Non-Cooperation bagi Soekarno bukan sekadar sikap menolak kolonial, tapi strategi untuk tidak memberi legitimasi kepada sistem yang menindas rakyat. Masuk ke dalam struktur kolonial bisa terdengar realistis, namun ia melihat bahaya yang lebih halus di sana. Ketika kaum terjajah ikut bermain dalam aturan penjajah, perlawanan bisa berubah menjadi hiasan yang membuat kolonialisme tampak sah.
Tabooo.id – Ada bentuk perlawanan yang tidak selalu terlihat heroik. Tidak membawa senjata, tidak meledakkan gedung, tidak langsung memenuhi jalan.
Kadang perlawanan berawal dari satu keputusan dingin, menolak ikut bermain.
Soekarno memahami itu. Dalam medan kolonial, masuk ke dalam sistem bisa terdengar realistis. Bisa tampak matang, taktis, dan “lebih masuk akal”. Namun bagi Soekarno, ada satu bahaya yang lebih halus: ketika kaum terjajah ikut duduk di meja kolonial, mereka bisa tanpa sadar memberi wajah sah kepada kekuasaan yang sedang menindas mereka. Tema non-cooperation juga muncul dalam rangkaian tulisan politik Soekarno di Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, termasuk dalam pembahasan tentang massa aksi dan strategi pergerakan.
Menolak Bukan Berarti Tidak Bergerak
Banyak orang salah membaca penolakan.
Mereka mengira menolak berarti pasif. Seolah orang yang tidak mau masuk ke sistem hanya berdiri di luar sambil marah-marah. Padahal dalam politik kolonial, penolakan bisa menjadi strategi yang sangat sadar.
Soekarno melihat struktur kolonial bukan sebagai ruang netral. Ia tidak menganggap lembaga kolonial sebagai rumah bersama yang adil untuk semua pihak.
Baginya, sistem kolonial punya tujuan jelas, mempertahankan kekuasaan penjajah.
Maka masuk ke dalamnya bukan urusan sederhana. Ada risiko besar di sana. Orang bisa merasa sedang memperjuangkan rakyat, tapi tubuh politiknya untuk memperhalus wajah penjajahan.
Di permukaan terlihat partisipasi. Di dalamnya, kolonialisme tetap memegang kendali.
Realistis atau Terlalu Jinak?
Di setiap zaman, selalu ada orang yang berkata begini: “Kalau mau mengubah sesuatu, masuklah ke dalam sistem.”
Kalimat itu terdengar dewasa. Bahkan sering terlihat paling masuk akal.
Tapi masalahnya, penjajah tidak merancang sistem kolonial agar rakyat jajahan bisa mengubahnya. Mereka merancangnya untuk mengatur rakyat. Sistem itu memberi ruang bicara secukupnya, sambil tetap menaruh tombol utama di tangan penguasa.
Soekarno curiga pada ruang semacam itu.
Bukan karena ia anti-strategi. Justru karena ia paham cara kerja legitimasi.
Kalau rakyat jajahan terlalu sibuk membuktikan diri di hadapan lembaga kolonial, mereka bisa lupa membangun kekuatan sendiri. Mereka belajar sopan di depan penguasa, tapi kehilangan keberanian untuk melawan dari bawah.
Ada yang tampak realistis. Tapi kadang itu hanya kepatuhan bertopeng.
Kolonialisme Butuh Wajah Lokal
Kekuasaan kolonial tidak hanya bekerja hanya dengan kekerasan.
Tentu, ia punya aparat, hukum, penjara, pajak, dan senjata. Namun kekuasaan yang ingin bertahan lama juga butuh persetujuan. Atau setidaknya, kesan bahwa orang yang mereka jajah ikut menerima aturan mainnya.
Di sinilah elite lokal menjadi penting.
Ketika tokoh-tokoh pribumi masuk ke ruang kolonial, penjajah bisa berkata: lihat, mereka ikut serta. Mereka punya suara. Semua berjalan tertib.
Padahal suara itu mungkin hanya terdengar di ruangan kecil. Sementara rakyat di luar tetap menghadapi tanah yang sempit, upah murah, dan harga hidup yang menekan.
Soekarno membaca jebakan itu.
Ia tidak ingin pergerakan nasional berubah menjadi aksesori kolonial. Soekarno ingin rakyat punya kekuatan politik sendiri, bukan sekadar kursi terbatas dalam rumah yang pintunya tetap terkunci dari luar.
