Polri justru menjadi aktor utama yang membuka akses pendidikan di daerah terpencil.
Pembangunan Tidak Selalu Berarti Gedung Baru
Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, memperkenalkan konsep human capability, yaitu pembangunan harus memperluas kemampuan manusia untuk hidup lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi memang penting dan Pembangunan jalan juga penting. Bandara, pelabuhan, bendungan, dan kawasan industri juga diperlukan. Namun pembangunan manusia tetap menjadi fondasi utama.
Karena jalan hanya menghubungkan satu kota dengan kota lain. Pendidikan menghubungkan seseorang dengan masa depannya.
Kemiskinan Bisa Menjadi Warisan jika Pendidikan Tidak Hadir
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan merupakan modal sosial yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Tanpa akses pendidikan, kemiskinan tidak berhenti pada satu keluarga karena itu akan menjadi sebuah Kemiskinan yang diwariskan.
Karena itu, sekolah yang dibangun Brigadir Akka dan Bripka Sandi bukan sekadar bangunan. Sekolah tersebut menjadi pintu keluar bagi puluhan anak dari lingkaran kemiskinan.
Budaya Gotong Royong Tidak Boleh Menjadi Alasan Negara Mundur
Budayawan almarhum Emha Ainun Nadjib pernah mengingatkan bahwa gotong royong merupakan kekuatan masyarakat Indonesia.
Namun negara tidak boleh menggunakan semangat gotong royong sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab konstitusionalnya.
Kebaikan warga memang harus dirawat Tetapi negara tetap wajib hadir Sebab pelayanan publik bukan hadiah tapi Pelayanan publik adalah hak warga negara.
Yang Sedang Diselamatkan Bukan Sekadar Murid
Publik tentu pantas memberikan penghormatan kepada Brigadir Akka Mahpudin dan Bripka Sandi Praja. Namun apresiasi itu tidak boleh membuat kita berhenti berpikir.
Sebanyak 175 anak memang memperoleh kesempatan belajar. Akan tetapi, persoalan yang mereka hadapi sesungguhnya jauh lebih besar daripada jumlah tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa masih ada wilayah yang belum sepenuhnya dijangkau sistem pendidikan nasional.
Empati dua polisi berhasil menyelamatkan anak-anak itu. Namun empati tidak boleh menjadi fondasi utama pelayanan publik.
Negara harus membangun sistem yang mampu bekerja tanpa bergantung pada lahirnya pahlawan baru.
Yang Bocor Bukan Atap Sekolah, Tetapi Sistemnya
Peristiwa ini bukan sekadar kisah tentang polisi yang membangun sekolah. Peristiwa ini membuka satu kenyataan yang jarang dibahas.
Sistem pendidikan masih menyisakan ruang kosong yang harus diisi oleh pengorbanan individu. Selama ruang kosong itu terus ada, masyarakat akan terus bergantung pada orang-orang baik.
Masalahnya, orang baik tidak selalu lahir setiap hari. Negara justru harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski tidak ada pahlawan.
Di Balik Tepuk Tangan, Ada Pertanyaan yang Belum Dijawab
Banyak orang akan mengingat Brigadir Akka Mahpudin dan Bripka Sandi Praja sebagai polisi yang berhati mulia. Mereka memang pantas mendapatkan penghormatan.
Namun cerita ini sesungguhnya tidak berhenti pada mereka tapi Cerita ini sedang menguji negara. Negara yang kuat tidak bergantung pada lahirnya pahlawan.
Negara yang kuat membangun sistem sehingga setiap anak memperoleh pendidikan tanpa harus menunggu ada polisi yang rela menghibahkan rumahnya atau menghabiskan tabungan selama empat belas tahun.
Karena ketika aparat kepolisian harus membangun sekolah agar anak-anak tetap belajar, pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa pahlawannya.
Pertanyaan yang seharusnya menggema di ruang publik adalah kalau polisi harus membangun sekolah, negara sedang sibuk membangun apa?. @teguh
