Tabooo.id: Talk – Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin terdengar lebay tapi jujur saja relevan apa hubungan dentuman konflik di Selat Hormuz dengan harga cabai di pasar dekat rumahmu?
Sekilas, keduanya tampak seperti dua dunia yang terpisah. Di satu sisi, ada kawasan Teluk yang panas secara geopolitik. Di sisi lain, ada dapur kita yang panas karena kompor dan kadang karena harga naik. Namun justru di situlah masalahnya. Dalam ekonomi global hari ini, perang tidak pernah benar-benar jauh. Ia bergerak cepat melintasi benua, masuk ke pasar finansial, lalu muncul sebagai inflasi di struk belanja.
Jadi ketika Iran, Amerika Serikat, dan Israel saling mengirim sinyal keras, apakah kita cukup duduk manis dan berkata, “Itu urusan mereka”? Atau justru kita selama ini terlalu percaya diri?
Dari Laut ke Harga BBM
Pertama-tama, kita perlu jujur: Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut biasa. Dunia mengalirkan sebagian besar minyaknya lewat jalur itu. Karena itu, setiap ketegangan langsung mengguncang harga energi global. Bahkan sebelum pasokan benar-benar terganggu, pelaku pasar sudah menaikkan harga. Mereka mengantisipasi risiko. Mereka menghitung kemungkinan terburuk. Dan pasar selalu bergerak lebih cepat daripada klarifikasi diplomatik.
Akibatnya, harga minyak melonjak bukan karena kekurangan nyata, tetapi karena ketakutan kolektif.
Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Kita masih mengimpor minyak dalam jumlah besar. Jadi ketika harga global naik, biaya energi domestik ikut terdorong. Harga BBM menyesuaikan, ongkos logistik meningkat, dan pedagang menaikkan harga bahan pokok. Pada akhirnya, konsumen membayar lebih mahal.
Selain itu, pemerintah harus mengambil keputusan sulit. Jika pemerintah menahan harga dengan subsidi besar, anggaran negara tertekan. Sebaliknya, jika pemerintah menyesuaikan harga, daya beli masyarakat melemah. Di titik inilah dilema fiskal muncul secara nyata, bukan sekadar teori ekonomi di ruang kuliah.
Masalahnya bukan hanya satu kali kenaikan. Jika harga tinggi bertahan lama, konsumsi rumah tangga melambat. Orang menunda belanja. UMKM menahan ekspansi. Pertumbuhan ekonomi kehilangan tenaga. Dengan kata lain, tekanan eksternal perlahan menggerus mesin domestik.
Dan sering kali, krisis tidak datang dengan sirene. Ia datang pelan, konsisten, dan melelahkan.
Modal Pergi, Rupiah Tertekan
Selanjutnya, mari kita lihat sisi finansial. Setiap kali konflik geopolitik memanas, investor global segera mengurangi risiko. Mereka menarik dana dari pasar negara berkembang dan memindahkannya ke aset aman seperti dolar AS. Alhasil, dolar menguat dan rupiah melemah.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik. Industri yang mengandalkan bahan baku luar negeri harus membayar lebih mahal. Perusahaan dengan utang dalam dolar menanggung beban tambahan. Pemerintah pun harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi agar investor tetap membeli Surat Berharga Negara.
Artinya, tekanan datang dari dua sisi sekaligus energi mahal dan kurs melemah.
Dalam situasi seperti itu, bank sentral tidak bisa bergerak sembarangan. Jika bank sentral menurunkan suku bunga demi mendorong pertumbuhan, rupiah bisa semakin tertekan. Namun jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas kurs, pertumbuhan bisa melambat. Jadi, otoritas moneter harus menyeimbangkan stabilitas dan ekspansi secara hati-hati.
Kita mungkin menganggap dinamika ini hanya urusan analis dan trader. Namun kenyataannya, setiap pelemahan rupiah pada akhirnya memengaruhi harga barang yang kita beli. Transmisi itu nyata, meski sering tidak kita sadari.
Logistik Naik, Psikologi Ikut Panas
Selain energi dan kurs, ada faktor lain yang sering luput logistik. Ketika konflik meningkat, perusahaan asuransi menaikkan premi kapal. Operator pelayaran mengubah rute. Ongkos kirim melonjak. Biaya distribusi naik secara bertahap.
Akibatnya, industri manufaktur menghadapi kenaikan biaya produksi. Jika daya beli masyarakat juga melemah, perusahaan sulit menaikkan harga tanpa kehilangan pasar. Pada kondisi ekstrem, perusahaan mengurangi produksi atau bahkan tenaga kerja.
Namun di atas semua itu, ada satu faktor yang lebih menentukan kepercayaan publik.
Risiko global tidak otomatis berubah menjadi krisis domestik. Pemerintah bisa meredam tekanan jika mereka bertindak cepat, menjelaskan kebijakan secara transparan, dan menjaga koordinasi fiskal-moneter. Sebaliknya, komunikasi yang ambigu justru memicu kepanikan. Rumor menyebar lebih cepat daripada data. Masyarakat memborong barang karena takut kekurangan. Situasi pun memanas bukan karena kelangkaan, melainkan karena psikologi massa.
Karena itu, kesiapan bukan hanya soal cadangan devisa atau subsidi. Kesiapan juga soal kejelasan arah.
Optimis atau Waspada?
Sebagian orang berkata, “Indonesia sudah melewati banyak krisis. Kita kuat.” Benar, fondasi ekonomi kita hari ini lebih solid dibanding masa lalu. Kita memiliki pengalaman dan instrumen kebijakan yang lebih matang.
Namun di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa ketergantungan pada impor energi dan bahan baku masih tinggi. Selama kita belum mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan pangan, setiap guncangan global tetap mudah merambat ke dalam negeri.
Karena itu, Tabooo mengambil posisi yang jernih kita tidak perlu panik, tetapi kita juga tidak boleh lengah. Pemerintah harus merancang subsidi yang lebih presisi. Otoritas moneter harus menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan. Sementara itu, agenda jangka menengah seperti transisi energi dan hilirisasi harus berjalan konsisten, bukan hanya muncul dalam pidato.
Pada akhirnya, kita memang tidak mengendalikan konflik global. Namun kita sepenuhnya mengendalikan cara kita meresponsnya.
Jadi sekarang pertanyaannya sederhana apakah kita akan terus menganggap setiap gejolak sebagai badai musiman, atau kita mulai membangun atap yang lebih kuat?
Karena geopolitik mungkin diputuskan di meja diplomasi. Namun dampaknya selalu kita rasakan di meja makan.
Lalu, kamu di kubu mana optimis tanpa syarat, waspada realistis, atau masih merasa ini semua terlalu jauh untuk dipikirkan? @dimas
