Indonesia makin sibuk membangun pagar dan pengawasan. Tapi apakah yang hilang sebenarnya adalah rasa malu dan kesadaran sosial?
Tabooo.id – Indonesia hari ini terlihat seperti negara yang makin sibuk membangun pagar. Pemerintah memasang separator beton di jalan karena pengendara sering melawan arah. Petugas memasang besi di trotoar agar motor tidak naik ke jalur pejalan kaki. Selain itu, kamera pengawas terus memenuhi ruang publik.
Namun, semakin banyak pagar berdiri, pelanggaran tetap berjalan.
Orang masih menyerobot antrean. Pengguna jalan tetap membahayakan orang lain. Penipuan digital muncul hampir setiap hari. Sementara itu, korupsi terus berganti pola tanpa pernah benar-benar hilang.
Ironisnya, ruang politik juga mengalami situasi serupa. Kebohongan sering bergerak lebih cepat dibandingkan penjelasan yang masuk akal. Akibatnya, masyarakat hidup dalam kebingungan. Aturan bertambah, tetapi kesadaran sosial justru menurun.
Masalahnya mungkin bukan karena negara kekurangan hukum. Masalah utamanya justru terletak pada hilangnya kebiasaan memahami mengapa aturan itu penting.
Hari ini banyak orang patuh karena takut hukuman, bukan karena sadar dampaknya. Pengendara takut kamera ETLE, tetapi tidak merasa bersalah ketika membahayakan pengguna jalan lain. Pejabat takut operasi tangkap tangan, tetapi tidak malu saat menyalahgunakan jabatan.
Akhirnya, masyarakat bergerak karena rasa takut, bukan karena tanggung jawab moral.
Ketika Budaya Kehilangan Makna
Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi fondasi utama kehidupan bersama. Budaya bukan sekadar festival atau seremoni adat. Budaya juga bukan hanya tarian dan pakaian tradisional.
Antropolog Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup sistem gagasan, nilai, dan tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Karena itu, budaya sebenarnya hidup dalam kebiasaan kecil sehari-hari.
Orang menunjukkan budaya ketika menghormati antrean. Masyarakat menjaga budaya saat tidak mengambil hak orang lain. Selain itu, seseorang juga memperlihatkan budaya ketika mampu menahan diri dan menjaga ucapan.
Sayangnya, kebiasaan-kebiasaan kecil itu mulai hilang dari kehidupan publik.
Politik hari ini semakin sering berubah menjadi arena menang dan kalah semata. Yang penting viral, yang penting elektabilitas naik dan yang penting lawan jatuh. Akibatnya, banyak orang menganggap fitnah sebagai strategi komunikasi. Konflik sengaja dipelihara demi trafik media sosial. Bahkan, sebagian orang menganggap penghinaan sebagai bagian biasa demokrasi.
Situasi itu terlihat lebih jelas di ruang digital. Orang mencaci tanpa rasa bersalah karena bersembunyi di balik layar. Selain itu, hoaks menyebar sangat cepat karena kemarahan lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan yang tenang.
Pada akhirnya, algoritma media sosial lebih sering memelihara emosi dibandingkan pengetahuan.
Normalisasi Kebusukan Sosial
Filsuf Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa masyarakat menjadi berbahaya ketika manusia berhenti berpikir secara moral dan hanya mengikuti arus kelompok. Dalam kondisi seperti itu, sesuatu yang salah perlahan terasa biasa.
Gejala itu terasa sangat dekat dengan kehidupan Indonesia hari ini.
Orang menyebarkan hoaks sambil merasa sedang membela kelompok politiknya. Akun anonim menghina orang lain sambil menganggap semuanya hanya bercanda. Selain itu, banyak orang mulai menganggap penyalahgunaan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar karena kasus serupa terus berulang.
Lama-lama, ukuran benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh nilai moral. Publik justru menilai segalanya berdasarkan siapa yang paling kuat dan paling ramai didukung.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut kondisi seperti itu sebagai habitus. Artinya, masyarakat terus mengulang kebiasaan sosial tertentu sampai akhirnya menganggapnya normal.
Ketika publik terlalu sering melihat manipulasi, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan kuasa, semua itu akhirnya terasa biasa dalam kehidupan sehari-hari.
Sistem Hukuman, Tapi Minim Keteladanan
Karena itu, persoalan bangsa ini sebenarnya bukan hanya ekonomi dan politik. Persoalan terbesarnya terletak pada cara masyarakat membiasakan diri hidup bersama.
Negara terlalu sibuk membangun sistem hukuman. Namun, negara justru terlalu sedikit membangun watak.
Pendidikan misalnya, lebih sering mengejar angka dibanding membentuk karakter. Anak-anak dibiasakan menghafal jawaban, tetapi jarang diajak memahami empati, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat tidak bertahan hanya karena teknologi atau kekuatan ekonomi. Masyarakat bertahan karena memiliki nilai budaya yang hidup.
Saat pandemi Covid-19 berlangsung, beberapa komunitas adat justru memperlihatkan daya tahan sosial yang kuat. Masyarakat Badui menjalankan disiplin komunal berbasis adat tanpa banyak kegaduhan. Sementara itu, komunitas Dayak Iban memanfaatkan tradisi lumbung pangan untuk menghadapi masa sulit tanpa panic buying.
Solidaritas tumbuh bukan karena ancaman hukuman, melainkan karena kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian.
Pembangunan Fisik, Krisis Kesadaran
Sayangnya, negara sering memperlakukan kebudayaan hanya sebagai pelengkap pembangunan. Kebudayaan muncul saat festival, pidato resmi, atau seremoni daerah. Setelah itu, negara kembali sibuk membangun gedung, jalan, dan pusat perbelanjaan.
Padahal, tanpa fondasi budaya, kemajuan fisik mudah kehilangan arah.
Teknologi akhirnya dipakai untuk manipulasi. Politik berubah menjadi transaksi. Selain itu, hukum sering dipakai sebagai alat tawar-menawar kuasa.
Di titik itu, masyarakat perlahan bergerak seperti hidup di tengah hutan persaingan. Siapa paling kuat akan menang. Sebaliknya, siapa lemah akan tersingkir.
Karena itu, banyak orang mulai lelah melihat kehidupan publik hari ini. Terlalu banyak kemarahan. Terlalu banyak pertunjukan kuasa. Namun, terlalu sedikit keteladanan.
Akibatnya, masyarakat semakin mudah curiga, tetapi semakin sulit percaya.
Padahal, kehidupan sosial hanya bisa berjalan jika rasa percaya tetap hidup di dalamnya.
Negara Tidak Bisa Terus Membangun Pagar
Membicarakan kebudayaan hari ini bukan sekadar nostalgia masa lalu. Persoalan ini menyangkut masa depan manusia yang hidup di dalam negara modern.
Sebab, jika semuanya hanya bergantung pada hukuman dan pengawasan, negara akan terus sibuk membangun pagar yang lebih tinggi.
Namun, manusia di dalamnya bisa perlahan kehilangan kemampuan paling dasar sebagai manusia: tahu batas, memiliki rasa malu, dan memahami bahwa hidup tidak mungkin dijalani dengan saling memangsa sesama.
Dan kita tahu, ketika kesadaran itu hilang, yang tersisa bukan lagi peradaban.
Yang tersisa hanyalah kebinatangan yang terlihat legal.
“Kalau semua harus dipagari, mungkin yang runtuh bukan ketertiban tetapi kesadaran manusianya.” @dimas