Yang Sah Belum Tentu Adil
Kolonialisme selalu pandai memakai bahasa hukum.
Ia membuat aturan. Ia membentuk lembaga. Ia menyusun prosedur. Semua tampak tertib, seolah ketidakadilan bisa menjadi baik selama tertulis dalam pasal yang rapi.
Tapi Soekarno tidak mau tertipu oleh kerapian itu.
Sesuatu bisa sah menurut hukum kolonial, tapi tetap busuk secara moral. Sebuah lembaga bisa berjalan sesuai prosedur, namun tetap berdiri di atas penaklukan.
Di sinilah non-cooperation menemukan maknanya.
Ia bukan sekadar penolakan terhadap satu forum. Ia menolak ilusi bahwa penjajahan bisa menjadi manusiawi hanya karena memberi sedikit ruang bicara.
Kalau penjajah membangun rumah itu dari perampasan, kursi empuk di dalamnya tidak akan membuatnya adil.
Massa Tidak Bangun dari Ruang Tunggu
Soekarno paham satu hal penting, kemerdekaan tidak akan turun sebagai hadiah.
Rakyat harus bergerak. Mereka harus sadar, terorganisir, dan percaya bahwa mereka harus menentukan nasibnya sendiri, bukan dari kemurahan hati penjajah.
Masuk ke lembaga kolonial bisa menciptakan kesan bahwa perubahan sedang berjalan. Ada sidang, ada perdebatan, ada usulan, ada bahasa administratif yang membuat semuanya tampak bergerak.
Namun di luar sana, rakyat tetap menunggu.
Soekarno tidak ingin pergerakan terjebak dalam ruang tunggu politik. Ia ingin kekuatan tumbuh di jalan, di kampung, di organisasi, di rapat rakyat, di kesadaran kolektif.
Perjuangan tidak cukup hidup di meja penguasa. Penjajah hampir selalu menyediakan meja dengan batas yang sudah mereka tentukan sendiri. Jadi, ruang bicara bisa terlihat terbuka, padahal arah akhirnya tetap terkunci.
Radikal di Mata Siapa?
Sikap non-kooperasi sering terlihat radikal.
Tapi radikal di mata siapa?
Bagi penguasa kolonial, tentu saja penolakan itu mengganggu. Sebab penolakan mencabut salah satu kebutuhan utama kekuasaan, yaitu pengakuan dari orang-orang yang mereka kuasai.
Bagi kaum moderat, sikap itu bisa terasa terlalu keras. Mereka khawatir jalan konfrontatif akan menutup peluang kecil yang masih tersedia.
Namun bagi Soekarno, pertanyaannya berbeda.
Kalau sebuah sistem berdiri untuk menundukkan rakyat, mengapa rakyat harus membantunya terlihat sah?
Itu inti konflik non-cooperation.
Yang satu menyebutnya pragmatisme. Yang lain melihatnya sebagai kompromi berbahaya. Di tengahnya, dua kubu sering memakai rakyat kecil sebagai alasan untuk membenarkan jalan masing-masing. Mengatasnamakan rakyat, lalu saat keputusan selesai dibuat, mereka meninggalkan rakyat bersama akibatnya.
Saat Perlawanan Diukur dari Akses
Ada penyakit politik yang terus berulang: orang sering menyangka akses sebagai pengaruh. Duduk dekat kekuasaan belum tentu membuat seseorang mampu mengubah arah. Kadang ia hanya mendapat tempat duduk, bukan kuasa.
Akses bisa membuka ruang. Namun akses juga bisa menjinakkan.
Orang yang terlalu lama berada di dekat kekuasaan bisa mulai memakai bahasa kekuasaan. Ia belajar menunda keputusan, memahami alasan penguasa, lalu menyebut kemarahan rakyat sebagai tanda kurang sabar. Perlahan, bahasa perlawanan berubah menjadi bahasa pembenaran.
Pelan-pelan, ia tidak lagi membawa suara rakyat ke dalam kekuasaan. Ia membawa logika kekuasaan kembali kepada rakyat.
Di situlah bahaya paling senyap.
Non-Cooperation Bukan Politik Ngambek
Sikap Soekarno tidak bisa dibaca sebagai kemarahan spontan.
Non-cooperation bukan politik ngambek. Ia bukan sekadar “tidak mau ikut” karena tersinggung. Ia adalah garis politik.
Garis itu berkata: selama struktur kolonial tetap berdiri sebagai alat penindasan, pergerakan tidak boleh memberinya legitimasi moral.
Ini keras. Tapi logikanya jelas.
Soekarno ingin rakyat membangun kekuatan sendiri. Ia ingin perjuangan tidak bergantung pada izin kolonial. Sebab izin dari penjajah selalu bisa dicabut saat perjuangan mulai terlalu berbahaya.
Ruang yang diberikan tidak sama dengan kebebasan.
Kadang itu cuma kandang yang diperluas sedikit agar penghuninya merasa tidak sedang dikurung.
Dilema Itu Belum Mati
Kamu mungkin merasa non-cooperation hanya cerita lama dari masa kolonial. Tapi polanya belum mati.
Hari ini, banyak orang masih menghadapi dilema serupa dalam bentuk lain. Masuk ke sistem atau menekan dari luar. Berkompromi atau menjaga jarak. Bicara dengan bahasa kekuasaan atau tetap membawa bahasa warga.
Di kantor, di kampus, di organisasi, bahkan di politik lokal, pertanyaan itu terus muncul.
Apakah kamu sedang mengubah sistem dari dalam, atau sistem sedang mengubahmu pelan-pelan?
Banyak orang masuk ke dalam sistem kekuasaan dengan niat melawan. Setelah terlalu lama di dalam, ia mulai merasa semua kritik dari luar terlalu naif. Rakyat dianggap tidak paham kompleksitas. Kemarahan dianggap gangguan, dan bahkan untutan rakyat dianggap tidak realistis.
Akhirnya, ia memang berhasil naik kelas. Tapi keberaniannya tertinggal di bawah.
Di Balik Kata “Sudah Dilibatkan”
Kekuasaan tidak selalu meminta kamu setuju sepenuhnya. Kadang ia hanya butuh kamu hadir, duduk, mengikuti prosedur, menandatangani daftar hadir, tersenyum secukupnya, lalu foto bersama. Setelah itu, kekuasaan bisa berkata, bahwa semua pihak sudah dilibatkan.
Padahal pelibatan tidak selalu berarti pengaruh. Kehadiran tidak selalu berarti kuasa. Konsultasi tidak selalu berarti rakyat benar-benar menentukan arah.
Soekarno seperti ingin mengingatkan, jangan mudah tertipu oleh panggung yang terlihat partisipatif.
Perhatikan siapa yang menentukan agenda, siapa yang membatasi pembicaraan, dan siapa yang tetap memegang keputusan akhir. Di sana, partisipasi sering terlihat ramai, tapi kuasa sebenarnya tetap diam di satu tangan.
Menolak Bisa Menjadi Cara Menjaga Diri
Dalam politik, orang sering takut disebut tidak realistis. Mereka takut terlihat keras kepala. Takut kehilangan akses. Takut tidak lagi dianggap relevan oleh pusat kuasa. Maka mereka menerima sedikit ruang, meski tahu ruang itu sempit.
Soekarno memilih jalan berbeda. Ia menolak menjadikan pergerakan nasional sebagai tamu yang sopan di rumah kolonial. Sebab tamu harus tahu diri. Sementara bangsa yang ingin merdeka tidak bisa terus-menerus hidup sebagai tamu di tanahnya sendiri.
Non-cooperation menjadi cara menjaga martabat politik. Ia memaksa penjajah melihat bahwa rakyat jajahan tidak sekadar minta diperbaiki nasibnya. Mereka menolak dasar kekuasaan kolonial itu sendiri.
Tidak Semua Pintu Layak Dimasuki
Sikap non-kooperasi Soekarno mengajarkan satu hal yang masih tajam, yaitu tidak semua pintu yang terbuka layak dimasuki.
Ada pintu yang memberi jalan. Ada juga pintu yang hanya membuat perlawanan terlihat jinak.
Masuk sistem bisa menjadi strategi. Tapi menolak sistem juga bisa menjadi keberanian politik, terutama ketika sistem itu berdiri untuk mempertahankan ketidakadilan.
Soekarno memilih tidak memberi pengakuan kepada struktur kolonial. Ia tahu penjajahan tidak hanya bertahan karena senjata, tapi juga karena orang-orang yang ditindas mulai percaya bahwa aturan penjajah adalah satu-satunya jalan yang masuk akal.
Dan mungkin itu pelajaran paling keras dari non-cooperation. Kadang, langkah paling politis bukan ikut bicara di meja kekuasaan, melainkan berdiri di luar, menatap meja itu, lalu berkata, “kami melawan”. @tabooo
